Tag Archives: Bank Indonesia

CIMB Niaga akan menggunakan beberapa penyedia switching pihak ketiga untuk kerja sama dengan Alipay (dan juga WeChat Pay)

CIMB Niaga Resmi Ajukan Izin Kerja Sama dengan Alipay ke Bank Indonesia

PT Bank CIMB Niaga Tbk langsung bergerak cepat mengajukan permohonan izin kerja sama dengan Alipay ke Bank Indonesia (BI) kemarin, Kamis (17/1). Sebagaimana dikutip dari Antara, Deputi Gubernur BI Sugeng telah mengonfirmasi hal tersebut.

Sebelumnya, CIMB Niaga juga sudah mengajukan permohonan izin kerja sama dengan WeChat Pay untuk masuk ke pasar financial technology (fintech) di Indonesia. Kini, BI tinggal melakukan verifikasi, termasuk kelengkapan dokumennya.

Seperti diketahui, Alipay dan WeChat Pay sama-sama menyediakan jasa pembayaran digital di Tiongkok. Alipay terafiliasi dengan raksasa ecommerce dunia Alibaba, sedangkan WeChat Pay berada di bawah naungan Tencent Holdings Limited.

Alipay dan WeChat Pay tidak memiliki izin Bank Indonesia ketika melakukan kerja sama dengan sejumlah merchant di Bali dalam menawarkan jasa pembayaran digital kepada turis-turis asal Tiongok pada pertengahan 2018 lalu.

Padahal, sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, setiap prinsipal asing wajib bekerja sama dengan Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4 atau bank bermodal inti minimal Rp30 triliun. Dengan kata lain, Alipay dan WeChat Pay tidak memiliki izin beroperasi di Indonesi

Untuk memuluskan langkahnya sebagai penyedia jasa pembayaran digital yang sah di Indonesia, keduanya mendekati bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun statusnya hingga kini masih “gantung” karena bank-bank tersebut berencana mendirikan entitas baru, sebuah BUMN khusus yang bergerak di segmen fintech.

Kembali ke permohonan izin CIMB Niaga dan Alipay, DailySocial mencoba menghubungi direksi dan manajemennya untuk menanyakan persiapan kerja sama tersebut.

Direktur Perbankan Konsumer Lani Darmawan mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan pilot untuk penerimaan WeChat Pay di merchant. Pilot yang dimaksud adalah melakukan live test di merchant.

“Kami menggunakan EDC di beberapa lokasi wisata agar bisa mendukung pariwisata Indonesia. Dengan begitu pengguna WeChat yang berwisata ke Indonesia bisa merasa nyaman,” ungkapnya lewat pesan singkat.

Berbeda dengan WeChat Pay, pihak CIMB Niaga tidak melakukan pilot untuk Alipay karena alasan tertentu. Head of Acceptance, eChannel, dan Partnership CIMB Niaga Bambang Karsono Adi menyebut pihaknya memilih route berbeda sehingga tidak memerlukan pilot lagi.

“Kami ajukan permohonan izin ke BI tanpa pilot karena internal test sudah berjalan dengan baik. Alipay sudah ‘firmed’ sehingga sistem infra kami bisa dukung integrasi hanya dengan internal test tanpa perlu ‘live test’ di merchant sesungguhnya,” ujarnya kepada DailySocial.

Ia enggan menyebutkan penyedia switching pihak ketiga yang akan menjadi mitranya karena mereka juga sedang melengkapi persyaratan beroperasi ke BI.

Selain itu, lanjut Bambang, pihaknya belum dapat mengonfirmasi kapan kerja sama ini akan komersial, termasuk jumlah merchant yang bisa memakai layanan Alipay dan WeChat Pay.

“Proses otorisasi transaksi WeChat Pay dan Alipay dilakukan langsung oleh switching pihak ketiga. Kemudian saat settlement ke merchant yang juga merchant kami, [switching] diproses oleh kami,” sambung Bambang.

