Setelah mengantongi pendanaan pra-seri B yang dipimpin East Ventures pada Oktober lalu, platform p2p lending syariah ALAMI kembali mendapatkan investasi. Kali ini dari Paragon Beneva Investama, yang merupakan sebuah perusahaan investasi di bawah ParagonCorp. Tidak disebutkan nilai investasi yang diberikan.
Seperti diketahui, ParagonCorp merupakan perusahaan yang memiliki brand kosmetik popular di Indonesia yaitu Wardah.
Melalui pendanaan ini, ALAMI akan memanfaatkan dana segar untuk membangun produk teknologi finansial inovatif dan memperluas akses pembiayaan syariah yang beretika, adil, transparan, dan berkelanjutan.
Co-Founder & CEO ALAMI Dima Djani, investasi tersebut membantu perusahaan menjangkau lebih banyak UMKM untuk mengakses pembiayaan berbasis syariah. Hal itu menyusul dengan peluncuran Bank Hijra awal bulan Desember ini, yang akan mampu melayani ratusan juta umat Islam Indonesia.
“Kami yakin potensi industri halal akan terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan yang signifikan adopsi dari sektor keuangan syariah di Indonesia dan dunia. Ini terlihat dari statistik konsumsi produk halal oleh 1,9 miliar Muslim di seluruh dunia mencapai $2 triliun, dan pertumbuhan aset keuangan syariah sebesar 7,8%, setara dengan $3,6 triliun pada tahun 2021.”
Sementara itu menurut President Director Paragon Beneva Investama Sari Chairunnisa, sinergi ini dapat mendukung Indonesia menjadi pusat industri halal dunia, ekonomi riil dan sektor keuangan bersama menggerakkan ekonomi syariah.
“Dengan dana investasi tersebut, ALAMI optimis mampu menciptakan teknologi keuangan berbasis syariah kelas dunia, menjangkau komunitas muslim dan masyarakat luas, melalui platform digital yang memenuhi kebutuhan layanan keuangan mereka dan menjadi bagian dari gaya hidup mereka.”
Pertumbuhan positif ALAMI
Perusahaan mencatat hingga saat ini telah menyalurkan Rp3,8 triliun kepada lebih dari 10.000 Proyek UMKM dengan dukungan dari 111.000 penyandang dana.
ALAMI memiliki beberapa produk pembiayaan, di antaranya Account Receivable (AR) Financing, Account Payable (AP) Financing, dan Ecosystem Financing.
Ekosistem ALAMI mencakup 482 kota dan kabupaten di 34 provinsi Indonesia, baik dari segi pemberi dana maupun penerima manfaat melalui proyek komersial dan sosial yang sedang berlangsung.
Tim ALAMI kini mencapai lebih dari 484 orang yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, juga di luar negeri, seperti Singapura, Inggris, dan Amerika Serikat yang seluruhnya berkebangsaan Indonesia. Pada awal berdiri tim ALAMI diisi oleh 38 orang.
PT BPRS Hijra ALAMI (Hijra Bank), anak usaha dari ALAMI Group, meresmikan kehadiran secara publik lewat peluncuran aplikasi kemarin (06/12). Bank Hijra menjadi bank perkreditan (BPR) digital pertama di Indonesia dari kelompok non-bank umum.
Peluncuran aplikasi berlangsung di Jakarta, dihadiri oleh Co-Founder & CEO ALAMI Group Dima Djani; Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 1, DKI Jakarta & Banten, Roberto Akyuwen; Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Ita Rulina; dan Ahli Ekonomi dan Keuangan Syariah Mulya Siregar.
Dalam paparannya, Dima menyampaikan peluncuran resmi Bank Hijra membutuhkan waktu setidaknya dua tahun sejak resmi diakuisisi. Tak hanya persiapan pengembangan produk, tapi juga sosialisasi dan perizinan dari Bank Indonesia dan OJK sebagai institusi jasa keuangan yang diregulasi penuh.
“Kami ingin patuh terhadap ketentuan karena aturan dari regulator dibuat bertujuan untuk melindungi masyarakat. Dan kami ini for good untuk jangka panjang, mungkin akan ada puluhan atau ratusan tahun jadi harus buat fondasi yang benar, namun prosesnya tidak cepat,” ujarnya.
Sementara itu Roberto mengatakan, OJK sebagai regulator terus mendorong perbankan untuk melakukan transformasi digital agar dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Hal ini selaras dengan perwujudan dari roadmap pengembangan perbankan 2021-2025 di Indonesia yang menginginkan BPR dan BPRS dapat tumbuh sehat, berkesinambungan, dan memberikan kontribusi lebih nyata bagi perekonomian dan masyarakat.
Menurutnya, saat pandemi masuk ke fase pemulihan, tantangan dari industri perbankan pada umumnya adalah membangkitkan sisi permintaan. Meski bisnis masih kokoh, tapi tanpa permintaan dari sisi pembiayaan dan menempatkan DPK (dana pihak ketiga) pada akhirnya bisnis akan terkendala.
“Sehingga perlu berbagai upaya inovatif agar BPR bersiap-siap lari cepat. Bagi orang yang paham industri perbankan, yang dilakukan Bank Hijra hari ini adalah pencapaian fundamental yang sangat luar biasa, dalam konteks BPR dan BPRS. Saya berharap Bank Hijra dapat terus menjawab tantangan dengan terus tumbuh dengan stabil, semangat dijaga, dan keinginan untuk berinovasi tidak boleh berhenti sehingga dapat menciptakan daya saing yang lebih tinggi lagi ke depannya,” kata Roberto.
