Berbicara mengenai kemajuan sektor industri IT di Indonesia tentu tak lepas dari peranan pemerintah sebagai pihak yang memiliki kuasa penuh terhadap regulasi yang dikeluarkan. Pemerintah Indonesia yang sebentar lagi akan berganti kepemimpinan “seharusnya” wajib memiliki kebijakan akan sektor ini. Seperti yang baru saja digaungkan oleh pasangan capres bernomor urut dua, Jokowi-JK, kedekatannya dengan ranah teknologi informasi dijadikan kekuatan kampanyenya saat memaparkan konsep masa depan pemerintahan Indonesia yang transparan.
Dalam sebuah acara diskusi panel yang diadakan di bilangan Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (20/6) kemarin, Anies Baswedan, salah satu tokoh pendidikan yang juga merupakan anggota tim sukses pasangan Jokowi-JK, mengungkapkan pandangan dan gagasan yang dirancang oleh capres Jokowi dalam merealisasikan wujud pemerintahan Indonesia yang bersih dan transparan dengan konsep e-governance. Berkaitan dengan hal ini, ada empat poin yang ditegaskan oleh Anies dalam melihat masa depan sektor IT Indonesia yang diawali dari pemerintahan.
Poin pertama, Anies mengutarakan perlu adanya perbaikan dalam data manajemen lintas pemerintahan. Melalui fokus ini, diyakini arus informasi dari setiap kementerian dan instansi terkait akan memiliki arus informasi yang baik. Untuk menunjang hal tersebut tentu diperlukan peningkatan infrastruktur yang mendukung. “Kita ingin infrastruktur yang baik, langkah ini harus direalisasikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” ucap Anies Baswedan pada kesempatan tersebut.
Kemudian, pada poin kedua, memastikan keamanan dan keakuratan data juga wajib dilakukan dalam memajukan sektor IT Indonesia. Jika infrastruktur dan manajemen data sudah baik, kualitas keamanan dan keakuratan informasi juga harus lebih baik lagi. Dalam hal ini Anies menegaskan bahwa kasus kebocoran angka APBN yang ramai diberitakan kemarin dipandangnya sebagai suatu kelemahan dari sisi ini.
Poin ketiga yang dipaparkan Anies, dari sistem online di Indonesia, Jokowi menginginkan adanya perbaikan dan peningkatan yang bisa memperbaiki pola pikir birokrasi yang cukup rumit. Perbaikan ini dianggapnya telah berhasil diterapkan di DKI Jakarta yang mungkin juga diikuti oleh wilayah kepemerintahan lain. Situs portal pemerintahan DKI Jakarta yang prima serta dukungannya terhadap penggiat teknologi muda seperti pada perhelatan #HACKJAK beberapa waktu lalu, semestinya bisa ditingkatkan lagi di masa mendatang agar harapan kemajuan industri IT di Indonesia dapat terwujud.
Poin terakhir yang diutarakan Anies, kesempurnaan sistem yang dirancang harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Ia mengharapkan, masyarakat Indonesia di mulai saat ini tidak hanya menjadi konsumen produk digital, namun juga bisa menjadi produsen produk digital yang memiliki daya saing tinggi. Untuk memulainya bisa dengan banyak cara, salah satunya dengan melalui perhelatan hackathon Retas Bangsa yang telah usai digelar akhir minggu kemarin.
Dari empat poin yang dipaparkan tadi, jelas ini merupakan prospek yang sangat positif bagi para penggiat media teknologi. Harapannya singkat, tentu jika nantinya pasangan Jokowi-JK terpilih untuk menduduki kursi kepemimpinan tertinggi di negeri ini, gagasan yang dipaparkan tadi akan benar diwujudkan demi kemajuan bersama.
Sebagai informasi tambahan, tim pasangan capres Jokowi-JK memiliki media kampanye yang sangat dekat dengan ranah online. Hal ini dilakukan melalui situs Efek Jokowi, JKW4P, FaktaJokowi, Generasi Optimis, Gerak Cepat, dan lain lain yang dibuat sebagai media informasi mengenai pemaparan visi, misi, dan fakta seputar Jokowi-JK selama Pilpres 2014.
[ilustrasi foto: Dok. DailySocial]