Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang akan segera disahkan, salah satu pasalnya menyebutkan bahwa penyelenggara e-commerce wajib memiliki sertifikat keamanan transaksi elektronik. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan transaksi lewat internet yang dilakukan. Demikian ditulis oleh Kontan.

Dalam artikel yang sama, Ashwin Sasongko, Dirjen Aplikasi Telematika Kemkominfo mengatakan bahwa Kemkominfo ingin memastikan lahan (internet) yang dipakai sebagai tempat bertransaksi e-commerce, aman.

Makin berkembangnya e-commerce membuat pemerintah merasa perlu untuk membuat aturan khusus yang mengatur bisnis ini. Selama ini, kegiatan e-commerce hanya diatur dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Azhar Hasyim, Direktur e-Business Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengungkapkan bahwa RPP tersebut segera akan disahkan. Menurut Azhar, seperti ditulis oleh Kompas Tekno, RPP tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada tahun ini.

Selain oleh Kemenkominfo, RPP tersebut dibahas juga beberapa pihak terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, Bank Indonesia serta Kementerian Perdagangan. Jika sudah selesai diselaraskan oleh pihak-pihak tersebut, draft RPP akan dibawa ke Sekretaris Negara dan akan ditandatangani oleh Presiden untuk disahkan.

Dengan terbentuknya idEA, Asosiasi E-Commerce Indonesia, langkah pemerintah untuk membuat regulasi kegiatan e-commerce bisa jadi lebih mudah karena pemerintah bisa berdiskusi langsung dengan seluruh pelaku bisnis ini melalui idEA. Semoga regulasi yang dimunculkan dapat membantu untuk mengembangkan bisnis ini, sekaligus melindungi konsumen agar lebih nyaman dalam melakukan jual beli melalui internet.

Sumber Gambar.