Ahli Ekonomi dan Keuangan Syariah Mulya E Siregar menjelaskan dalam mentransformasi BPR menuju go digital perlu waktu lama sehingga sangat membutuhkan keberpihakan dari regulator. Baik OJK dan Bank Indonesia akhirnya mengeluarkan berbagai stimulus untuk mempermulus jalan BPR/S untuk go digital.
“Regulasi yang ada sekarang lebih market friendly. Dengan regulasi yang dinamis dan customer experience oriented akhirnya mempercepat inovasi perbankan, termasuk Bank Hijra,” ujar Mulya.
Produk Bank Hijra
Dima melanjutkan, dengan menjadi BPRS Digital, Bank Hijra bisa melayani masyarakat lebih luas dibanding dengan BPRS konvensional. BPR/S memiliki layanan yang lebih terbatas dari bank umum. Bank jenis ini tidak boleh memberikan layanan giro dan transaksi valuta asing, lalu tidak bisa buka cabang di luar wilayahnya tergantung tingkat modalnya.
Namun dengan digitalisasi, BPRS bisa memperluas layanan sehingga dampak yang dihasilkan juga lebih luas. “Dengan menjadi bank digital, kami tidak perlu bukan cabang di setiap provinsi di Indonesia, hanya perlu satu kantor pusat, tetapi bisa melayani masyarakat lebih luas. Dengan digital kini bisa onboard langsung hanya lewat gadget,” kata Dima.
Bank Hijra akan difokuskan menggarap segmen urban Muslim usia muda sekitar 25-35 tahun yang sudah berkeluarga atau baru menikah. Namun pada dasarnya produk Bank Hijra diperuntukkan untuk semua orang, non-Muslim sekalipun.
Produk pertamanya adalah tabungan. Untuk menarik nasabah untuk menaruh dana simpanannya sebagai DPK, perusahaan membuat strategi khusus dengan memberikan proposisi yang berbeda. Perbankan ingin mengajak nasabah pada misi kebaikan. Salah satunya, menghadirkan fitur Sedekah Sign Up, yakni program sedekah cahaya sebagai ajakan kepada masyarakat untuk berbagi kebaikan dengan dana yang disubsidi oleh perbankan.
Kemudian, Tabungan Wadi’ah, Transfer, Hijra Box untuk membantu nasabah mengatur keuangan lebih cermat sesuai dengan tujuannya. Misalnya, untuk menabung, umroh, atau naik haji. Nasabah dapat rutin top up saldo ke dalam kotak-kotak tersebut sampai target dana terpenuhi. Terakhir, Hijra Lifestyle yang menghadirkan sesi kajian ilmu dari para ahli dengan topik menarik dan bermanfaat, seperti parenting, kehidupan rumah tangga, dan kesehatan mental.
“Selama ini di Indonesia produk keuangan syariah ada banyak, tapi literasinya yang kurang. Kita tidak hanya memperkenalkan produk tapi juga memperkuat sisi literasinya dengan fitur-fitur yang bersifat edukasi.”
Pendekatan tersebut, didukung dengan inovasi lainnya yang sedang dipersiapkan tim, diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan DPK terutama dari nasabah individu. Adapun pada tahap awal, perbankan masih mengandalkan dana dari korporasi untuk menempatkan dananya di Bank Hijra.
“Ketika focus only on consumer bisa dapat DPK yang besar. Karena ada demografi baru, yakni digital native yang belum bisa didekati bank besar secara 100%. Kita pun punya diferensiasi. Ketika DPK individu meroket, maka cost of fund kita semakin kompetitif dari bank-bank lainnya.”
Kemudian dari sisi pembiayaan produktif, perbankan akan masuk yang berbeda dari ALAMI, yakni pembiayaan produktif dengan agunan. Ini adalah ranah yang sebelumnya yang tidak bisa dimasuki pemain lending. Kemudian, bekerja sama dengan institusi perbankan lain untuk melakukan channeling.
Rasanya cukup meragukan jika anak-anak muda zaman sekarang mengenal BPR alias Bank Perkreditan Rakyat. Mereka kini lebih mengenal istilah bank digital karena berseliweran di berbagai platform digital yang mereka gunakan sehari-hari. Rata-rata bank digital ini menawarkan kemudahan proses yang sepenuhnya ada di genggaman nasabah sebagai nilai jual.
Meskipun demikian, anggapan tersebut dibantah survei mini yang digelar DailySocial melalui platform media sosial. Sebanyak 90% responden menjawab dengan benar kepanjangan BPR. Sebagian besar juga mampu membedakan bank umum dengan BPR, baik dari cakupan operasi maupun kegiatan usaha. Sebanyak 61% responden tahu bahwa BPR hanya boleh beroperasi di satu provinsi.
Berikutnya sebanyak 66% responden mampu menjawab dengan benar kegiatan usaha BPR itu adalah menyalurkan kredit usaha dan menghimpun dana dalam bentuk simpanan. Terakhir, sebanyak 68% responden mampu menjawab perbedaan bank umum dan BPR, yakni tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing atau melayani jasa cek/giro dan asuransi.
Survei ini tentu saja tidak mewakili pendapat mayoritas generasi muda di Indonesia, hany sebuah perspektif yang diikuti 39 responden, sebagian besar berusia 25-35 tahun (66%) dan sisanya berusia di bawah 25 tahun (31%).
Eksistensi BPR diatur dalam Undang-Undang (UU) Perbankan yakni UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. UU tersebut menyebutkan bahwa bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan tidak jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Hanya saja, hiruk pikuk digitalisasi yang terjadi belakangan, justru tidak bisa dirasakan oleh industri BPR. Hanya segelintir BPR, yang memiliki aset di atas rata-rata, yang mampu memanfaatkan teknologi digital dalam proses bisnisnya. Dalam pantauan DailySocial, setidaknya hanya 64 BPR se-Indonesia (lihat infografis) yang merilis aplikasi. Fiturnya baru sekadar untuk permudah pekerjaan account officer di lapangan atau nasabah untuk melakukan pembayaran tagihan PPOB (Payment Point Online Banking).
