Tag Archives: Bambang Brodjonegoro

Suksesi Bukalapak Willix Halim

Suksesi Bukalapak, Willix Halim Resmi Ditunjuk Jadi CEO

PT Bukalapak.com Tbk (IDX: BUKA) resmi menetapkan Willix Halim sebagai CEO Bukalapak, menggantikan Rachmat Kaimuddin yang mengundurkan diri pada akhir Desember 2021. Selain Willix, perusahaan juga mengumumkan penunjukan Victor Putra Lesmana dan Howard Nugraha Gani untuk masuk ke dalam jajaran direksi.

Dalam keterangan resminya, alasan penunjukan ini adalah baik Victor maupun Howard diyakini telah membawa pencapaian luar biasa bagi Bukalapak untuk memimpin digitalisasi UMKM di Indonesia. Adapun, Teddy Nuryanto Oetomo dan Natalia Firmansyah juga disebut akan tetap menjabat sebagai Direktur Bukalapak.

Hasil penunjukan Willix, Victor, dan Howard telah disetujui jajaran direksi, komisaris, dan pemegang saham Bukalapak dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

“Kami optimistis Willix Halim dapat meneruskan kepemimpinan Rachmat Kaimuddin dengan mengembangkan Bukalapak sebagai perusahaan publik yang kokoh secara finansial, berkembang secara berkelanjutan, dan membawa dampak signifikan bagi Indonesia,” tutur Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Bukalapak Bambang Brodjonegoro.

Sebelumnya, Willix sempat ditunjuk sebagai CEO sementara karena Rachmat Kaimuddin mengundurkan diri untuk melanjutkan kariernya mengabdi ke pemerintahan. Willix bergabung dengan Bukalapak sebagai Chief Operating Officer pada 2016. Ia berperan penting dalam perjalanan perusahaan menjadi unicorn dan berkontribusi terhadap pengembangan Mitra Bukalapak hingga menjadi pemimpin pasar O2O.

“Tahun ini, kami berharap dapat semakin memperkuat posisi Bukalapak sebagai perusahaan teknologi yang menyediakan berbagai vertikal kepada pengguna kami. Dengan dukungan dari berbagai pihak, saya yakin transformasi ini akan terus berjalan dengan baik dan mencapai tujuan utama kami, yaitu menciptakan ‘A Fair Economy For All‘,” ungkap Willix.

Agenda transformasi Bukalapak

Dengan kepemimpinan baru ini, publik bakal mengantisipasi sejumlah langkah strategis yang akan diambil oleh jajaran direksi baru Bukalapak mengingat ada sejumlah agenda besar menanti. Terutama pada navigasi di lini bisnis Mitra Bukalapak yang menjadi penyokong kinerja keuangan Bukalapak tahun lalu.

Kami merangkum sejumlah aksi korporasi dan agenda besar yang mungkin dapat terealisasi di tahun ini. Menjelang akhir 2021, Bukalapak mengubah alokasi dana IPO sebesar Rp21,9 triliun. Rinciannya, 33% dari dana IPO akan digunakan untuk modal kerja, 34% untuk modal kerja anak usaha yang terdiri dari; Buka Mitra (15%), Buka Usaha (15%), serta Buka Investasi, Buka Pengadaan, Bukalapak, dan Five Jack masing-masing 1%.

Bukalapak memberikan alokasi baru sebesar 33% untuk pengembangan usaha perusahaan dan anak usaha, baik lewat skema pembelian saham dan/atau aset, dan/atau penyertaan saham pada satu atau lebih perusahaan termasuk joint venture, atau pelunasan fasilitas pinjaman yang digunakan untuk keperluan pertumbuhan dan/atau pengembangan usaha baik sekarang maupun yang akan datang.

Mengawali awal tahun ini, Bukalapak menjadi salah satu penyerap right issue Allo Bank milik CT Corp dengan mengambil alih 11,49% saham. Layanan Allo Bank ditargetkan komersial tahun ini. “Bagi Bukalapak, melalui bisnis Mitra dan konektivitasnya dengan vertikal vertikal baru di pasar UMKM, kerja sama ini dapat mengembangkan penawarannya serta aksesibilitas kredit bagi para pelaku usaha di area rural,” kata Willix beberapa waktu lalu.

Hingga tahun lalu, Bukalapak tercatat telah melayani lebih dari 100 juta pengguna, memiliki sebanyak 6,7 juta pelapak dan 10,4 juta Mitra Bukalapak.

Tak lama berselang, pemilik CT Corp Chairul Tanjung bahkan mengumumkan akan membentuk perusahaan online grocery patungan (joint venture) melalui PT Trans Retail Indonesia bersama Bukalapak. Komposisi kepemilikan Trans Retail akan sebesar 55% dan Bukalapak sebesar 45%,

Application Information Will Show Up Here
Strategi Bisnis Bukalapak

Bukalapak Ubah Alokasi Dana IPO, Dorong Akselerasi Pertumbuhan Bisnis

PT Bukalapak.com Tbk (IDX: BUKA) mengumumkan perubahan alokasi dana yang diperoleh sebesar Rp21,9 triliun dari aksi melantai di Bursa Efek Indonesia. Bukalapak mengubah porsi modal kerja dan mengalokasikan sebesar 33% untuk pengembangan perusahaan dan anak usaha, misalnya melalui pembelian atau penyertaan saham dan/atau aset.