Agus Martowardojo Komisaris Tokopedia

Tokopedia Tunjuk Eks Gubernur Bank Indonesia sebagai Komisaris Utama

Tokopedia mengumumkan bergabungnya eks Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo sebagai Komisaris Utama per hari ini (10/1). Bergabungnya Agus dipercaya akan memperkuat misi Tokopedia yang ingin mengembangkan ekosistemnya menjadi infrastructure-as-a-service (IaaS) untuk memberdayakan ekonomi Indonesia secara inklusif, baik online maupun offline.

“Saya melihat Tokopedia sangat konsisten memberdayakan masyarakat melalui teknologi, sehingga ekonomi Indonesia dapat terus tumbuh secara kuat, seimbang, dan berkesinambungan. Saya senang dapat bergabung dengan Tokopedia dan mengontribusikan pengalaman saya untuk mendukung cita-cita perusahaan,” terang Agus dalam keterangan resmi.

Agus Martowardojo adalah Gubernur Bank Indonesia periode 2013-Mei 2018. Sebelumnya dia menjabat sebagai Menteri Keuangan (2010-2013) dan Direktur Utama Bank Mandiri (2005-2010).

Berkarier sebagai bankir selama lebih dari 30 tahun, Agus aktif memelihara stabilitas dan ketahanan perekonomian Indonesia melalui pengelolaan bauran dan kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan peredaran uang Rupiah yang kredibel.

Ia mengeluarkan kebijakan inovatif, seperti “Bank Indonesia 7-days Reverse Repo Rate” yang memperkuat transmisi kebijakan moneter dan upaya pengendalian inflasi yang terpadu di seluruh Indonesia.

Saat menjabat sebagai Menteri Keuangan, Agus melakukan pengelolaan kebijakan fiskal, meningkatkan penerimaan negara, memperbaiki efektivitas pengeluaran negara dan tata kelola. Pada masa kepemimpinannya, Indonesia mencapai perbaikan peringkat utang dari Fitch and Moody’s menjadi status investment grade.

Pun demikian saat menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri, ia memperkuat kinerja perseroan, mengembangkan unit-unit bisnis strategis, menekan kredit bermasalah, dan lainnya. Agus juga mengembangkan bisnis perseroan melalui aksi korporasi berupa akuisisi, joint venture, dan aliansi yang bersifat strategis.

CEO dan Co-Founder Tokopedia William Tanuwijaya mengatakan pengalaman dan kearifan Agus akan sangat berharga dalam membina para pemimpin dan institusi Tokopedia untuk menjadi perusahaan teknologi kelas dunia. Kehadirannya akan memperkuat momentum kinerja perusahaan yang tengah memasuki tahun ke-10 mewujudkan misi pemerataan ekonomi secara digital.

Kehadiran Agus sebagai tokoh senior dalam jajaran petinggi tentunya bisa dianggap sebagai manuver yang strategis untuk mewujudkan ambisi perusahaan. Pengalamannya yang matang di bidang pemerintahan akan menjadi bekal yang cukup buat Tokopedia saat berkoordinasi dengan regulator.

Tak hanya Tokopedia, merekrut tokoh senior juga kerap dilakukan oleh perusahaan kebanyakan. Ambil contoh, UangTeman merekrut Firdaus Djaelani sebagai penasihat. Firdaus sebelumnya menjabat sebagai Kepala Eksekutif IKNB OJK dan Eks Menteri Keuangan (2013-2014) Chatib Basri kini menjadi penasihat di Modalku.

Perkembangan Tokopedia

Sebelumnya, Tokopedia mengumumkan pencapaian bisnis sepanjang tahun lalu. Sayang tidak disebutkan angka lebih detail. GMV Tokopedia diklaim tumbuh 4 kali lipat secara year on year, transaksi di luar Jawa meningkat 66% dan 25% dari total penjualan barang menggunakan same-day service.

Penjualan saldo e-money di Tokopedia diibaratkan bisa digunakan untuk melintasi tol Jakarta-Surabaya sebanyak 120 ribu kali. Total baterai yang terjual dapat menghidupkan 100 ribu motor listrik.

