RTI Internasional Terapkan Big Data untuk E-Goverment di Sragen dan Serdang Bedaga

Lembaga penelitian nirlaba RTI Internasional baru-baru ini mengumumkan kerja sama pengembangan solusi analisis data di bidang e-government. Bertajuk Penerapan Revolusi Data untuk Pembangunan kerja sama ini diawali bersama pemerintah Kabupaten Sragen (Jawa Tengah) dan Serdang Bedaga (Sumatera Utara). Penggunaan big data di pemerintahan dinilai dapat mampu membuka kesempatan yang lebih besar untuk mewujudkan pengambilan kebijakan berbasis data secara lebih baik. Perkembangan teknologi ini juga dapat melahirkan inovasi-inovasi yang memperkuat kinerja pemerintahan.

Kolaborasi ini merupakan langkah awal dari komitmen kedua pihak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan, serta kualitas hidup masyarakat Indonesia. Sebagai perwujudan dari kerja sama tersebut di bidang pendidikan, RTI akan mengembangkan prototipe sistem yang memanfaatkan berbagai bentuk data dari beragam sumber secara terpadu untuk memberikan keluaran berupa analisis strategis yang bermanfaat.

RTI International juga berkomitmen memainkan peranannya sebagai penasihat teknis dalam mengimplementasi konsep DRD ini di bidang pendidikan sebagai bentuk dukungan terhadap pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia yang dimulai dari 2 kabupaten terpilih.

Chief Technical Officer International Development Grou RTI International Luis Crouch dalam sambutannya mengatakan:

“Kami merasa bangga dapat bekerja sama dengan para Bupati serta Pemerintah Kabupaten Sragen dan Serdang Bedagai dalam program ini. Kami percaya dan optimis Bupati Yuni, Bupati Soekirman dan Yanuar Nugroho akan terus melanjutkan komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pengambilan keputusan yang berbasis analisis data terutama saat ini untuk sektor pendidikan.”

Mengapa big data dan e-goverment menjadi salah satu kolaborasi yang harus segera dimatangkan. Ujung-ujungnya adalah terletak pada transparansi dan efisiensi, bagaimana pemerintah mengelola dan memutar sumber daya untuk memajukan daerah masing-masing. Big data memiliki kekuatan analisis andal, sedangkan lembaga pemerintahan harusnya memiliki sumber data yang lengkap dan akurat. Namun kadang tantangannya justru di bentukan data tersebut, yang biasanya masih dalam berbentuk kertas.

Selain itu, sebagai pihak yang harus memutuskan berbagai kebijakan yang terkadang perlu dilakukan secara cepat, PR rekanan penyedia layanan pengolah data ialah menyediakan sistem real-time berupa ulasan dari data tersebut yang mudah dipahami dan diartikan. Keterbatasan sumber daya (dalam hal ini pengoperasi sistem) turut menjadi salah satu hal yang harus disiasati dengan baik untuk optimalnya pemanfaatan big data di sektor e-goverment.