Meski demikian, kemampuan tersebut nyatanya belum mampu menarik nasabah generasi muda untuk bergabung. Agar dapat bertahan di era digital seperti sekarang, inovasi layanan dan teknologi menjadi hal wajib jika BPR tidak ingin tersingkir dari peta bisnis perbankan. Sayangnya, tak semua BPR memiliki infrastruktur digital yang memadai. Banyak BPR bermodal cekak sehingga sulit membangun infrastruktur digital yang relatif membutuhkan biaya tinggi.
Sudah harus bersaing di dunia digital, jalan yang ditapaki BPR pun kian hari kian sulit. Segmen mikro yang selama ini jadi lahan bisnis utama mereka terus tergerus dengan hadirnya berbagai pesaing. Perlawanan terjadi, mulai dari bank umum yang punya kekuatan lebih besar ketimbang BPR, LKM (Lembaga Keuangan Mikro), koperasi, agen laku pandai, hingga pesaing baru namanya fintech lending. Belum lagi, penurunan suku bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat) menjadi 6% tentu bertabrakan dengan bisnis BPR.
Kendati persaingan bisnis sangat ketat, bank-bank pedesaan ini memiliki keunggulan lantaran karakteristik bisnisnya yang berbeda. Kelokalan dan keeratan hubungan emosionalnya dengan para nasabah menjadi nilai lebih bagi BPR. Mengatasi kelemahannya, sekaligus mengandalkan kelebihannya, akan membuat daya tarik BPR makin kinclong. Dengan begitu, fungsi BPR untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat makin besar.
Tren startup akuisisi BPR
Belakangan ini ada fenomena menarik, yakni ketertarikan startup fintech untuk mengakuisisi BPR. Dari pantauan DailySocial, setelah ALAMI Group dengan BPRS Cempaka Al Amin yang rebranding jadi Hijra Bank, berikutnya Xendit mengambil saham di BPR Arthakelola Cahayatama dan kini dikenal sebagai BPR Xen. Diikuti petinggi Fazz Financial Group yang mengambil kepemilikan saham di BPR Sentral Mandiri dan akuisisi penuh BPR Prima Dadi Arta oleh Komunal, sebuah startup peer to peer lending. Seluruh aksi korporasi ini tidak disebutkan nominal transaksinya kepada publik.
Memang jumlahnya ini baru sedikit, namun tren ini selaras ketika para pemain teknologi mulai mencari peluang bisnis baru di bidang pembiayaan, yang memiliki margin terempuk di dunia perbankan. Bila dijabarkan, hampir semua bank umum beraset mini telah bersiap diakuisisi para perusahaan teknologi. Bank umum dan BPR saat ini sama-sama dikejar waktu oleh OJK untuk memenuhi modal minimum.
Aturan permodalan untuk BPR tertuang di POJK No. 5 tahun 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum. Menurut aturan ini, BPR wajib memenuhi modal inti minimum yang ditetapkan sebesar Rp3 miliar pada 2020 dan Rp6 miliar paling lambat 2024 mendatang. Di tengah kehimpitan tersebut, muncul perusahan teknologi dengan kapital besar untuk menggarap BPR.
Menurut data Biro Riset Infobank (birl), pada 2020 masih ada sekitar 700 BPR yang belum memenuhi ketentuan modal Rp6 miliar. Nah, dengan asumsi yang sama, dalam hal ini ROE per tahun 20%, berarti pada akhir 2024 masih ada sekitar 50% BPR yang tak sanggup tumbuh secara organik. Jika pemilik tidak menambah modal, pilihannya adalah merger, dijual, atau turun takhta menjadi lembaga keuangan mikro (LKM). Diperkirakan akan ada 300 sampai 400 BPR yang bakal turun kelas menjadi LKM.
“Melihat kebutuhan akan adaptasi teknologi dan keterbatasan modal dan layanan, BPR menjadi menarik bagi startup fintech. Mereka bisa mengembangkan layanan ke perbankan dengan layanan digital, namun modalnya relatif kecil dibandingkan akuisisi perbankan umum atau membuat bank digital. Jadi bagi startup fintech diuntungkan dengan modal pengembangan yang relatif kecil,” ujar Ekonom Indef Nailul Huda.
Bagi startup, memiliki bisnis perbankan artinya pangsa pasar mereka akan lebih luas, karena ada layanan di BPR yang tidak mereka miliki. Startup bisa lebih inovatif mengembangkan produk, tak hanya sekadar simpanan dan penyaluran kredit, tapi juga mengintegrasikan layanan startup ke BPR.
“Misalnya untuk Xendit, bisa memperluas layanan payment gateway-nya melalui BPR. Atau masuk ke lending dengan skema p2p lending juga bisa dengan berbagai persyaratan, seperti radius layanan BPR. Masih sangat dinamis kerja sama antara BPR dengan fintech ini.”
Pernyataan Nailul ada benarnya. Pasalnya, setelah dikabarkan mengakuisisi BPR, kini Xendit melanjutkan langkahnya dengan mengakuisisi saham Bank Sahabat Sampoerna, untuk memuluskan langkahnya di bank digital. Aplikasi ini sendiri masih diuji coba secara internal dan sudah membuka daftar tunggu. Fitur awal yang ditawarkan adalah bunga tahunan 6% yang dibayar setiap hari untuk tabungan, bebas biaya admin dan transfer, dan kemudahan kirim dan menerima dana. Penawaran yang rata-rata ditawarkan oleh bank digital kekinian.
