Program besar Rencana Pitalebar Indonesia yang digaungkan pemerintah pada pertengahan 2014 kemarin akhirnya resmi bergulir. Melalui Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 yang belum lama ini diterbitkan, penataan ulang strategi pembangunan pitalebar (broadband) secara nasional akan segera terwujud, tentu dengan harapan agar seluruh masyarakat Indonesia di seluruh penjuru dapat menikmati manfaat dari jaringan internet.
Pembangunan akses internet berkecepatan tinggi jelas merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari strategi bangsa Indonesia untuk mewujudkan jaringan internet yang merata. Selain bertujuan untuk persebaran informasi yang tak terbatas, perwujudan ini juga ditujukan untuk meningkatkan daya saing masyarakat berkat internet.
Dalam situs resmi Bappenas disebutkan, Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 (RPI 2014-2019) bertujuan untuk memberikan arah dan panduan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan pitalebar yang komprehensif dan terintegrasi di wilayah Indonesia untuk periode lima tahun ke depan. Program RPI sendiri masuk ke dalam salah satu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
Jika berjalan lancar, sasaran dari program ini sangat “mulia” bagi ekosistem jaringan internet di Indonesia. Dalam keterangannya, ada dua fokus yang diharapkan bisa terealisasi pada tahun 2019 mendatang. Yang pertama adalah peningkatan jangkauan dan kecepatan akses prasarana, dan yang kedua adalah penurunan harga layanan.
Seperti yang telah dikabarkan sebelumnya, program RPI memiliki target untuk membangun prasarana akses tetap pitalebar di wilayah perkotaan hingga persebarannya mencapai 30% dari populasi, dan 71% di rumah tangga dengan akses kecepatan mencapai 20 Mbps. Sedangkan untuk wilayah pedesaan program RPI menargetkan bisa menyebar hingga 6% populasi dan 49% rumah tangga dengan kecepatan 10 Mbps.
Tak sampai situ saja, infrastruktur dan dukungan prasarana akses bergerak pitalebar (mobile broadband) juga digenjot pemerintah melalui program ini. Ditargetkan, jaringan mobile broadband bisa mencapai seluruh populasi di perkotaan dan 52% populasi di pedesaan dengan masing-masing bisa mengakses hingga kecepatan 1Mbps.
Mengenai harga layanan, program ini juga “mengupayakan” agar pada akhir tahun 2019 mendatang, harga bisa ditekan hingga menjadi maksimal 5% dari rata-rata pendapatan kapita per bulan. Harga layanan sendiri kerap menjadi masalah yang masih sering dikeluhkan oleh masyarakat perihal tingginya biaya saat ini yang tidak sebanding dengan kualitas jaringan yang prima.
Terdapat enam program unggulan dari PerPres tentang RPI 2014-2019. Secara singkat, enam program unggulan tersebut mengacu pada pertumbuhan infrastruktur segala sektor yang mumpuni, mulai dari pembangunan jaringan serat optik ke seluruh kabupaten atau kota, hingga pengembangan SDM dan pelaku industri TIK nasional. Tak luput, pembangunan jaringan dan data untuk pemerintah juga disiapkan.
Perlu diketahui, program besar ini bakal menyedot anggaran yang tak sedikit. Menurut Armida Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mengungkapkan, dana realisasi program RPI diperkirakan mencapai Rp278 triliun. “Adapun kontribusi APBN diperkirakan mencapai 10 persen dari total kebutuhan pendanaan,” ungkap Armida sesuai dengan yang dilansir oleh situs Okezone (15/10).
Dengan dana yang sedemikian besar tersebut, seharusnya program ini bisa berjalan lancar dan target yang dicanangkan bisa mendarat dengan tepat sasaran. Selain program RPI, upaya serupa untuk mewujudkan jaringan internet berkecepatan tinggi yang menyeluruh juga digalang oleh entitas lain, seperti dari Telkom Internasional yang bergabung dalam konsorsium global SEA-US dalam pembangunan jaringan kabel bawah laut. Dari seluruhnya, tentu tak ada harapan lain selain bisa terwujud di kemudian hari demi pengadopsian teknologi internet yang kian menyeluruh di kehidupan masyarakat.
[ilustrasi foto: Shutterstock]