Surat Tagihan Pajak (STP) adalah instrumen yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau kantor pajak setempat untuk memberitahu Wajib Pajak (WP) tentang jumlah pajak yang masih harus dibayar. Bagi WP yang merasa ada ketidaksesuaian dalam STP atau merasa dirugikan, memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau banding ke kantor pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bayangkan kamu memesan makanan di restoran, lalu kamu mendapat tagihan atas makanan yang kamu pesan. Nah, Surat Tagihan Pajak (STP) itu mirip seperti tagihan makananmu tadi, tapi versinya untuk pajak.
Jadi, kadang-kadang pemerintah ngintip laporan pajakmu dan bilang, “Eh, kayaknya kamu kurang bayar deh!” Nah, dari situlah muncul STP. Ini semacam ‘reminder’ atau pengingat buat kamu supaya segera melunasi pajak yang belum kamu bayar.
Simpelnya, STP itu semacam tagihan resmi dari pemerintah soal pajak yang harus kamu bayar. Jadi, kalau kamu dapat STP, sebaiknya langsung cek dan tuntaskan ya!
Di Indonesia, ketentuan mengenai surat tagihan pajak bisa ditemukan dalam peraturan perundangan yang mengatur tentang pajak, seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Beberapa hal yang diatur dalam UU tersebut termasuk proses penerbitan surat tagihan, hak dan kewajiban wajib pajak, serta proses penyelesaian jika ada sengketa.
Pengertian Surat Tagihan Pajak
Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau kantor pajak untuk memberitahukan kepada Wajib Pajak (WP) tentang jumlah pajak yang harus dibayar. STP biasanya dikeluarkan apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak atau ketika terdapat koreksi atas laporan pajak yang telah diajukan oleh WP.
Ketika menerima STP, Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk segera melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang tertulis dalam surat tersebut. Jika Wajib Pajak tidak menyetor pajak sesuai dengan STP dalam jangka waktu yang ditentukan, maka bisa dikenakan sanksi berupa denda atau bunga.
Biasanya, sebelum diterbitkannya STP, pihak kantor pajak akan melakukan pemeriksaan atau audit terhadap laporan pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.
Penting bagi Wajib Pajak untuk memahami isi dari STP dan apabila merasa ada ketidaksesuaian atau kesalahan, bisa mengajukan keberatan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Jika kamu menerima STP, berikut adalah cara melunasinya dan apa yang dapat terjadi jika kamu mengabaikannya:
Cara Melunasi STP
Pembayaran: Pembayaran dapat dilakukan melalui bank persepsi yang telah ditunjuk oleh pemerintah (biasanya bank pemerintah seperti BRI, BNI, Mandiri, dll.). kamu harus mengisi slip setoran pajak dengan detail yang diperlukan dan menunjukkan STP saat melakukan pembayaran.
Bukti Pembayaran: Setelah melakukan pembayaran, kamu akan menerima bukti setor pajak. Simpan dokumen ini sebagai bukti bahwa kamu telah membayar kewajiban pajak kamu.
E-Billing: Pemerintah juga mungkin menawarkan opsi untuk melakukan pembayaran secara elektronik melalui sistem e-billing. kamu perlu mendaftar dan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh kantor pajak untuk menggunakan metode ini.
Sanksi Jika Tidak Melunasi STP:
Denda dan Bunga: Jika kamu tidak membayar dalam tenggat waktu yang ditentukan (biasanya 1 bulan setelah diterbitkannya STP), kamu mungkin dikenakan denda dan/atau bunga atas keterlambatan pembayaran.
Tindakan Paksa: Jika WP tetap mengabaikan STP, kantor pajak dapat mengambil tindakan paksa, seperti penyitaan aset atau pemotongan dari rekening bank kamu.
Pencatatan Hitam: Keterlambatan atau kelalaian dalam membayar pajak dapat dicatat oleh kantor pajak dan berakibat pada reputasi kredit kamu atau kemampuan kamu untuk memperoleh fasilitas tertentu dari lembaga keuangan.
Penuntutan: Dalam kasus serius, kantor pajak dapat memulai proses penuntutan di pengadilan pajak.
Secara umum, surat tagihan pajak yang dikeluarkan oleh otoritas pajak setelah dilakukan pemeriksaan atau penilaian atas pelaporan pajak yang diajukan oleh wajib pajak. Surat tersebut biasanya akan mencantumkan jumlah pajak yang harus dibayar, denda (jika ada), serta tenggat waktu pembayaran.
Kalau kamu nggak segera bayar, bisa-bisa pemerintah ‘ngebet’ dan mulai ‘ngejar’ kamu dengan denda atau sanksi lainnya. Jadi, mending segera atasi deh biar nggak ribet nantinya!
Akan tetapi, sebelum mengajukan keberatan, sebaiknya konsultasikan dengan konsultan pajak atau ahli yang berpengalaman di bidang perpajakan.