Dalam keterangan resminya, perubahan alokasi dana IPO ini disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bukalapak yang digelar pada Rabu, 23 Desember 2021.

Direktur Utama Bukalapak Rachmat Kaimuddin mengatakan bahwa langkah ini sejalan dengan strategi perusahaan untuk fokus mencapai pertumbuhan perusahaan secara berkesinambungan. Perusahaan akan terus mengelola biaya-biaya yang timbul secara efisien serta mengkaji potensi dan kesempatan untuk mendorong pertumbuhan di masa depan.

Rinciannya, sebesar 33% dari dana IPO akan digunakan untuk modal kerja perusahaan. Kemudian, 34% untuk modal kerja anak usaha yang terdiri dari; Buka Mitra (15%), Buka Usaha (15%), serta Buka Investasi, Buka Pengadaan, Bukalapak, dan Five Jack masing-masing 1%.

Bukalapak memberikan alokasi baru sebesar 33% untuk pengembangan usaha perusahaan dan anak usaha. Dalam pernyataannya, pengembangan usaha ini tidak terbatas pada pembelian saham dan/atau aset, dan/atau penyertaan saham pada satu atau lebih perusahaan termasuk perjanjian patungan (joint venture), metode transaksi lain yang sesuai, serta pelunasan fasilitas pinjaman yang digunakan untuk keperluan pertumbuhan dan/atau pengembangan usaha baik sekarang maupun yang akan datang.

ALOKASI SEBELUM SESUDAH
Modal kerja 66% 34%
Buka Mitra  15% 15%
Buka Usaha  15% 15%
Buka Investasi Bersama 1% 1%
Buka Pengadaan 1% 1%
Bukalapak Pte. Ltd 1% 1%
Five Jack (itemku) 1% 1%
Pengembangan usaha lewat model; (1) pembelian saham dan/atau aset, (2) penyertaan saham pada satu atau lebih perusahaan, (3) pelunasan fasilitas pinjaman untuk keperluan pertumbuhan dan/atau pengembangan usaha saat ini dan akan datang  33%

Selain perubahan penggunaan dana IPO, RUPSLB juga mengumumkan pengunduran diri Lau Eng Boom dari jajaran Dewan Komisaris. RUPSLB ini dipimpin oleh Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Bukalapak Bambang Brodjonegoro.

Lau Eng Boom telah memulai masa pensiunnya di Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd (GIC). Dengan kondisi ini, berakhir pula masa tugas Lau Eng Boon sebagai Komisaris Bukalapak.

“Agenda RUPSLB ini merefleksikan dinamika positif dan komitmen Bukalapak sebagai perusahaan publik untuk terus tumbuh melalui berbagai pengembangan. Kami optimistis pengembangan ini dapat terus mendukung tujuan Bukalapak menuju pertumbuhan berkelanjutan serta profitabilitas,” ujar Komisaris Utama dan Komisaris Independen Bukalapak Bambang Brodjonegoro.

Sebagaimana diketahui, Bukalapak resmi mencatatkan diri sebagai perusahaan publik pada Agustus 2021 dengan meraup dana sebesar $1,5 miliar atau sebesar Rp21,9 triliun (kurs saat itu). Bukalapak tercatat sebagai startup unicorn pertama yang go public di Asia Tenggara.

Mendukung bisnis existing

Jika mengacu pada pencapaian kinerja dan fokus strategi, alokasi dana baru ini bisa saja dimanfaatkan untuk mendongkrak bisnis existing Bukalapak, terutama pada lini bisnis yang tumbuh signifikan, melalui strategi anorganik.

Sebagai ujung tombak bisnis perusahaan, Mitra Bukalapak punya PR besar untuk mendigitalisasi segmen warung dan UMKM. Unit bisnis ini juga mengincar ruang pertumbuhan baru dengan rencana ekspansi ke kota tier 2 dan 3. Strategi anorganik ini dapat membantu Bukalapak mengakselerasi pertumbuhan Mitra Bukalapak.

Berdasarkan laporan keuangan di kuartal III 2021, marketplace memang masih menjadi kontributor pendapatan terbesar dengan Rp780,4 miliar, tetapi hanya tumbuh 5,1% secara tahunan. Sementara, pertumbuhan Mitra Bukalapak meroket hingga 322% menjadi Rp496,7 miliar dibandingkan periode sama tahun lalu.

Bukalapak saat ini tengah mengecap momentum dari pertumbuhan Mitra Bukalapak serta klaim posisinya yang mendominasi segmen warung dan UMKM. Bukalapak kini punya 7 mitra dalam lima tahun sejak diluncurkan.

Porsi pendapatan Bukalapak didasarkan pada unit bisnisnya / DailySocial.id

Menurut survei Nielsen terhadap 1.800 warung dan 1.200 kios pulsa, Mitra Bukalapak tercatat sebagai pemimpin di pasar O2O dengan penetrasi sebesar 42% dibandingkan pemain O2O yang memiliki pengguna 2,5 kali lipat lebih banyak di survei ini.

