Tag Archives: B20

Cryptocurrency di Indonesia

CZ: Daripada Berspekulasi, Mari Berdiskusi Penerapan dan Regulasi Kripto

Wakil Ketua Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Aldi Haryopratomo bertatap muka dan berbincang dengan Founder & CEO Binance Changpeng Zhao (CZ), pada forum dialog resmi B20 yang juga bagian dari perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Rabu (16/11).

Dalam perbincangannya, CZ menyinggung banyak hal terkait industri kripto, dari topik dasar mengenai use case, masa depan, hingga situasi panas yang muncul pasca-pengajuan kebangkrutan bursa kripto global FTX baru-baru ini.

Aldi merangkum beberapa sari penting dari dialognya bersama CZ sebagaimana disampaikan dalam laman Medium pribadinya.

Internet dulu adalah teknologi baru untuk transfer informasi, kripto saat ini adalah teknologi baru untuk transfer nilai

Menurut CZ, sebagian besar masih mengasosiasikan kripto sebagai produk spekulatif yang sekalinya bisa terbang tinggi atau justru runtuh. Namun, [kripto] adalah cara berbeda dan baru untuk mentransfer sebuah nilai.

“Internet hanya lah sebuah teknologi baru untuk mentransfer informasi. Itu saja, hanya layanan data yang berjalan melalui kabel atau udara. Namun, berkat itu, kita dapat membangun seluruh industri. Ekonomi baru. Dunia virtual.”

Kripto punya banyak use case dan peluang model bisnis baru

Jika teknologi [dulu] berkaitan dengan informasi, teknologi baru yang ada saat ini [kripto] berkaitan dengan uang. Dampaknya akan sangat besar. Teknologi, dalam menciptakan bentuk lebih baik dari uang, akan menghasilkan bentuk lebih baik dari industri fintech dan keuangan, yang mana akan menjadi pilar dari setiap sektor lainnya.

[Kripto] menjadi bentuk investasi asing paling direct. Setiap pemimpin yang ia ajak bicara, mau berinvestasi langsung. Namun, kenapa tidak membiarkan pengusaha menggalang dana menggunakan blockchain, seperti ICO dan model lainnya? Ada banyak use case kripto. Saat Covid-19 Delta menyerang tahun lalu, penggalangan dana global berjalan efektif, koin dapat dipindahkan secara instan. Hak cipta pada aset digital NFT juga sudah ada.

“Kita dapat membangun model bisnis baru yang akan mengubah cara melakukan penggalangan dana, pembayaran, dan berinvestasi. Sekarang kita bisa lakukan micropayment, kirim uang lintas negara, NFT, Metaverse. Semua itu akan terjadi, bahkan sudah, seperti penggalangan dana global lewat ICO.”

Namun, pada kasus seperti penggalangan dana untuk tujuan keamanan—meski teknologinya memungkinkan—diregulasi dan diawasi terlalu ketat. Di Amerika Serikat (AS), pemerintahnya menjalankan duck test untuk menentukan suatu hal berjalan aman atau tidak. Umpamanya pada security, jika bersuara atau berjalan seperti bebek, ya berarti aman.

Maka itu, perlu edukasi dan awareness terkait pemanfaatan kripto terlepas dari spekulasi yang disiarkan oleh media arus utama. Dengan begitu, publik dan regulator dapat mempertimbangkan aspek keuntungan dan kerugian.

Pelaku industri dan regulator perlu kerja sama melindungi konsumen

Secara kolektif, CZ menilai industri berperan melindungi konsumen sehingga dapat memproteksi semua orang. Jangan hanya meregulasi pihak yang punya peran saja, tetapi juga yang tidak sepenuhnya tanggung jawab mereka.

Sebagian besar regulator yang telah diajak bicara bilang kekhawatiran terbesar mereka adalah orang akan kehilangan minat karena berspekulasi dengan koin kripto. Robohnya FTX justru malah memvalidasi ketakutan tersebut. Ini menjadi “wake-up call” bagi regulator dan pelaku industri.

Melihat situasi yang terjadi akhir-akhir ini, pihaknya berupaya untuk mengumpulkan para pelaku industri untuk membentuk asosiasi di skala global. “Kita berada di industri baru. Kita melihat beberapa minggu terakhir, banyak hal gila terjadi. Butuh regulasi untuk menjalankan ini dengan cara stabil dan benar.”

