Doku semakin memperkuat posisinya sebagai penyedia jasa layanan online payment terdepan di Indonesia. Setelah sukses merangkul industri UKM lokal, kini Doku punya kerja sama yang besar. Dengan menggandeng Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Doku dikabarkan segera merealisasikan pembayaran paspor dan visa langsung dari platform-nya.
Sebagai sebuah startup, kerja sama yang didaulat Doku kali ini jelas merupakan sebuah langkah yang besar. Betapa tidak, hingga saat ini belum ada satu pun kompetitor Doku yang bisa menjalankan hal serupa. Tak ayal, apa yang dilakukan Doku kali ini mungkin saja bisa dianggap “selangkah lebih maju” dari para pesaingnya seperti iPaymu dan Veritrans.
Seperti yang dilansir dari situs Kompas hari ini (29/8), implementasi pembayaran paspor dan visa oleh Doku sebenarnya sempat direncanakan oleh Doku dan Kemenkumham pada tahun 2011 silam, namun rupanya rencana tersebut baru bisa terealisasi pada tahun ini. Meski memakan waktu yang cukup panjang, layanan ini jelas sangat membantu masyarakat akan konsep kemudahan yang ditawarkannya.
CEO Doku Thong Sennalius mengakui bahwa kerja sama yang dijalankannya mampu memberikan kemudahan yang signifikan bagi penggunanya, selain itu, hal ini dinilainya mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah atas birokrasi yang kerap dinilai berbelit-belit.
“Kami memikirkan transaksi apa saja yang bisa dengan online. Misalkan seperti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena nilainya sudah baku jadi bisa dibayar secara online. Jadi bisa bayar online untuk visa dan pembuatan paspor,” ujar Thong seperti yang dikutip dari Kontan, akhir pekan lalu.
Walau telah menemukan titik cerah bahwa layanan ini akan segera terealisasi, sayangnya layanan ini belum jelas kapan akan mulai aktif. Perlu diketahui, untuk pembayaran visa, layanan ini hanya berlaku bagi turis asing yang ingin memasuki Indonesia. Hal ini jelas menjadi potensi yang baik bagi Doku untuk bisa menjaring pengguna secara global.
Masuk ke segmen Business to Government(B2G), perjalanan Doku disinyalir masih panjang. Thong menambahkan, ia berharap Doku bisa semakin serius lagi menggarap kebutuhan pemerintah seperti ini. Ia pun tak tanggung-tanggung untuk memiliki visi menjadikan Doku sebagai perusahaan jasa pembayaran online nomor satu di Indonesia.
“Jadi setelah masuk ke Business to Business dan Business to Consumer (B2C), kami akan masuk Business to Government (B2G) juga,” tambahnya.
Delapan tahun hadir menjadi salah satu penyedia layanan pembayaran online di Indonesia yang dapat diandalkan, keseriusan Doku memasuki ranah B2B dan B2C memang tidak main-main. Doku Wallet sendiri dilaporkan mendukung pertumbuhan Doku dengan berhasil meraih 80.000 pengguna aktif. Sementara itu Doku MyShortCart berhasil membukukan total nilai transaksi hingga menyentuh angka Rp 1.2 miliar pada tahun 2013 lalu, dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di semester pertama 2014 (Jan-Jul) dengan total transaksi sebesar Rp 3.7 miliar.
[Ilustrasi foto: Shutterstock]