Dihubungi secara terpisah, Head of Media and Communications Bukalapak Fairuza Ahmad Iqbal belum dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait rencana dari alokasi baru tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap peluang di sektor yang dapat menciptakan hasil yang bermanfaat dengan sumber daya yang dimiliki.

“Dengan disetujuinya perubahan penggunaan dana IPO ini, kami dapat menggunakan dana untuk mengimplementasikan rencana akuisisi. Namun, sampai sekarang belum ada ada yang bisa kami laporkan,” ungkapnya.

Application Information Will Show Up Here
Aplikasi UMKM BukuMitra

Bukalapak Meluncurkan Aplikasi Pencatatan Keuangan “BukuMitra”

PT Bukalapak Tbk (IDX: BUKA) resmi meluncurkan aplikasi BukuMitra yang ditujukan bagi pelaku UMKM. Sebelumnya, BukuMitra masih tergabung dalam aplikasi Mitra Bukalapak.

Melalui keterangan resminya, aplikasi BukuMitra menawarkan sejumlah fitur pengelolaan keuangan, seperti pembukuan dan pencatatan utang secara digital. Pemilik usaha mulai dari warung, kios pulsa, kedai makanan, jasa laundry, hingga social commerce dapat memanfaatkan fitur-fitur tersebut.

Ada pula fitur media yang memudahkan pengguna untuk membuat poster, katalog, kartu nama, dan spanduk untuk mempromosikan bisnis usaha ke teman atau kolega mereka.

President Bukalapak Teddy Oetomo mengatakan, aplikasi Mitra Bukalapak telah membantu 8,7 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia untuk mengembangkan skala bisnisnya. Misalnya, dari warung atau toko yang awalnya hanya menjual kebutuhan sehari-hari menjadi tempat pembelian voucher game, pembayaran tagihan, hingga menjadi agen pengiriman barang.

Namun, sering kali bisnis yang sedang bertumbuh ini masih dikelola dengan metode pembukuan tradisional dengan buku tulis atau kertas. Sementara, metode ini terbilang berisiko karena bisa tak sengaja terbuang, hilang, atau ketumpahan sesuatu.

“Hal ini yang mendasari lahirnya fitur SaaS di Mitra Bukalapak. Fitur ini telah digunakan lebih dari 300 ribu pengguna untuk melalukan pembukuan dan pencatatan utang. Dengan kesuksesan ini, Mitra Bukalapak meluncurkan aplikasi BukuMitra sehingga semakin banyak pelaku usaha berskala kecil yang mengelola bisnis secara efektif dan efisien,” tuturnya.

Disampaikan Teddy, seluruh catatan pembukuan pengguna BukuMitra akan tersimpan di cloud sehingga mengurangi risiko kehilangan data apabila perangkat pengguna rusak.

Fitur yang ditawarkan aplikasi BukuMitra
Fitur yang ditawarkan aplikasi BukuMitra

Pada kesempatan sama, Komisaris Bukalapak Bambang Brodjonegoro menambahkan bahwa kehadiran aplikasi pencatatan keuangan seperti BukuMitra dapat berkontribusi dalam merealisasikan salah satu pencapaian Sustainable Development Goals (SDG) yang dicanangkan oleh PBB, yaitu pertumbuhan ekonomi serta pengurangan ketidaksetaraan.

“Terdapat 64 juta pelaku UMKM di Indonesia yang diperkirakan berkontribusi terhadap lebih dari 60% PDB negara dan mempekerjakan 97% populasi negara. Dengan aplikasi BukuMitra, ini akan memberikan peluang kepada pelaku UMKM untuk tumbuh dan sejajar dengan pelaku bisnis ritel modern. Ini tentunya akan membawa dampak positif bagi ekonomi nasional,” ujarnya.

UMKM go digital

Digitalisasi UMKM merupakan salah satu potensi yang tengah digarap secara serius oleh pelaku startup di Indonesia. Digitalisasi ini tak hanya semata ditawarkan dalam bentuk sistem pembayaran saja, tetapi layanan-layanan turunan yang relevan dengan model bisnis mereka. Seperti halnya pencatatan atau pembukuan keuangan.

Beberapa startup Indonesia yang menawarkan produk atau aplikasi sejenis di antaranya seperti Credibook, Payfazz, dan Lababook. Misalnya, Payfazz Buku, aplikasi ini menghadirkan sejumlah fitur terintegrasi bagi para agen/mitra, mulai dari laporan penjualan, laporan stok produk, pencatatan keuangan, penagihan, hingga pembayaran.

Momentum akselerasi digital ini juga tengah dimanfaatkan Pemerintah untuk mencapai target digitalisasi 30 juta UMKM di 2023. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jumlah UMKM yang sudah on-boarding ke ekosistem digital mencapai 15,9 juta atau 24,9% dari total 65 juta UMKM di Indonesia. Jumlah ini naik signifikan dari 8 juta UMKM yang bergabung di platform digital pada era sebelum Covid-19.

Application Information Will Show Up Here
Yenny Wahid, Bambang Brodjonegoro, dan Rachmad Kaimuddin setelah acara RUPS dan penunjukan komisaris Bukalapak / Bukalapak

Tren Mantan Pejabat Publik yang Bergabung ke Startup Terus Berlanjut

Jumat, (30/4), Bukalapak menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri jajaran direksi dan shareholder. Acara yang dipimpin CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin tersebut, selain memaparkan kinerja bisnis sepanjang 2020, juga mengumumkan pengangkatan Mantan Menristek/BRIN Bambang Brodjonegoro sebagai Komisaris Utama dan Yenny Wahid sebagai Komisaris.