Untuk kategori hobi dan gaya hidup, total penjualan saldo M-Tix dapat digunakan untuk membeli tiket bioskop buat 5 kali jumlah penduduk kota Padang dan stiker yang terjual setara dengan 2 kali total penduduk kota Surabaya.

Tokopedia juga mengumumkan pendanaan senilai $1,1 miliar (setara dengan 16 triliun Rupiah) yang dipimpin oleh SoftBank Vision Fund dan Alibaba Group. Pendanaan akan digunakan untuk mendorong pembangunan teknologi dan infrastruktur yang akan memberdayakan jutaan bisnis lokal untuk tumbuh dan memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan.

Application Information Will Show Up Here
Chinese tourists great potential is such an opportunity / Alipay

Alipay Approaches BRI and BCA to Handle Chinese Tourist in Indonesia

After WeChat, Alipay is getting its business ready for Indonesia by approaching BRI and BCA. The pilot project is yet to be announced.

Quoted from Detik, Alipay has just signed the MoU with BRI. After that, there’ll be homework, including license.

BRI can be a facilitator for tourist to make easier transaction as the acquirer. They can use Alipay at some merchants partnered with BRI.

However, they haven’t calculate potential income for the company in the MoU. Therefore, the internals are preparing another IT system because the one used by Alipay is different with Visa and Mastercard.

“In addition to GPN (National Payment Gateway), something will be added related to the payment from China,” he said.

Aside from BRI, BCA is also rumored to be approached by Alipay, but it is yet to discuss MoU. Santoso, BCA’s Director said to DailySocial they currently in the exploratory process of how long BCA’s acquiring system can collaborate with Alipay.

“In terms for collaboration, system development is indeed necessary, to be able to connect with one another,” he explained.

Still, he didn’t have a definite answer regarding the finalization because it’s still on progress.

“We’ll see, it’s to be announced in time.”

Previously, Bank Indonesia said the China-based digital wallet, Alipay and WeChat Pay is getting serious in digging Indonesia’s market by approaching national bank. In fact, WeChat development is getting better in Indonesia because they already passed the transaction test with BNI in Bali at IMF 2018 event.

Sugeng, Deputy Governor BI said, besides Bali, WeChat is now available for Chinese tourists in Medan, North Sumatra. Both locations are chosen due to the most favorite destination for Chinese tourists.

“CIMB Niaga is said to have signed the partnership with WeChat,” he added.

Sugeng also said if the business to business partnership has approved by both China’s digital wallet with four national bank, the legal business from BI will follow.

“If everything is settled [partnership], we’ll review business legal and technical problem, and business process. Bank in 4th category will register ask for license to BI.”

Partnership between two will be made according to the current regulation, it is PBI (BI Regulation) Number 20/6/PBI/2018 of E-Money Organizer.

Stated in the regulation that transaction from Chinese tourists in Indonesia will be converted into rupiah. Also, transactions will be recorded in GPN system.

The amount of Chinese tourists

Alipay and WeChat aggressive movement to enter Indonesia is due to the high rate of Chinese tourist in this country. Quoted from BPS data, Chinese tourists is in the fourth position of the total cumulative, 14.39 million by November 2018, or increased by 11.63%.

As per November 2018, the number of Chinese tourist has reached 124,616 people, decrease from the same period in previous year of 148,306. The first position is taken by Malaysian tourist of 186,422, followed by Singaporean (153,988), and Timor Leste (142,050).

Bali is the favorite destination, especially for Chinese and Australian people with 3-day visit in average.

Based on BPS data, a total tourist during January to November 2018 is 5.57 million. Sort by nationality of tourists in Bali, Tiongkok (22.99%), Australia (19.16%), England (4.51), and Japan (4.29%).