Belum banyak informasi yang bisa digali dari Xendit terkait aksinya tersebut. Namun, menurut pandangan Huda, langkah ini dilihat sebagai cara Xendit membagi segmentasi pasarnya. Kekurangan di BPR bisa dikembangkan atau diimplementasikan di Bank Sahabat Sampoerna. Secara geografis ruang lingkup BPR ini terbatas, jadi Xendit pasti perlu sesuatu yang lebih besar mengingat mereka juga sudah memiliki valuasi unicorn.
“Ya bisa dikatakan juga sebagai lab atau batu loncatan juga. Soalnya layanan perbankan di BPR dan bank umum kan beda ya, jadi saya rasa lebih kepada pengembangan layanan dengan jangkauan yang lebih luas secara demografis dan layanan.”
Mengacu ke data OJK, BPR Xen (PT Bank Perkreditan Rakyat Xen) sebelumnya bernama BPR Arthakelola Cahayatama yang terletak di Depok, Jawa Barat. Co-Founder Xendit Theresa Sandra Wijaya (Tessa Wijaya) masuk sebagai pemegang saham di BPR Xen dengan kepemilikan 0,68% pada Juni 2021. Pemegang saham mayoritas dikuasai oleh PT Indo Digital Raya (99,32%). Theresa meningkatkan kepemilikannya menjadi 1% pada Desember 2021.
Tidak banyak informasi yang bisa didapat mengenai PT Indo Digital Raya ini. Namun bisa dipastikan berkaitan dengan Xendit karena selokasi dengan kantor pusat Xendit. Sebelumnya, perusahaan sudah melayangkan penyangkalannya terlibat dengan BPR Xen.
Mereka mengaku masih dalam tahap eksplorasi bagaimana kemitraan tersebut dapat membawa dampak yang baik buat UMKM.
Sumber: Pixabay
Secara terpisah, hasil wawancara yang dimuat Convectus Law pada November 2021 bersama Mikiko Steven, Head of Consumer Solutions Xendit, mungkin bisa memberikan gambaran arah Xendit ke depannya dalam memperluas solusinya di gerbang pembayaran di kancah perbankan dengan meningkatkan kapabilitasnya di Open API (Application Programming Interface).
Dia menjelaskan bahwa bank sentral sejauh ini telah berjuang menuju ruang perbankan digital yang lebih ramping, sembari memperkuat peran fintech dalam mendukung transaksi digital. Menurutnya, saat ini Bank Indonesia telah mengelompokkan semua penyedia layanan pembayaran ke dalam tiga kategori, mengurangi jumlah lisensi yang sebelumnya harus dimiliki oleh operator. Ketiga kategori tersebut adalah kategori izin satu, kategori izin dua, dan kategori izin tiga.
Aturan lebih detail ini tertuang dalam PBI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Inti dari regulasi termutakhir ini adalah membuat PJP tidak lagi perlu ribet-ribet urus banyak perizinan. Dalam pengurusan izinnya dibagi menjadi tiga kategori izin, yang setiap izinnya memiliki perbedaan ketentuan modal disetor.
“Misalnya, Xendit berada dalam kategori kedua, yang memungkinkan kami menyediakan produk yang diklasifikasikan sebagai layanan informasi akun (account information services/AInS) dan layanan perolehan dan inisiasi pembayaran (payments acquiring and initiation services/PIAS). Sebelumnya, masing-masing produk ini membutuhkan aplikasi yang berhasil sebelum penyedia layanan pembayaran dapat mulai menyediakannya,” terang Mikiko.
Selain itu, BI juga mengumumkan semua bank harus mengadopsi API universal untuk pembayaran pada 2025 yang ia nilai akan menjadi game changer. “Ketika Xendit pertama kali ingin menawarkan layanan keuangan dasar pada tahun 2017, yaitu membantu pedagang menerima pembayaran digital. Kami harus mendekati banyak bank yang berbeda. Ini berarti kami harus menyatukan semua API perbankan mereka yang berbeda, yang memakan waktu dan mahal.”
Mendorong adopsi Open API perbankan harus memastikan bahwa produk perbankan digital dapat diluncurkan ke pasar lebih cepat dan ke khalayak yang lebih luas. Menurutnya, perbankan digital menghilangkan hambatan logistik bagi mereka yang berada di luar daerah perkotaan dan mendemokratisasikan proses perbankan.
Sementara itu, saham BPR Sentral Mandiri kini dikuasai dua bersaudara Hendra Kwik (CEO Fazz Financial Group) dan Hendoko Kwik (Co-founder dan CEO Modal Rakyat). Keduanya tercatat membeli saham dari pemilik sebelumnya dan menguasai saham dengan komposisi: Hendra (79%), Hendoko (3,5%), dan Ong Tek Tjan (17,5%). Ong adalah eks direksi Bank Sahabat Sampoerna yang kini menjadi Founder startup e-groceryTitipku.
Belum terlihat ke mana arah BPR Sentral Mandiri di bawah pemegang saham barunya. Kabar terakhir UpBanx, platform fintech untuk kreator, bakal menggunakan lisensi perbankan untuk kegiatan operasionalnya. Belum ada pembaruan informasi lebih lanjut terkait ini. Manajemen UpBanx menolak untuk menjawab pertanyaan DailySocial. UpBanx sendiri terafiliasi dengan Fazz pasca memperoleh pendanaan pra-awal senilai $5,2 juta yang turut diikuti Hendra dan Hendoko.