Hal ini menambah panjang daftar mantan pejabat pemerintahan yang masuk ke ekosistem startup. Selain kedua nama tersebut, menurut catatan kami, ada sejumlah mantan pejabat yang kini menduduki posisi serupa di startup maupun pemodal ventura, di antaranya:

Seperti diketahui, komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan perusahaan, memantau kinerja perusahaan, dan memberikan nasihat kepada direksi. Posisi ini menjadi penting di tubuh startup, mengingat banyak di antaranya memang berusaha mendemokratisasi sektor yang diregulasi – misalnya finansial, transportasi, dan perdagangan. Namun tidak semua menjabat sebagai komisaris (salah satu haknya bisa mengikuti voting), beberapa lainnya ditunjuk sebagai penasihat (tidak memiliki voting power).

Hadirnya mantan pejabat publik juga dapat dipandang sebagai upaya startup untuk bisa patuh sepenuhnya terhadap regulasi, termasuk di dalamnya memahami aturan-aturan yang ditetapkan secara mendalam dan memberikan arahan preventif agar tidak terjadi permasalahan serius.

Memaknai Momentum Bonus Demografi dan Merintis Startup

Edisi #SelasaStartup kali ini cukup spesial karena sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda. Tema yang diangkat adalah ”Muda Berinovasi: Start Your Startup Now” dengan mengundang Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro sebagai keynote speaker.

Lalu, Staf Khusus Menristek/Ka. BRIN Bidang Jejaring Startup Adrian A. Gunadi, CEO Kiddo.id Analia Tan, CEO & Co-Founder Mycotech Adi Reza Nugroho, Co-Founder Riliv Audrey Maximillian Herli, Co-Founder & COO Kata.ai Wahyu Wrehasnaya, dan Partner East Ventures Melissa Irene.

Berkaitan dengan tema besar, Bambang menuturkan bahwa bonus demografi yang sedang terjadi di Indonesia harus dimaknai sebagai kesempatan emas untuk membuat ekonomi Indonesia lebih maju dengan berinovasi memanfaatkan teknologi digital. Kesempatan ini tidak datang dua kali karena pada 2045 mendatang bonus demografi ini akan selesai dan beralih ke usia lanjut.

Ia mendorong kaum muda yang ada sekarang ini untuk menjadi pengusaha, sebab semakin banyak pengusaha maka berdampak pada produktifnya ekonomi suatu negara.

“Tapi ini jadi asumsi saja, kalau [bonus demografi] tidak bisa di-manage dengan baik, justru jadi beban demografi. Agar tidak terjadi itu, harus diarahkan dengan melahirkan startup berbasis teknologi yang bisa menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan,” tuturnya.

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro / Kemenristek/BRIN
Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro / Kemenristek/BRIN

Tips dari founder startup dan investor

Untuk mendorong lebih banyak startup, DailySocial juga meminta perspektif dari para founder startup dalam sesi diskusi panel. Audrey misalnya, ia mendorong kepada anak muda untuk jangan pernah takut memulai suatu inisiatif baru. Pun ketika menemukan suatu ide baru, jangan berpikir bahwa ide tersebut hanya ada satu-satunya di dunia.

Ide tersebut sebaiknya jangan disimpan, justru dibagikan ke orang lain agar berkembang dan segera terealisasi jadi bisnis nyata. “Kalau disimpan saja ide tidak akan bisa berkembang, dari ide nanti bisa jadi solusi,” kata dia.

Sementara itu, dari sisi Analia menambahkan sebaiknya memulai ide itu dari apa yang kita suka agar lebih mudah menemukan masalah. Ia mencontohkan saat merintis Kiddo, pada dasarnya ia menyukai edukasi untuk anak. Lalu ia mengobrol dengan teman-temannya yang sudah memiliki anak.

Ternyata, akar masalahnya adalah orang tua sulit menemukan aktivitas yang bagus untuk anaknya. Dari sisi pelaku usaha, proses bisnisnya juga tergolong masih konvensional untuk proses administrasinya. Kesempatan tersebut akhirnya diambil Kiddo dengan menempatkan dirinya sebagai platform marketplace untuk aktivitas anak.

“Banyak teman-teman yang dukung dan jaringan semakin terbuka akhirnya menginspirasi ide untuk merintis Kiddo,” imbuh Analia.

Dari sisi investor, Melissa menambahkan bahwa tiap investor punya taste masing-masing dalam berinvestasi, entah berbasis teknologi ataupun tidak sebab semua punya porsi masing-masing. Yang terpenting adalah inovasi yang diciptakan anak muda harus menyelesaikan masalah yang ada.

“Teknologi hanyalah alat agar tujuan penyelesaian dari masalah yang disasar dalam lebih cepat selesai dan dapat di-scale up. Jangan sampai salah persepsikan karena dasar-dasar tersebut dipakai untuk tolak ukur oleh investor analisa,” katanya.