Original article is in Indonesian, translated by Kristin Siagian

A series of Shopee Indonesia's event welcoming Harbolnas / Shopee

ShopeePay’s Next Step After Obtaining E-Money License of Bank Indonesia

Bank Indonesia has recently released a new e-money license for PT Airpay International Indonesia, a unit that runs ShopeePay products for Shopee Indonesia e-commerce platform. It allows ShopeePay to legally works per November 28th, 2018. The service is currently available for Shopee’s users in Indonesia.

Handika Jahja, Shopee Indonesia’s Director said, ShopeePay is only available in Indonesia. After getting the regulator’s “blessing”, they committed to take the digital wallet product to other countries in the future.

The business model is similar to most e-commerce with digital wallet. Since November 2018 ShopeePay has been working optimally, including to make digital payment, from top-up balance, game vouchers, BPJS, installment, and many more.

He also talked about the company which separated from Shopee unit. They have different position, but still under the same parent company, Sea Group Ltd. In fact, Shopee Indonesia is under PT Shopee International Indonesia.

It’s quite common to find such practice, one basic factor is to comply with BI regulation for e-money license management. One of it is enclosed in article 10 of Bank Indonesia Regulation (PBI) 20/2018, a company wants to register must have at least 51% shares owned by Indonesian citizens and/or Indonesian legal entities.

In addition, it is said in article 7, for non-bank operators, the major directors must be domiciled in Indonesia.

Shopee Indonesia, although having a digital wallet, still has no plan to maximize the Online-to-Offline (O2O) business potential. The company is still into the SME development to go online.


Original article is in Indonesian, translated by Kristin Siagian

Application Information Will Show Up Here
Kerja Sama Alipay dan BRI

Alipay Dekati BRI dan BCA untuk Layani Turis Tiongkok di Indonesia

Setelah WeChat, kini giliran Alipay yang mulai kencang menyiapkan bisnisnya di Indonesia dengan menggaet BRI dan BCA. Belum disebutkan pilot project yang akan segera dilaksanakan.

Dengan BRI, dikutip dari Detik, Alipay baru melakukan penandatanganan MoU. Setelahnya ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, termasuk soal perizinan.

Direktur BRI Handayani menjelaskan, dalam kesempatan ini perseroan berharap bisa mendukung industri pariwisata nasional. Pasalnya banyak turis dari Tiongkok datang ke Indonesia dan memiliki alat pembayaran khusus.

BRI bisa menjadi fasilitator agar turis bisa mudah bertransaksi sebagai pihak acquirer. Turis bisa membayar dengan Alipay di merchant yang sudah bekerja sama dengan BRI.

Namun dia belum memperhitungkan potensi pendapatan yang bisa diraih perseroan dari MoU tersebut. Untuk itu, dalam internal perseroan sedang melakukan berbagai persiapan IT karena sistem yang dipakai Alipay berbeda dengan Visa dan Mastercard.

“Selain ada Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) juga, nanti kita akan tambahkan lagi terkait pembayaran dari Tiongkok,” katanya.

Tak hanya dengan BRI, BCA juga dikabarkan didekati oleh Alipay, namun belum sampai ke tahap MoU. Kepada DailySocial, Direktur BCA Santoso menjelaskan saat ini perusahaan masih proses penjajakan dan pendalaman sejauh mana sistem acquiring BCA dapat berkolaborasi dengan Alipay.

“Tentunya untuk bisa berkolaborasi butuh pengembangan sistem agar bisa saling connect satu dengan yang lainnya,” terang Santoso.

Hanya saja, dia belum memberikan jawaban pasti terkait kapan penjajakan ini selesai karena dia mengaku masih berlangsung.

“Kita tunggu saja, nanti kami akan informasikan pada waktunya.”

Sebelumnya Bank Indonesia menyebut dompet digital asal Tiongkok, Alipay dan WeChat Pay kian serius mendalami pasar Indonesia dengan menggandeng bank nasional. Adapun WeChat sudah lebih maju perkembangannya di Indonesia, lantaran perusahaan tersebut sudah uji coba transaksi dengan BNI di Bali saat momen pertemuan tahunan IMF 2018.