Cerita digitalisasi Hijra Bank
Bukti konkret sejauh ini yang bisa kita kulik adalah Hijra Bank yang berhasil bertransformasi digital. Co-founder dan CEO ALAMI Group Dima Djani bersedia menceritakan pengalamannya tersebut dalam wawancara bersama DailySocial. Satu poin utama yang ia tekankan adalah bagaimana implementasi teknologi dapat menjadi DNA utama di Hijra Bank. Proses transisi tersebut dilakukan dengan menempatkan talenta ALAMI di dalam tubuh bank.
“Banyak bank yang menggunakan teknologi tapi enggak paham. Maka dari itu, kita perbarui SDM-nya dengan menempatkan orang-orang ALAMI untuk transfer ilmu. Saat kami akuisisi, BPRS Cempaka Al Amin ini sudah ada situs dan teknologi sederhana, lalu kami perbarui dari sisi tech stack, tampilan mobile banking-nya,” papar Dima.
Jajaran direksi ALAMI / ALAMI
Perekrutan talenta teknologi menjadi langkah berikutnya untuk mendukung Hijra Bank. Menariknya, perusahaan melakukan standarisasi proses onboarding dan pelatihan juga sudah disamakan dengan apa yang selama ini sudah dilakukan oleh tim teknologi ALAMI. “Kita investasi talenta terbaik. Tidak hanya untuk teknologinya saja, tapi juga staf lain agar bisa mumpuni. Fokus ke fondasi ini akan permudah langkah kami untuk pengembangan berikutnya.”
Penyegaran identitas dan memindahkan kantor ke lokasi yang lebih strategis dari Ulujami ke Pondok Indah turut mendukung upaya perusahaan dalam membentuk DNA baru. Ia menyadari mengubah mindset digitalisasi itu bukan barang mudah. Dengan pemilik sebelumnya, fondasi ini belum terbentuk sama sekali karena mereka belum memiliki arah ke sana. Hanya seperti BPR pada umumnya yang melayani kebutuhan lokal.
“Apalagi ada peraturan kenaikan modal, ditambah pandemi, pemiliknya kesulitan mencari pendanaan, juga tidak melakukan investasi digital dan SDM yang ada tidak mumpuni. Cara kerja dan kultur bank yang kita akuisisi tersebut lumayan lama di-run secara tradisional. Ini menjadi catatan kami bagaimana menyatukan kultur dan mindset digital agar bisa lari kencang.”
Poin penting lainnya yang turut menjadi perhatian adalah memperkenalkan Hijra Bank ke publik. Pihaknya pun terbantu dengan branding ALAMI sebagai platform p2plending syariah yang mampu meningkatkan antusiasme publik terhadap kehadiran BPRS digital. Persona BPR sendiri sejauh ini sudah dikenal sebagai bank pasar yang sangat lokal.
Apabila persona tersebut ditambahkan dengan unsur digital, banyak pihak yang menerka-nerka apakah bentuknya bakal mirip dengan bank umum atau tidak. Berkat arahan regulator, Dima mengaku cukup terbantu dalam eksekusinya karena arahannya sudah tepat dan mampu mendongkrak BPR jadi institusi yang bisa naik kelas dan bisa bersaing. Ditambah lagi pengawasannya yang kini principal-based supervision, jadinya tidak kaku lagi.
“Dari sisi regulasi sudah cukup terbantu. Tapi memang kendalanya lebih ke SDM. Manpower untuk tech developer itu susah mencarinya, belum lagi persaingannya yang cukup ketat.”
Mengikuti regulasi yang ada, bisnis utama Hijra Bank akan menerima simpanan dana dan menyalurkan pembiayaan ke UMKM, termasuk terhubung dengan ekosistem ALAMI Group. Agar punya daya saing lebih baik, Hijra Bank terbuka dengan kemitraan dengan perusahaan teknologi lainnya agar bisa memberikan produk keuangan tambahan, seperti top up saldo e-wallet, PPOB, penerbitan kartu, termasuk fitur seputar pengelolaan keuangan.
“Pain point masyarakat terkait keuangan syariah itu sendiri masih banyak yang belum di-solve. Kami terus menerus melakukan evaluasi seperti apa customer demand, apa dan bagaimana impact-nya.”
Konsumer masih perlu menunggu sampai Hijra Bank ini resmi dirilis. Kata Dima, pihaknya masih melakukan product-market fit dan terus melakukan kajian sampai akhirnya yakin untuk dirilis. “Harapannya bisa di second half this year.”
Cerita Komunal
Hendry Lieviant, Co-Founder dan CEO Komunal, mengaku langkah akuisisi BPR Prima Dadi Arta adalah bagian dari keinginan besar perusahaan untuk membuat operasional sehari-hari industri BPR dapat lebih efisien. Komunal, dengan posisinya sebagai platform p2p lending, seringkali kesulitan mendapat umpan balik dari OJK dan industri BPR tiap kali ingin menjelaskan suatu inovasi baru.
“Sebelum kita punya BPR, ketika mau memperkenalkan inovasi ke OJK itu [membutuhkan waktu lama]. Posisi kita bukan sebagai BPR, melainkan sebagai [platform] fintech. Banyak pihak yang harus kita yakinkan dan tidak bisa dipaksa. Namun ketika posisinya sudah menjadi BPR, kita bisa lebih mudah presentasi di depan OJK dan bisa sharing ke BPR lain juga,” katanya saat dihubungi DailySocial.