Pertimbangan investor saat mereka tertarik investasi sebenarnya melihat banyak hal. Misalnya, apakah startup tersebut memang layak untuk diinvestasi oleh VC, bagaimana pangsa pasarnya, dari sisi kompetisi seperti apa apakah pasarnya sudah saturated atau belum, dan masih banyak lagi.

Bantuan dari pemerintah

Adrian melanjutkan dalam mendukung terciptanya lebih banyak startup berkualitas, Kemeristek/BRIN melanjutkan program tahunannya yang bernama Startup Inovasi Indonesia. Menurutnya program ini selaras dengan fokus pemerintah yang ingin memajukan ekonomi digital, strategi seperti ini sudah dijalankan oleh negara maju semisal Singapura dan Amerika Serikat. Itulah mengapa startup di kedua negara tersebut berkembang pesat.

“Program ini enggak cuma bicara untuk kota besar saja, tapi bagaimana inovasi bisa lebih menyeluruh di seluruh Indonesia karena masing-masing ada potensi yang luar biasa,” kata Adrian.

Program ini membuat tiga jenis pendanaan berdasarkan skala startup tersebut, mulai dari pra-startup dengan dana hibah maksimal Rp250 juta, startup dengan dana hibah hingga Rp500 juta, dan yang tertinggi yakni scale-up dengan dana hibah hingga Rp1 miliar.

Pada Maret kemarin sudah dilaksanakan tahap pengusulan proposal untuk masing-masing jenis pendanaan. Adapun saat ini sedang memasuki proses evaluasi dan dilanjutkan dengan seleksi presentasi. Pada tahap akhir, tepatnya pada Desember mendatang akan dilaksanakan workshop untuk penelaahan anggaran dan rencana aksi.

“Fokus bidang startup tahun ini adalah transportasi, kemaritiman, kesehatan, multi-disiplin dan lintas sektoral, pangan, rekayasa keteknikan, pertahanan keamanan, dan energi,” tutup Adrian.

Kemenristek/BRIN merilis kembali program tahunan Startup Inovasi Inovasi (SII), sebelumnya bernama Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)

Kemenristek Siapkan Dana Hibah Melalui Startup Inovasi Indonesia

Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) merilis kembali program tahunannya yang kini dinamai Startup Inovasi Indonesia (SII). Program ini adalah hasil rebranding program sebelumnya bernama Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang  berlangsung pada 2015-2019.

Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro menjelaskan, rebranding ini diambil dengan pertimbangan agar lebih mudah dikenal dan dipahami oleh masyarakat luas. Semangat yang ingin disampaikan lewat SII tetap sama. Pemerintah ingin menelurkan lebih banyak entrepreneur yang memiliki masih calon startup, ataupun yang sudah jadi startup dapat terus scale up, hingga menjadi calon unicorn berikutnya.

“Kita berharap program ini tidak hanya sekadar memperbanyak startup tapi mendorong startup yang sudah ada agar naik kelas, scale up terus hingga menuju unicorn. Kita inginnya startup itu enggak berhenti jadi startup saja [skala perusahaan], tapi berupaya jadi perusahaan yang lebih besar dan punya keuntungan yang sehat,” terang Bambang, kemarin (6/3).

Presiden RI Joko Widodo dalam suatu kesempatan menyebutkan Indonesia tercatat memiliki ekosistem startup paling aktif di Asia Tenggara. Menempatkan negara ini di urutan ke-5 di dunia setelah Amerika, India, Inggris, dan Kanada. Kesempatan tersebut harus dimanfaatkan agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar, tapi harus menjadi pemimpin di negara sendiri.

Periode pendaftaran untuk program tahunan Kemeristek/BRIN sudah dibuka pada bulan ini.

Perjalanan program PPBT

Kick off program Startup Inovasi Indonesia / Kemenristek/BRIN
Kick off program Startup Inovasi Indonesia / Kemenristek/BRIN

Dalam periode lima tahun, program ini telah melakukan pembinaan dan pengembangan startup teknologi yang berasal dari perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, serta masyarakat umum. Totalnya sebanyak 1.307 startup dengan total anggaran yang diberikan sebesar Rp371,71 miliar.

Startup ini tidak hanya mencakup yang bergerak di teknologi digital, tapi juga meliputi delapan bidang, yakni pangan, kesehatan obat, energi, transportasi, bahan baku, material maju, pertahanan keamanan, dan teknologi informasi dan komunikasi.

Mayoritas startup binaan ini masih dalam tahap pra dan startup, sementara startup yang sudah scale up baru mencapai 10%. Dijabarkan lebih jauh, terdapat 26 startup yang sudah masuk tahap mature dengan nilai omzet di atas Rp1 triliun per tahun.

Kemudian terdapat 44 startup dengan omzet antara Rp500 juta hingga Rp1 miliar per tahun dan 244 startup dengan omzet antara Rp100 juta hingga Rp500 juta per tahun. Terdapat juga startup yang gagal sebanyak 25 startup atau 1,9% dari total startup.

Diklaim statistik ini membuktikan program pendanaan tahap awal Kemenristek/BRIN berhasil dalam mengembangkan ekosistem kewirausahaan teknologi di tanah air.

Bambang menyebut pemerintah akan mempertemukan startup yang sudah scale up ini dengan para pemodal untuk meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan mereka. Kegiatan speed dating tersebut akan digelar setelah program pembinaan berakhir.