Deputi Gubernur BI Sugeng menyebut, selain Bali, WeChat juga sudah bisa digunakan oleh turis Tiongkok yang berada di Medan, Sumatera Utara. Kedua lokasi ini dipilih karena menjadi destinasi terbesar yang dikunjungi turis Tiongkok.

“CIMB Niaga juga disebut sudah tanda tangan kerja sama dengan WeChat,” tambah Sugeng.

Sugeng menyatakan bila kerja sama secara bisnis ke bisnis sudah berhasil disepakati oleh dua dompet digital Tiongkok dengan empat bank nasional, maka legal bisnis dari BI juga akan menyusul.

“Kalau semua sudah settle [kerja sama], maka kami lihat legal bisnis dan masalah teknis, serta bisnis proses. Nanti bank BUKU 4 akan mendaftarkan dan minta persetujuan dari BI.”

Kerja sama antara kedua belah pihak dilakukan sesuai dengan aturan main yang berlaku, yaitu Peraturan BI (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.

Di dalam aturan tersebut, juga menjelaskan transaksi pembayaran dari turis Tiongkok di Indonesia akan dikonversikan ke rupiah. Selain itu, transaksi pembayaran juga akan terekam dalam sistem GPN.

Jumlah wisman Tiongkok

Gencarnya Alipay dan WeChat untuk masuk ke Indonesia, lantaran potensi turis Tiongkok yang mendatangi negara ini cukup tinggi. Dikutip dari data BPS, wisman Tiongkok menempati urutan keempat terbesar dari total kumulatif hingga November 2018 ada 14,39 juta kunjungan atau naik 11,63%.

Per November 2018, jumlah kunjungan wisman Tiongkok mencapai 124.616 orang atau turun dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebanyak 148.306. Peringkat pertama ditempati oleh wisman dari Malaysia sebanyak 186.422, kemudian diikuti Singapura (153.988), dan Timor Leste (142.050).

Bali menjadi destinasi favorit para wisman, terutama buat orang Tiongkok dan Australia dengan rata-rata lama kunjungan selama 3 hari.

Data BPS menyebut kunjungan wisman pada Januari hingga November 2018 sebanyak 5,57 juta. Menurut kebangsaan wisman yang datang ke Bali adalah Tiongkok (22,99%), Australia (19,16%), India (5,75%), Inggris (4,51), dan Jepang (4,29%).

Dompet Digital ShopeePay

Rencana ShopeePay Pasca Dapatkan Lisensi Uang Elektronik Bank Indonesia

Belum lama ini melalui surat No.20/293/DKSP/Srt/B Bank Indonesia (BI) merilis lisensi uang elektronik baru untuk PT Airpay International Indonesia, yakni unit perseroan yang menjalankan produk ShopeePay untuk platform e-commerce Shopee Indonesia. Lisensi tersebut memungkinkan ShopeePay mulai dioperasikan secara legal per 28 November 2018. Saat ini layanan sudah mulai bisa dinikmati secara masif oleh pengguna Shopee di Indonesia.

Menurut pemaparan Director Shopee Indonesia Handhika Jahja layanan ShopeePay baru ada di Indonesia. Pasca mendapatkan “lampu hijau” dari regulator, pihaknya juga berkomitmen membawa produk dompet digital ini ke layanan Shopee di negara lain di waktu mendatang.

Model bisnis yang diterapkan hampir serupa dengan yang dilakukan oleh kebanyakan e-commerce yang sudah memiliki dompet digital. Sejak November 2018 ShopeePay sudah dapat digunakan secara optimal, termasuk untuk melakukan berbagai pembayaran digital mulai dari pembelian pulsa, voucher game, pembayaran BPJS, angsuran kredit dll.

Handika turut menjelaskan mengenai perseroan yang dipisahkan dari unit Shopee. Kedudukan keduanya berbeda, namun masih berada di induk perusahaan yang sama, yakni Sea Group Ltd. Sebagai informasi, Shopee Indonesia berada di bawah naungan PT Shopee International Indonesia.