Kripto tak berbatas tapi regulasinya terbatas, membuatnya sulit diatur

“Ada semacam kekuatan penyeimbang antara teknologi dan inovasi versus konsep tradisional tentang country border. Jika kamu berpikir tentang perbatasan negara, sebetulnya itu adalah konsep buatan manusia, bukan? Artinya, secara alamiah, perbatasan negara itu tidak pernah ada. Ibaratnya, sekelompok orang setuju bahwa ini batas yang menjadi perbatasan.”

Pada kasus FTX, mereka beroperasi di luar Bahama, tetapi mengambil deposit dari Singapura, AS, Eropa, dll. Artinya, orang dapat memindahkan uangnya ke luar perbatasan negara mereka. Sekarang, [crypto] exchange telah runtuh, pemerintah pasti bakal mencari cari untuk melindungi warganya dari kehancuran di masa depan.

Ia menilai, sebuah framework untuk mengatur cara kripto pada negara-negara G20 diperlukan. Pelaku industri perlu bertanggung jawab dan harus menghadapi upaya regulator dalam menuntut kejelasan.

Memungut pajak kripto rumit, tapi perlu. Pertanyaannya, bagaimana caranya?

“Dalam dunia kripto, hanya sedikit konsep tentang perbatasan negara. Jika Anda memungut pajak pada perusahaan, transaksi, kantor pusat, tren di negara terkait, ini akan memengaruhi transaksi setempat. Seluruh transaksi akan bergeser ke platform global di mana pajak yang akan dipungut sangat kecil.”

Dengan kata lain, pemerintah harus memberikan lisensi dengan mudah agar dapat memungut pajak pendapatan dengan layak. Ketika memberikan lisensi, pemerintah dapat meminta data. Jika tidak memberikan lisensi, platform bakal mencari cara lain, seperti beroperasi offshore. Sebaiknya, jangan kenakan pajak pada transaksi pengguna, melainkan pada perusahaannya.

CZ juga menyentil tentang keputusan pemerintah Indonesia untuk memungut pajak pada transaksi kripto. Menurutnya, aturan ini akan menambah gesekan baru yang berpotensi mendorong orang melarikan uangnya ke luar dari Indonesia. Justru itu hal yang ditakuti oleh Central Bank.

Namun di sisi lain, memungut pajak pendapatan membutuhkan kapabilitas yang justru belum dimiliki oleh sebagian besar otoritas pajak. IRS menerapkan rezim pajak global. Warga negara AS membayar pajak penghasilan di mana pun mereka tinggal. Pemerintah telah membangun infrastruktur, kapabilitas, dan alat untuk memantau warganya.

Masalahnya, banyak negara belum memiliki hal tersebut. Ini adalah pilihan sulit bagi regulator pajak.

Uang dan bakat mengalir ke negara yang paling banyak berinovasi

“Ketika kamu melakukan pencarian di Google, mengklik iklan di Twitter, itu dijalankan oleh perusahaan di AS. Tanpa batas. Ketika kamu mengklik iklan, pendapatan itu masuk ke AS atau negara lain, atau bisa jadi, perusahaan lokal tetapi melayani pengguna di seluruh dunia.”

Berbeda dengan dunia blockchain. Di era post-internet, skalanya jauh lebih global. Setiap orang di negaranya perlu mengembangkan talenta, disebut juga sebagai ekonomi Web3. Dengan begitu, mereka dapat melayani skala dunia. Semakin baik suatu negara, semakin baik [warga] negara menjalankannya, dan semakin banyak yang dapat mereka hasilkan.

Sama seperti teknologi baru lain, suatu negara bakal mengadopsi lebih cepat daripada yang lain. Hari ini bisa saja Dubai, tahun depan bisa yang lain. Dengan kata lain, regulasi pada akhirnya akan mengejar inovasi. Memang begitu.

Pertanyaannya, negara mana yang paling cepat beradaptasi untuk memanfaatkan perubahan teknologi secara ‘tektonik’ ini dalam bagaimana kita menggerakkan uang?

MDI-Telkom Business Match Working 2022

MDI-Telkom Business Match Working 2022, Jembatani 49 Investor Dengan 100+ Startup Indonesia

MDI Ventures bersama dengan Telkom Indonesia berkolaborasi mempertemukan lebih dari 100 startup tahap awal (early stage) dan tahap berkembang (growth stage) di Indonesia dengan 49 investor melalui acara “MDI-Telkom Business Match Working 2022”. Ini merupakan sebuah acara virtual bertajuk pencocokan bisnis, dengan tujuan membuka peluang kolaborasi untuk sinergi berkelanjutan. 