“Yang cocok buat startup scale up adalah VC. Nature pendanaannya cocok buat karakter startup yang memang merupakan entrepreneur tingkat awal.”

Startup Inovasi Indonesia

Ada beberapa pergeseran fokus untuk startup yang dibidik untuk tahun ini, ialah startup yang fokus ke pangan, transportasi, rekayasa keteknikan, kemaritiman, kesehatan, energi, pertahanan keamanan, multi disiplin, dan lintas sektoral. Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan untuk masing-masing kategori startup, mulai dari pra-startup, startup, dan scale up.

Untuk pra-startup, misalnya berkesempatan untuk mendapatkan pendanaan hingga Rp250 juta. Persyaratannya mereka harus diusulkan oleh lembaga inkubator perguruan tinggi, telah memiliki prototipe, fokus pada validasi produk dan validasi pasar.

Sementara untuk tahap startup, berkesempatan dana yang bisa didapat maksimal Rp500 juta. Mereka dapat diusulkan secara mandiri oleh startup dari mana saja, asalkan produk siap komersial, sudah diinkubasi, dan fokus pada akses pasar dan pengembangan bisnis.

Terakhir, untuk tahap scale up maksimal bisa mendapat dana sebesar Rp1 miliar. Syaratnya mereka harus diusulkan sebagai alumni program pendanaan inkubasi Kemenristek/BRIN, sudah memiliki pertumbuhan bisnis, bermitra dengan investor, dan fokus pada ekspansi pasar dan peningkatan kapasitas produksi.

Bambang memastikan, program bantuan dari pemerintah ini tepat guna dan tidak bertabrakan dengan program sejenis yang dibuat kementerian lain. Untuk itu, dia menekankan bahwa startup yang fokus pada pra-startup dan startup akan diarahkan untuk mendaftarkan diri ke Kemenristek/BRIN.

Sedangkan buat startup scale up akan diarahkan sesuai fokus bisnis startup itu sendiri dengan program kementerian. Misalnya, yang fokus pada digitalisasi pariwisata diarahkan ke Kemenparekraf, digitalisasi UKM ke Kemenkop, atau digitalisasi teknologi ke Kemenkominfo.

“Kami ingin pastikan, jangan sampai ada startup yang dapat bantuan dari banyak kementerian, sementara ada startup di sisi lain yang tidak dapat sama sekali. Jadi kita koordinasi untuk pembagian ruang. Tapi yang paling ingin kita dorong adalah mendorong lebih banyak wirausaha berbasis teknologi, yang tantangan terberat ini ada di tahap awal.”

Kemenristek untuk Startup

Mendalami Peran Kemenristek Cetak Startup Baru dari Sisi Hulu

Di kabinet yang baru diumumkan beberapa waktu lalu, Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)/Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan perannya dalam mencetak lebih banyak startup baru di sisi hulu. Menteri Bambang Brodjonegoro mempromosikan berbagai program terkait hal tersebut saat berbicara di NextICorn 2019, pekan lalu.

Sebagai catatan, pengembangan ekosistem startup pada Kabinet Kerja, sebelumnya ditempatkan di Kemenkominfo dan Bekraf, yang sekarang dilebur ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Indonesia pernah memiliki Kemenparekraf saat pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono.

Tugas tersebut kini dibagi ke Kemenkominfo dan Kemenristek pada Kabinet Indonesia Maju. Menteri Bambang menegaskan pihaknya telah berdiskusi secara matang dengan Menteri Kemenkominfo Johnny G. Plate terkait pembagian kerja.

Bambang memastikan pengembangan startup berbasis teknologi yang tengah digalakkan tidak tumpang tindih dengan program Kemenkominfo, lantaran Kemenristek lebih fokus dalam pembangunan di sisi hulu.

Kemenristek punya direktorat khusus bernama Direktorat Perusahaan Perintis Berbasis Teknologi, bertugas untuk melahirkan sebanyak mungkin startup. Direktorat ini sebenarnya sudah ada sejak Mohamad Nasir (menteri sebelumnya) dan menjalankan program pengembangan startup.

Sayangnya, gaungnya kurang terdengar. Malah punya kesan bersaing dengan Kemenkominfo dengan program 1000 Startup Digital, sebab kurang lebih mirip antara satu sama lain. Bambang menegaskan bahwa ini tidak akan tumpang tindih.

“Kami lebih ke hulu, bertanggung jawab menciptakan sebanyak mungkin startup dan memastikan kontinuitas dari startup tersebut. Sementara Kemenkominfo akan lebih bertugas di hilir, bertanggung jawab untuk infrastrukturnya,” kata Bambang.

Dia menjelaskan direktorat tersebut telah memiliki program PPBT (Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi), startup terpilih akan menerima sejumlah insentif dan pembinaan. Program ini sudah dirintis sejak 2015.

Selain itu, Kemenristek/BRIN juga memiliki beberapa ‘Science Techno Park (STP)’ potensial yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Agar inovasi yang dihasilkan dapat dikomersialisasikan menjadi produk massal, startup binaan didukung dengan ketersediaan inkubasi bisnis yang terdapat di berbagai STP tersebut.

“Artinya startup yang sudah kita bina, kita jaga track record-nya agar menjadi ‘the next unicorn’, walaupun mungkin butuh waktu lama,” imbuhnya.