Praktik pemisahan unit semacam ini cukup lumrah, salah satu faktor yang melandasi adalah agar comply terhadap regulasi BI untuk kepengurusan lisensi uang elektronik. Salah satunya tertuang dalam pasal 10 Peraturan Bank Indonesia (PBI) 20/2018, perusahaan pendaftar harus memiliki paling sedikit 51% saham yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Selain itu di pasal 7 turut dijelaskan, penyelenggara non-bank harus memiliki mayoritas direksi yang berdomisili di Indonesia.

Kendati sudah melengkapi diri dengan dompet digital, namun Handika memaparkan bahwa saat ini belum ada rencana Shopee Indonesia memaksimalkan potensi bisnis Online-to-Offline (O2O). Perusahaan masih ingin memaksimalkan potensi pengembangan UKM untuk berjualan secara online.

Application Information Will Show Up Here
Fintech Report 2018 DailySocial

Laporan DailySocial: Fintech Report 2018

Di antara beberapa kategori industri digital lainnya, fintech banyak dikatakan yang paling pesat pertumbuhannya dalam beberapa tahun terakhir. Dengan pangsa pasar dan model bisnis yang beragam, perkembangan fintech menjadi menarik untuk diikuti.

Tahun ini DailySocial kembali merilis signature report bertajuk “Fintech Report 2018“. Melanjutkan publikasi tahun lalu, laporan ini mencoba menyajikan tren perkembangan industri fintech di Indonesia selama tahun 2018.

Terdapat empat pembahasan utama di laporan ini, yakni mengenai dinamika industri, pemain fintech terkini, perspektif konsumen terhadap layanan fintech, dan perspektif industri terhadap ekosistem fintech.


Banyak temuan menarik yang coba dirangkum dalam laporan ini, beberapa di antaranya sebagai berikut:

  1. Fintech lending menjadi yang paling dominan mewarnai industri tahun ini. Dari $182,3 juta total pendanaan yang diumumkan untuk startup fintech tahun ini, 57% terkait dengan sub-sektor lending –mencakup p2p lending dan payday loan.
  2. Masyarakat semakin aware dengan pentingnya regulasi fintech. Hal ini dibuktikan dalam survei konsumen yang dilakukan bersama Jakpat Mobile Survey Platform. Dari 1419 responden, 98.03% menyatakan sepakat bahwa fintech harus terdaftar dan diawasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
  3. Industri menilai saat ini pangsa pasar Indonesia cukup memadai untuk fintech. Separuh dari responden mengatakan literasi digital konsumen Indonesia sudah baik, namun sisanya menyatakan masih perlu edukasi lebih banyak.
  4. Dalam laporan juga disajikan layanan fintech populer berdasarkan kategorinya. Untuk e-money, Go-Pay (79,38%) masih berada di peringkat pertama, disusul OVO (58,42%) di posisi kedua.

Selain e-money, masih ada kategori lain yang dibahas dalam laporan, termasuk payday loan, p2p lending, insurtech, hingga credit loan. Dirangkum juga daftar pemain fintech yang ada saat ini, beserta regulasi baru yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Selengkapnya unduh gratis Fintech Report 2018.

Layanan E-money Duwit

Pengembang Aplikasi Duwit Kantongi Lisensi E-money Bank Indonesia

Bank Indonesia kembali menerbitkan izin baru untuk penyelenggara layanan uang elektronik (e-money). Kali ini giliran PT Cakra Ultima Sejahtera (CUS), pengembang aplikasi Duwit.

Duwit adalah layanan uang elektronik yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi keuangan hanya dengan menggunakan aplikasi pada smartphone.

Dari situs resminya disebutkan, CUS merupakan perusahaan yang bergerak di industri telekomunikasi. Berdiri sejak tahun 2011, fokus bisnis mereka pada perdagangan, jasa, dan distribusi produk telekomunikasi.

Sejak didirikan, perusahaan memiliki visi menjadi salah satu pemain bisnis yang dapat melakukan konvergensi usaha di bidang infocom, finance, dan e-commerce dengan manajemen inovatif.

