Salah satu agenda kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat adalah pertemuan dengan CEO Microsoft Satya Nadella membahas soal pengadaan layanan Office 365 bagi jutaan guru di Indonesia. Kunjungan yang kemudian dilanjutkan oleh Menkominfo Rudiantara pada akhirnya tidak membahas masalah tersebut, seperti diklarifikasi Kemenkoinfo melalui Kasubdit Teknologi dan Infrastruktur e-Business Ditjen Aptika Noor Iza kepada IndoTelko, Rabu (28/10).
“Soal isu itu harus diklarifikasi. Pertemuan dengan Microsoft tidak ada agenda membahas Office 365,” tegas Aptika.
Sebelumnya, seperti yang diberitakan di situs Microsoft, disebutkan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Microsoft untuk menyediakan akses gratis software produktivitas Office 365 kepada 3,5 juta guru di Indonesia.
Pemberian Office 365 Education kepada PGRI mencakup seluruh layanan Office 365 seperti e-mail, pengolah kata (word processing), pengolah data (data processing), konferensi video, dan lainnya. Microsoft pun akan menyediakan pelatihan dan konsultasi teknis kepada PGRI agar dapat meningkatkan kapasitas para guru dalam menguasai teknologi informasi dan komunikasi, khususnya untuk pemanfaatannya dalam dunia pembelajaran.
Berita tersebut menuai kritik keras dari para praktisi dan penggiat Open Source di Indonesia, yang menganggap kesepakatan tersebut akan merugikan Indonesia, dalam artian biasanya tidak ada konsep free lunch.
Menanggapi pemberitaan tersebut, Aptika kembali menegaskan kunjungan yang kemudian dilanjutkan oleh Rudiantara tidak membahas soal Office 365.
“Pak Menteri Anies Baswedan [Mendikbud] sudah memberi surat konfirmasi ke Pak Menkominfo akan tidak adanya bahasan Office 365. Saya sudah diberi note-nya. Kemenkominfo selalu menghubungi Diknas sejak awal dan sudah clear. Makanya Menteri Anies tidak ke Palo Alto karena [pembahasan] Microsoft [Office] 365 dihilangkan oleh Menkominfo,” kata Aptika Noor Iza.
Pemerintah Indonesia melalui Kominfo memberikan keterbukaan dan kebebasan kepada sekolah untuk memilih layanan yang sesuai. Demikian juga kepada pihak swasta yang membantu pendidikan di Indonesia tidak harus menggunakan Office 365.
“Pemerintah juga memberikan bantuan dana untuk sekolah. Amanat dari pemerintah adalah data guru dan siswa ditempatkan di sekolah,” tutup Aptika.