Perhelatan ini sekaligus menjadi bagian dari program B20 Indonesia dengan acara utama B20 Indonesia Summit yang akan diadakan pada 13-14 November 2022 di Bali. B20 sendiri adalah salah satu forum dialog resmi komunitas bisnis global dalam rangka Presidensi G20 Indonesia yang dipimpin oleh KADIN Indonesia.

Dalam sambutannya, M. Fajrin Rasyid selaku B20 Digitalization Task Force Deputy Chair menyatakan, inisiatif ini sejalan dengan misi B20 yang menjembatani ekosistem startup dengan investor di berbagai industri guna mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan inovasi di Indonesia. 

Seperti diketahui, saat ini ekonomi dunia digerakkan oleh teknologi digital. Pandemi Covid-19 semakin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital. Data tahun 2021, kolaborasi ekonomi digital telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB Indonesia, sekitar 3% atau sebanyak US$70 miliar.

Tentunya diperlukan strategi digital untuk mengembangkan dan menciptakan ekosistem digital yang berkelanjutan guna mendongkrak produktivitas masyarakat Indonesia. 

Fajrin menambahkan, B20 Digitalization Task Force merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi kesenjangan digital, terutama di bidang ekonomi digital. 

B20 Digitalization Task Force, kata Fajrin, ingin memastikan bahwa digitalisasi dapat mendorong pertumbuhan di masa depan, serta memastikan untuk dapat menjembatani kesenjangan digital, yang pada akhirnya menghasilkan transformasi digital yang inklusif.

“B20 Digitalization Task Force mendorong konektivitas dan akses universal  dalam ekonomi digital, mengusung terobosan untuk ekonomi digital yang berkelanjutan dan tangguh melalui infrastruktur digital dan memastikan pola pikir siap digital untuk individu dan UMKM,” kata Fajrin

Melalui kegiatan ini pula, diharapkan mampu membuka peluang bagi generasi produktif Indonesia untuk tumbuh dan mendapatkan hak inklusif di sektor kesehatan, energi, masyarakat cerdas, inklusivitas keuangan, dan sektor rantai pasokan, yang pada akhirnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi. 

CEO MDI Ventures Donald Wihardja menambahkan pihaknya secara konsisten terus mencari dan memantau startup terbaik di kawasan ini sekaligus mengeksplorasi peluang yang ada secara menyeluruh serta memastikan tidak ada inovator dan potensi yang tertinggal.

Jika melihat kondisi startup Indonesia saat ini, DailySocial.id mencatat sepanjang Q1 2022 pendanaan startup meningkat lebih dari 2x lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, memasuki Q2 2022 sejumlah gejolak muncul, turut berdampak langsung pada iklim investasi startup. 

Dengan hadirnya acara MDI-Telkom Business Match Working 2022 diharapkan mampu menciptakan kolaborasi ekonomi dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Libatkan lebih dari 100 startup tahap awal dan berkembang

Sebanyak 115 startup (61 startup tahap awal dan 54 startup tahap berkembang) telah bergabung dan telah dikurasi dari berbagai latar belakang dan industri, dari tahap awal hingga tahap pertumbuhan. Mereka hadir dari kategori edtech, fintech, proptech, artificial intelligence, agritech, dan masih banyak lagi. Dalam kegiatan ini, mereka melakukan 1-on-1 matchmaking pitching dalam jangka waktu 12 jam, yang menjelaskan dan berbagi inovasi dan bisnis mereka model kepada 49 investor yang menghadiri acara ini.

“Kami berharap acara hari ini akan membantu para pelaku startup menemukan mitra dan investor yang tepat untuk membantu mengembangkan bisnis mereka ke tingkat berikutnya,” tambah M. Fajrin Rasyid. 

Menurut Fajrin, tanpa kolaborasi, inovasi hanya sebuah ide yang tidak pernah berhasil. Untuk itu, perlu selain menghubungkan pelaku startup dengan modal ventura, pemerintah juga perlu bergandengan tangan dengan investor, perusahaan, dan lembaga dan individu visioner lainnya.

Melalui bantuan BUMN khususnya Telkom, investor dan startup akan memiliki wadah dan ekosistem untuk mengintegrasikan insiatif sektor publik dan swasta terkait transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan memiliki dampak luas bagi masyarakat.