Saat ini perusahaan telah memiliki cabang operasional di Sumatera dan Jawa, serta tercatat telah memiliki outlet binaan (resellers) hingga 35 ribu orang.

Dengan didapatnya lisensi ini, artinya Duwit sudah bisa memutar dana float di aplikasi melebihi 1 miliar Rupiah. Dengan batas bulanan dana top-up mencapai 10 juta Rupiah dan transaksi mencapai 20 juta Rupiah untuk tiap penggunanya.

Produk KTA hingga top-up pulsa

Pasca mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia, Duwit kini bisa dinikmati oleh pengguna dengan ragam produk finansial yang ditawarkan. Di antaranya adalah pembelian e-voucher, billing payment, platform pembayaran untuk merchant online dan offline, pembayaran digital untuk berbagai jasa, cash in/out, balance transfer, kiosk/vending transaction dan virtual credit card.

Dari pantauan DailySocial, Duwit juga memiliki produk KTA online yang saat ini sudah bisa dimanfaatkan oleh pengguna. Salah satu bank swasta yang sudah menjalin kemitraan dengan Duwit adalah Bank DBS.

Application Information Will Show Up Here
TokoCash Menjadi OVO

TokoCash Kini Jadi OVO, Tokopedia Tidak Buru Lisensi Uang Elektronik Sendiri

Melalui pemberitahuan email ke pelanggannya, Tokopedia meresmikan penggantian layanan e-wallet miliknya TokoCash dengan layanan OVO milik anak usaha Lippo Group. Inisiatif ini menyusul rilis sebelumnya bahwa OVO dan Tokopedia telah menandatangani kerja sama strategis untuk menambahkan opsi pembayaran.

Sekarang layanan OVO sudah otomatis terintegrasi dengan Tokopedia. Jika pengguna sebelumnya memiliki saldo TokoCash, juga otomatis akan masuk ke akun OVO – terdaftar tanpa harus registrasi secara manual.

Di Tokopedia, pengguna juga dapat mengisi (top up) saldo e-money OVO antara 50 ribu hingga 5 juta. Sebagai informasi, regulasi mengatur batasan maksimal nilai yang disimpan di uang elektronik maksimal 10 juta Rupiah, dengan transaksi per bulan maksimal 20 juta Rupiah.

Berbagai layanan pembayaran di Tokopedia kini dapat dibayar langsung dengan saldo OVO yang dimiliki. Beberapa layanan harus tetap diakses melalui aplikasi Tokopedia, karena opsinya sebagian belum dimiliki di aplikasi OVO.

Tidak lagi memburu lisensi sendiri

Sekitar Oktober 2017, layanan dompet digital milik Tokopedia dihentikan operasionalnya oleh Bank Indonesia (BI). Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) 20/2018 tentang uang elektronik tersurat jelas dalam pasal 4 bahwa setiap penyelenggara (baik bank atau non-bank) yang mengoperasikan uang elektronik dengan jumlah dana float 1 miliar Rupiah atau lebih harus memperoleh izin dari BI.

Sementara OVO melalui PT Visionet Internasional sudah mendapatkan lisensi sejak Agustus 2017.

Dalam sebuah kesempatan di Bali, DailySocial bertanya ke Direktur Eksekutif Bank Indonesia Onny Widjanarko, mengapa lisensi uang elektronik Tokopedia tidak kunjung dirilis. Secara singkat ia menjawab ada komponen regulasi yang belum berhasil dilengkapi pihak pemohon. Onny juga memastikan bahwa tidak ada proses yang dipersulit, karena semuanya sudah tertuang dalam PBI secara jelas.

Pasal 5 yang tertera dalam PBI tersebut mengelompokkan penyelenggara berdasarkan jenis jasa pembayaran yang diberikan. Dalam hal ini Tokopedia jelas bisa masuk dalam kelompok penyelenggara front end, lebih spesifiknya sebagai penyelenggara dompet elektronik. Artinya dari sisi sistem, tidak ada isu.