Program PBBT terbagi jadi tiga tahap. Pertama, CPPBT (Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi) atau lebih dikenal pre-startup bertugas mencari startup berbasis teknologi yang siap untuk dikomersialkan.

Kedua, PBBT (Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi) atau startup yang merupakan program inkubasi. Terakhir, PLBT (Perusahaan Lanjutan Berbasis Teknologi) atau post-startup bertugas untuk pasca inkubasi dan pendanaan eksternal.

Tiga tahapan tersebut dimaksudkan untuk tetap menjaga seluruh startup binaan tetap on the track dan mature sebelum mereka bisa dibawa ke acara besar seperti Nexticorn.

“Kebanyakan pre-startup itu mahasiswa aktif, mereka adalah peserta potensial karena bibit-bibit entrepreneur.”

Pendanaan yang diberikan Kemenristek untuk startup binaan tergantung di mana tahapan mereka. Sumber dananya berasal dari APBN. Menurutnya, APBN Kemenristek untuk tahun 2020 sudah ditetapkan. Akan tetapi harus disisir kembali karena masih bercampur dengan Dikti.

Perlu diketahui, kini direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) kembali dipisah dari Kemenristek dan dilebur ke Kemendikbud yang pimpinan oleh Nadiem Makarim.

“Yang punya dana untuk pembinaan startup itu kami. Nanti kita rapikan lagi [APBN 2020], agar saya tahu persis berapa totalnya [pendanaan untuk startup].”

Fokus startup yang diincar adalah foodtech, transportasi, healthtech dan medtech, energi, ketahanan dan keamanan, material, advanced material, dan TIK. Tidak hanya fokus ke digital saja, tapi juga ke startup teknologi.

“Yang kita dorong jangan cuma [startup] digital saja, tapi teknologi lain juga berkembang, kita butuh dua hal itu. Karena kalau digital saja dan e-commerce-nya kuat, tapi nanti apa yang mau dijual di e-commerce?”

“Hal ini yang dikhawatirkan presiden, e-commerce akan membawa terlalu banyak impor di barang konsumsi. Kita harus isi barang konsumsi dengan startup di bidang industri yang berbasis teknologi,” sambung Bambang.

Dia menyebut, sejak 2015 hingga saat ini program PBBT telah membina 1.307 startup dan pre-startup, dengan rincian 558 pre startup dan 749 startup. Dari keseluruhannya, sebanyak 13 startup telah mencetak pendapatan Rp102 miliar dalam setahun dan mengantongi pendanaan Rp4,5 miliar.

Tantangan global pada tahun depan

Di satu sisi, upaya pemerintah dalam mencetak lebih banyak startup berbasis teknologi adalah salah satu bagian antisipasi dari perlambatan ekonomi global yang bakal menghantui pada tahun depan.

Negara maju seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diramalkan akan menghadapi masa sulit untuk jangka waktu yang sedikit panjang. Awalnya ekonomi Tiongkok bisa tumbuh lebih dari 10%, tapi tidak untuk tahun depan.

Perlambatan global di Amerika Serikat dan Tiongkok akan menghantui negara lain karena punya pengaruh yang kuat dalam perekonomian. “Jadi prospeknya tidak bagus buat negara maju, tapi tidak buat negara berkembang, India dan Indonesia.”

“Indonesia punya pengalaman yang bagus dalam menghadapi resesi global. Kita berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di angka 4% pada krisis di 2008.”

Kuncinya untuk bisa bertahan dari perlambatan global adalah memperkuat ekonomi dalam negeri, dengan menambah jumlah techpreneur. Selama ini, menurut Bambang, Indonesia kekurangan techpreneur dan tidak bisa bergantung pada pemain existing.

“Jika ini tidak dilakukan, kita akan jadi negara yang ketinggalan untuk menjadi produser. Makanya saya sangat apresiasi program yang mendukung munculnya bisnis baru.”

Munculnya banyak bisnis baru di bidang teknologi, menurutnya, tidak akan membuat terjadinya pengangguran, melainkan pekerjaan yang hilang yang berganti ke pekerjaan baru. Hanya saja, orang yang kehilangan pekerjaan, sebelum berganti pekerjaan baru harus meningkatkan keahliannya.

Bagian ini akan diidentifikasi lebih lanjut oleh Kemenristek, pekerjaan apa saja yang berpotensi akan hilang dan muncul. “Nanti Kementerian Tenaga Kerja dan Kemendikbud harus menyiapkan pendidikan dan pelatihannya agar bisa langsung diganti pekerjaannya.”

Bambang berambisi pada lima tahun mendatang, Kemenristek secara umum dapat berpartisipasi dalam transformasi ekonomi. Ekonomi Indonesia harus mulai bergeser dari yang tadinya eficiency based and resources, menjadi innovation based economy.

Inovasi nantinya difokuskan pada tiga hal dalam transformasi ekonomi, yaitu teknologi tepat guna yang menolong banyak masyarakat, inovasi untuk hilirisasi dan nilai tambah, dan inovasi dalam konteks substitusi impor dengan meningkatkan TKDN.