Menurut Bisnis.com, Komunal mengakuisisi 100% saham BPR Prima Dadi Arta atas nama direktur dan pendirinya, yakni Hendry Lieviant (34%), Rico Tedyono (33%), dan Kendrick Winoto (33%). Ketiganya mengambil alih kepemilikan saham BPR yang sebelumnya digenggam Peter Lumanpauw, Arthur Lumanpau, Elsye Susana, dan Fendy dengan total nominal saham Rp2,7 miliar.
Komunal bakal menjadikan BPR Prima Dadi Arta ini sebagai BPR percontohan sekaligus lab inovasi. Nantinya, apabila perusahaan merilis suatu inovasi, BPR inilah yang menjadi kendaraannya. Jika sukses, akan digulirkan ke industri BPR melalui ekosistemnya.
Area inovasi digital yang dilakukan Komunal untuk BPR ini tidak ingin jauh-jauh dari DNA BPR sebagai spesialis di bisnis simpan pinjam dan kredit. Penambahan solusi digital diharapkan membuat BPR jadi tumbuh secara efisien, aman, dan mendorong masyarakat untuk menaruh dananya di bank jenis ini.
“Ini jadi cycle. Masyarakat mau simpan dana di BPR, BPR-nya jadi tumbuh lebih besar, ekonomi lokal pun akan semakin terbantu. Kami percaya di daerah itu semua harus jalan bareng-bareng. Fintech lending jalan, bank digital jalan. Dengan demikian inklusi keuangan akan berjalan jauh lebih cepat.”
Salah satu implementasi yang akan dilakukan lewat BPR Prima Dadi Arta adalah e-bilyet. Hendry menuturkan, penerbitan bilyet kini sudah tidak relevan dengan perkembangan di era digital. Bilyet itu merupakan dokumen fisik untuk membuktikan keabsahan deposito yang dimiliki seseorang itu adalah asli.
Dicontohkan, BPR di Bali harus mengirimkan bilyet fisik ke deposan yang berlokasi di Jakarta. Begitu pun sebaliknya saat deposan ingin menarik dananya. Akibatnya biaya logistik harus ditanggung konsumen. Pihaknya sedang mengajukan proses perizinan untuk e-bilyet di OJK.
“Banyak cara lain untuk memecahkan masalah itu. Tapi kan kegiatan tersebut sudah dijalankan oleh BPR yang sudah puluhan tahun beroperasi. Kita mau dobrak inovasi e-bilyet. Begitu sukses di BPR Prima Arta Dadi kita mau ajak yang lain.”
Langkah awal Komunal untuk masuk ke industri BPR ini adalah melalui produk DepositoBPR. Semangatnya adalah menghubungkan berbagai BPR dan nasabah di seluruh Indonesia yang ingin melakukan pembukaan DepositoBPR secara online. Produk ini dirintis melalui anak usaha Komunal (PT Komunal Finansial Indonesia), yakni PT. Komunal Sejahtera Indonesia, yang telah tercatat di OJK sebagai penyelenggara inovasi keuangan digital (IKD).
BPR yang dapat meraup dana pihak ketiga lewat produk ini akan disortir terlebih dahulu oleh Komunal. Satu hal yang pasti, mereka harus terdaftar di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) karena setiap deposito yang ada di platform harus dijamin LPS hingga Rp2 miliar.
Berbagai akuisisi dan kolaborasi di atas membawa perubahan lanskap bisnis BPR di berbagai daerah sejalan dengan masuknya berbagai perusahaan teknologi. BPR akan semakin terpapar dengan teknologi dan inovasi dalam proses bisnisnya sehingga semakin dekat dengan nasabah dan dapat bersaing dengan bank umum.
ALAMI P2p lending startup is reportedly received $17.5 million (approximately 252 billion Rupiah) series B funding led by Quona Capital through the Accion Quona Inclusion fund.
According to DailySocial’s source, some Middle East venture capitalists and angel investors are participated in this round. It was also backed by East Ventures, AC Ventures, and K9 Industries.
We tried to contact ALAMI’s representative, however, they declined to comment on the matter.
Quona Capital is ALAMI’s existing investor of a $20 million funding round in equity and debt earlier this year. The round was led by AC Ventures and Golden Gate Ventures.
Quona has also led and been involved in several fundings for other local startups, including KoinWorks (2019, 2020), Julo (2019), Ula (2020, 2021), and BukuWarung (2020).
Developing digital bank
In a previous interview with DailySocial, ALAMI’s Co-Founder Dima Djani explained that the group is preparing to launch Bank Hijra to the public. Currently, the waiting list still open for interested prospective customers.
ALAMI’s existing customers will be the main target of Bank Hijra’s early market acquisition. They can make savings easier and the integration process more seamless. The yield offered is claimed to be higher for the average fixed income instruments such as sharia deposits, state sukuk, and sharia P2P.
In terms of SME banking segment, Bank Hijra and ALAMI will synergize business, from financing channeling and cross selling other Islamic financial products. The synergy is in compliance with OJK’s regulation and guidance. Therefore, Bank Hijra is not just ALAMI’s institutional lender for SME.
Statistically, based on OJK’s data, the market share of Islamic banking in Indonesia is still around 5.99%. Many believe that the large Muslim population can offer big potential in the future.
Sharia banking market share in Indonesia / OJK
Performance-wise, ALAMI users grew by 1,000% year-on-year (yoy) with total distribution of Rp200 billion in the first quarter of 2021. The distribution rate is claimed to be positive with the ratio of loss or default at 0%.
The company has collaborated with eFishery and BukaPengadaan to widen the range of its credit distribution. In addition to individual lenders, ALAMI is supported by a range of institutional lenders, such as Bank Syariah Indonesia (BSI), BPR Syariah, and seven other BPRs.