Kementerian Keuangan Soroti Kepatuhan Pajak OTT Asing di Indonesia

Era digital ekonomi telah berhasil melahirkan banyak raksasa di dunia bisnis, terutama yang bermain di ranah teknologi digital. Beberapa pemain Over-the-Top (OTT) yang sudah dikenal adalah Yahoo, Google, Twitter dan Facebook. Keempatnya, meskipun Yahoo sudah menutup kantor perwakilan di Indonesia, kini tengah menjadi sorotan oleh Kementerian Keuangan terkait kepatuhan pembayaran pajak di Indonesia.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, seperti diberitakan Kompas, menyebutkan bahwa masing-masing dari empat perusahaan teknologi asing tersebut kini sedang dalam pemeriksaan terkait dengan kepatuhan pembayaran pajaknya.

Namun Bambang juga menjelaskan bahwa Direktorat Jendral  Pajak (DJP) wajib memperjelas status empat perusahaan raksasa tersebut sebelum menggali lebih jauh potensi pajak mereka. Apakah sudah berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT) atau masih berupa kantor perwakilan saja.

Status badan usaha empat raksasa

Bambang mengungkapkan bahwa Yahoo dan Google adalah perusahaan yang sudah berstatus BUT, sedangkan Facebook dan Twitter sejauh ini masih berstatus kantor perwakilan.

Yahoo sendiri sudah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang sebagai badan hukum dalam negeri dengan status penanaman modal asing (PMA) sejak tahun 2009. Sementara Google terdaftar di KPP Tanah Abang III dengan status PMA sejak 15 September 2011. Masing-masing, bertindak sebagai dependent agent dari perusahaannya yang berbasis di Singapura.

“Sehingga sesuai dengan Pasal (2) Ayat (5) huruf (N) UU PPH, dia [baik Google maupun Yahoo) berstatus BUT. […] Penghasilan yang bersumber dari Indonesia, misalnya iklan, harusnya menjadi penghasilan dari PPH kita [Indonesia] […] sesuai dengan Pasal (5) Ayat (1) UU PPH,” ujar Bambang.

Sementara itu, Facebook dan Twitter sendiri saat ini sudah tercatat di KPP Badan dan Orang Asing. Namun, statusnya hanya sebagai kantor perwakilan. Twitter baru terdaftar sebagai kantor perwakilan pada 22 April 2015. Sedangkan Facebook sudah terdaftar sejak 10 April 2014.

Bambang mengatakan, “Jadi Twitter ini ceritanya hampir sama dengan Yahoo. Bedanya, kalau Yahoo sudah [berbentuk] PT. Kalau dia [Twitter] hanya representative office dari Twitter Asia-Pasifik.”

Kini, keempat perusahaan tersebut sedang berada dalam pemeriksaan khusus oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa empat perusahaan teknologi informasi asing tersebut sudah melaporkan semua pendapatan dari Indonesia. Hasil dari pemeriksaan ini nantinya akan digunakan untuk pengecekan ulang apakah proses pembayaran pajaknya sudah benar atau belum.

Sebagai informasi, Kemenkominfo beberapa waktu silam telah memastikan bahwa pihaknya bakal menerbitkan Peraturan Menteri yang mengatur soal kewajiban pendirian Badan Usaha Tetap untuk semua layanan OTT yang beroperasi di Indonesia. Bila layanan OTT tidak memiliki BUT, artinya termasuk perusahaan yang tidak membayar pajak apa pun ke negara dan terancam untuk diblokir.

Menkeu Ngotot Setelah Tahun Pertama Startup Wajib Bayar Pajak

Peta jalan (roadmap) e-commerce, yang dalam proses finalisasi di tingkat kementrian dan lembaga pemerintahan terkait, masih menyimpan kegundahan soal urusan perpajakan. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berpendapat pelaku startup yang telah menjalankan bisnisnya setelah tahun pertama, wajib membayar pajak apabila bisnis menguntungkan.

“Ya kalau untung bayar pajak. Kalau enggak untung, enggak bayar pajak,” tegas Bambang kepada Kontan.

Sebelumnya beberapa pelaku startup yang meminta keringanan membayar pajak. Menanggapi hal tersebut, Menkeu enggan untuk berkomentar terkait dengan perlunya pemberian jeda waktu (grace period) pembebasan kewajiban pembayaran pajak.

Saat ini sudah banyak pelaku startup yang menyadari untuk kewajiban membayar pajak atas bisnis yang dijalankan, namun kalangan startup minta agar pembayaran tersebut bisa ditunda dan tidak dikenakan untuk saat ini.

Kementerian Keuangan masih menganggap penting pelaku startup untuk membayarkan pajak, terutama bagi mereka yang telah memperoleh omzet usahanya d ibawah Rp 5 miliar per tahun. Pajak yang dikenakan sama dengan pelaku UKM lainnya yaitu sebesar 1%.

Seperti ditegaskan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo, yang juga menjabat sebagai leader urusan deregulasi e-commerce:

“Ada beberapa kementerian yang belum (memberikan respon). Nah (soal perpajakan), ini kami belum dapat. Soal pajak, kami minta respon dari Kemenkeu, khususnya untuk bisnis startup.”

Hingga saat ini belum ada titik temu antara pemerintah dengan pelaku usaha terkait dengan regulasi perpajakan yang sebaiknya ditetapkan.