OJK noted that as of April 2021, out of 381 licensed and registered fintechs in Indonesia, only 17 of those adopted the sharia economic system. Ten fintechs are engaged in p2p lending and the rest are in digital financial innovation (IKD).
With the current limited number, the opportunity is quite large for sharia-based fintech to grow and develop. Supported by the rapid development of fintech, the Islamic economic system could be the trend in Indonesia.
– Original article is in Indonesian, translated by Kristin Siagian
Startup p2p lending ALAMI dikabarkan memperoleh pendanaan seri B senilai $17,5 juta (sekitar 252 miliar Rupiah) yang dipimpin Quona Capital melalui fund Accion Quona Inclusion.
Menurut informasi yang diperoleh DailySocial, sejumlah pemodal ventura dan angel investors asal Timur Tengah turut berpartisipasi dalam putaran tersebut. Putaran ini turut didukung East Ventures, AC Ventures, dan K9 Industries.
Saat dihubungi, perwakilan ALAMI menolak untuk berkomentar soal kabar tersebut.
Quona Capital adalah investor existing di ALAMI dalam putaran pendanaan senilai $20 juta dalam bentuk ekuitas dan debtpada awal tahun ini. Putaran tersebut dipimpin oleh AC Ventures dan Golden Gate Ventures.
Quona juga sempat memimpin dan terlibat di beberapa pendanaan ke startup lokal lain, termasuk KoinWorks (2019, 2020), Julo (2019), Ula (2020, 2021), dan BukuWarung (2020).
Siapkan bank digital
Sebelumnya, dalam wawancara bersama DailySocial, Co-Founder ALAMI Dima Djani menjelaskan ALAMI Group tengah mempersiapkan peluncuran Bank Hijra untuk publik. Saat ini masih membuka waiting list untuk calon nasabah yang berminat.
Nasabah existing ALAMI akan menjadi target utama akuisisi nasabah Bank Hijra pada tahap awal. Mereka dapat membuat tabungan dengan mudah dan proses integrasi yang lebih seamless. Imbal hasil yang ditawarkan diklaim lebih tinggi untuk rerata instrumen fixed income seperti deposito syariah, sukuk negara, dan P2P syariah.
Untuk segmen SME banking, Bank Hijra dan ALAMI akan bersinergi bisnis, dimulai dari financing channeling dan cross selling produk-produk keuangan syariah lainnya. Sinergi tersebut sesuai dengan arahan panduan yang disampaikan OJK. Jadi Bank Hijra tidak hanya sekadar lender institusi untuk ALAMI dalam penyaluran pinjaman ke UKM.
Secara statistik, menurut data OJK, market share perbankan syariah di Indonesia masih berkisar 5,99%. Banyak pihak meyakini bahwa populasi muslim yang besar dapat menghadirkan potensi di kemudian hari.
Market share perbankan syariah di Indonesia / OJK
Secara kinerja, pengguna ALAMI pertumbuhan pengguna ALAMI naik 1.000% secara year-on-year (yoy) dan total penyaluran sebesar Rp200 miliar pada kuartal I 2021. Kualitas penyaluran diklaim baik dengan rasio macet atau gagal bayar masih berada di angka 0%.
Perusahaan telah berkolaborasi dengan eFishery dan BukaPengadaan untuk memperlebar jangkauan penyaluran kredit. Selain pendana individu, ALAMI didukung jajaran pendana institusi, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), BPR Syariah, dan tujuh BPR lainnya.
OJK mencatat per April 2021, dari 381 fintech berizin dan terdaftar di Indonesia, hanya 17 di antaranya yang mengadopsi sistem ekonomi syariah. 10 fintech bergerak di ranah p2p lending dan sisanya bergerak di inovasi keuangan digital (IKD).
Meski jumlahnya masih terbatas, masih ada ruang yang lebar untuk fintech berbasis syariah untuk tumbuh dan berkembang. Didukung dengan perkembangan fintech yang pesat, sistem perekonomian syariah bisa lebih populer di Indonesia.
Kisruh terkait pembiayaan melalui bank syariah beberapa waktu lalu menunjukkan pemahaman masyarakat tentang cara kerja prinsip syariah yang masih minim. Hal ini menjadi ironi di negara dengan populasi umat Muslim terbesar di dunia.
Penetrasi perbankan syariah di negeri ini memang rendah. Hanya 6,51% jika dibanding perbankan konvensional. Tak heran jika Kementerian BUMN menggabungkan 3 anak BUMN menjadi sebuah bank syariah berkapitalisasi besar demi meningkatkan daya saing.
Kendati begitu, potensi meningkatkan tren perbankan syariah memang ada. Semangat publik untuk memahami pengelolaan dana publik secara syariah menunjukkan tren kenaikan. Kesempatan ini yang dimanfaatkan platform fintech syariah ALAMI Group bersama BPRS Hijra Alami(selanjutnya disebut Bank Hijra), hasil rebrand BPRS Cempaka Al Amin yang sudah diakuisisi.
Bank Hijra tengah mempersiapkan peluncuran aplikasi dalam waktu dekat. Berkaitan dengan hal ini, DailySocial berkesempatan mewawancarai CEO ALAMI Dima Djani.
Di balik keputusannya memilih BPR ketimbang bank umum, Dima tidak menjelaskan lebih jauh. Pertanyaan kami mengenai kemungkinan menaikkan level izin BPRS Hijra sebagai bank umum juga tidak dijawab.
Dia menuturkan aksi korporasi ini adalah bagian proses membantu perluasan akses layanan keuangan syariah agar lebih mudah dan kompetitif kepada seluruh lapisan masyarakat. Proses akuisisi dan penambahan modal dilakukan secara bertahap. Kini sudah mencapai lebih dari Rp50 miliar.
Kegiatan usaha BPR sejatinya lebih sempit daripada bank umum. Mereka hanya bisa menyalurkan kredit (tidak boleh punya kartu kredit dan nilai plafon kredit umumnya terbatas hingga miliaran Rupiah), tabungan, dan deposito berjangka. Jangkauan nasabah BPR juga lebih terbatas pada tingkat provinsi.
OJK sendiri mengklasifikasikan izin pendirian bank hanya dua, yakni bank umum dan BPR. Aturan-aturan terkait bank digital masih terus dipersiapkan dan diharmonisasi regulator. Rencananya POJK khusus bakal terbit tahun ini.
Digital menjadi kata kunci yang dilirik ALAMI. Selain Bank Hijra, pemain perbankan digital yang mengusung semangat syariah adalah Bank Aladin Syariah.
Dima menjelaskan, pada tahap awal Hijra akan memulai sinergi dengan ALAMI Group berbekal sosialisasi OJK mengenai panduan sinergi antara fintech p2p lending dengan BPR. Bentuk sinergi akan dimulai dari financing channeling dan akan dilanjutkan dengan cross selling produk-produk keuangan syariah lainnya.
OJK menerbitkan panduan tersebut untuk meningkatkan kualitas penyaluran pembiayaan fintech lending dengan dukungan jaringan BPR yang luas dan tersebar di seluruh Indonesia. Skema kerja sama yang dapat dikerjakan kedua belah pihak adalah channeling dan referral.
Dima menuturkan, nasabah existingALAMI akan menjadi target utama akuisisi konsumen Bank Hijra pada tahap awal. Mereka bisa membuka membuka tabungan dengan mudah dan sistemnya akan terus ditingkatkan agar proses integrasinya lebih seamless.
“Sebagai gambaran, kalau di Indonesia, p2p lending ALAMI memberikan tingkat imbal hasil paling tinggi untuk yang sifatnya fixed income seperti bank deposito syariah, sukuk negara, dan P2P syariah. Rerata imbal hasilnya setara 14%-16%,” kata Dima.
Kondisi tersebut diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi calon nasabah dan memantik lebih banyak minat nasabah perbankan konvensional yang selama ini mengharapkan nilai lebih pada produk perbankan syariah. “Hijra bisa menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut.”
ALAMI memiliki 40 ribu pendana terdaftar pada akhir tahun lalu. Selain mengincar nasabah existing, pihaknya menargetkan segmen urban yang sudah mulai melek keuangan syariah.
Nasabah Hijra nantinya akan jauh lebih mudah mengakses fitur pembiayaan yang ada di ALAMI. Selain itu, fitur lainnya yang wajib ada dalam sebuah bank dipastikan bakal hadir, seperti kemudahan membuka rekening, transfer, terintegrasi di ekosistem tertentu, dan customer service yang mudah dan cepat. “Kami sedang berfokus di sini.”
Selain consumer banking, Bank Hijra juga mengincar segmen SME banking yang dilengkapi fitur membantu orang-orang yang terdampak pandemi untuk membuka usaha. Segmen tersebut besar pangsa pasarnya karena Indonesia punya jutaan UMKM yang diklaim siap hijrah ke segmen digital syariah.
Tampilan aplikasi Hijra / Bank Hijra
Menjawab tantangan
Dima percaya industri perbankan syariah tetap dapat bersaing dengan implementasi teknologi dan strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan kronis yang menghantui selama bertahun-tahun.
Pertama, mengenai bunga kredit lebih tinggi dibandingkan konvensional. Jika ditarik ke belakang, adanya biaya yang lebih tinggi untuk bank syariah karena terbatasnya infrastruktur dan literasi keuangan syariah.
Masyarakat cenderung ragu untuk menaruh dananya di bank syariah karena mereka tidak mengerti apa yang akan didapatkan.
“Faktanya, sekitar 50% dari total liabilitas di bank syariah merupakan deposito. [..] Maka dari itu, biaya pinjaman mereka menjadi lebih mahal daripada bank konvensional. Itu pertama. Dan kedua adalah inefisiensi. Kami tidak melihat [penggunaan] teknologi di bank [syariah]. Jadi kedua faktor ini menciptakan harga [biaya kredit] yang relatif lebih tinggi.”
Kedua, kurang berkembangnya industri atau produk syariah. Menariknya, selama delapan tahun terakhir, dengan kekuatan media sosial dan minat generasi muda permintaan pasar akan produk syariah meningkat secara signifikan.
“Memberikan edukasi yang mudah dipahami oleh masyarakat dan menyajikan teknologi yang memudahkan pada produk yang diberikan akan menjadi strategi ALAMI dalam menghadapi tantangan ini.”
Berikutnya adalah tantangan positioning. Bagaimana Bank Hijra menjadikan syariah tidak sekadar produk pelengkap, tetapi juga sesuatu yang driven. “Jadi orang melihat bukan hanya label, tetapi ada aksinya. Jadi pandangan masyarakat beda. Sekarang masyarakat yang apatis melihat bank syariah.”
Memasuki tahun keempat, kinerja ALAMI diklaim semakin moncer. Pada kuartal I 2021, pertumbuhan pengguna ALAMI naik 1.000% secara year-on-year (yoy) dan total penyaluran sebesar Rp200 miliar. Kualitas penyaluran diklaim baik dengan rasio macet atau gagal bayar masih berada di angka 0%.
Perusahaan telah berkolaborasi dengan eFishery dan BukaPengadaan untuk memperlebar jangkauan penyaluran kredit. Selain pendana individu, ALAMI didukung jajaran pendana institusi, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), BPR Syariah, dan tujuh BPR lainnya.