Selanjutnya dalam Pasal 7, dituliskan penyelenggara non-bank harus memiliki mayoritas direksi yang berdomisili di Indonesia. Tampaknya ini juga bukan hal yang sulit dilakukan oleh Tokopedia.

Kemudian di pasal 9, menerangkan tentang modal disetor paling sedikit adalah 3 miliar Rupiah. Jelas tidak ada isu, karena Tokopedia adalah salah satu unicorn Indonesia dengan kepemilikan modal investasi >$1 miliar.

Bagian ini dilanjutkan dalam pasal 10 yang menyaratkan soal komposisi kepemilikan saham. Untuk mendapatkan lisensi uang elektronik, perusahaan harus memiliki paling sedikit 51% saham yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Kepemilikan yang dinilai oleh BI termasuk kepemilikan langsung dan/atau kepemilikan secara tidak langsung, dinilai subyektif oleh otoritas BI. Perusahaan yang telah mendapatkan lisensi juga diwajibkan untuk memelihara pemenuhan komposisi kepemilikan tersebut.

Tampaknya soal kepemilikan saham tersebut yang menjadi perkara fundamental di Tokopedia. Setidaknya saat ini ada 8 investor yang membawa Tokopedia hingga putaran pendanaan Seri F. Beberapa nama investornya ialah East Ventures, CyberAgent Ventures, Beenos Partners, Softbank Ventures Korea, SoftBank Telecom Corp, Sequoia Capital India, dan Alibaba Group.

Tokopedia Alibaba
William Tanuwajaya saat mengumumkan perolehan babak baru pendanaan senilai 1,1 miliar Dolar yang dipimpin Alibaba / DailySocial

Pendanaan seri F yang didapatkan Agustus 2017 lalu bernilai 1,1 miliar Dolar dipimpin oleh Alibaba. Pendanaan tahap tersebut menyumbangkan jumlah valuasi yang cukup dominan, kendati disebutkan Alibaba menjadi pemilik saham minoritas.

Ada kemungkinan bahwa secara mayoritas (>50%) kepemilikan saham Tokopedia dimiliki oleh pihak asing.

Persyaratan PBI yang tertuang ke pasal selanjutnya cukup normatif, seperti aspek kelayakan, tata cara pengajuan, sertifikasi sistem, pelaporan, pengawasan hingga sanksi.

Kemitraan strategis OVO-Tokopedia juga diregulasi

Sesuai pasal 16 ayat (b) disampaikan bahwa kerja sama dengan pihak lain untuk penyelenggaraan uang elektronik wajib memperoleh persetujuan BI. Detailnya dilanjutkan dalam pasal berikutnya. Persetujuan meliputi pengembangan produk dan aktivitas, termasuk terkait dengan fitur, jenis, layanan atau fasilitas yang telah berjalan.

Hal-hal yang disyaratkan cenderung lebih kepada aspek penyelenggaraan, seperti kesiapan operasional, keamanan dan keandalan sistem, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen. Aspek lain juga mengatur legalitas, kompetensi, kinerja, dan keamanan antara kedua platform yang bekerja sama.

Application Information Will Show Up Here
Application Information Will Show Up Here
Pembayaran Alipay dan WeChat Pay

Setelah BNI, Bank Lain Siap Terima Pembayaran Alipay dan WeChat Pay

Adopsi pembayaran lewat Alipay dan WeChat Pay di Indonesia akan diperluas, rencananya setelah BNI akan ada bank BUKU IV lainnya yang siap menerima layanan tersebut di merchant-nya. Pasalnya, baik WeChat maupun Alipay tidak diperboleh masuk ke Indonesia secara mandiri, lantaran harus memenuhi beberapa regulasi dari Bank Indonesia.

“Dengan BNI ini tidak eksklusif, jadinya bank BUKU IV yang lainnya bisa ikut masuk. Namun bagi BNI ini bisa menjadi tambahan nilai untuk para merchant kami [Yap!],” ujar Manager Divisi Transactional Banking Services BNI, Auzaiy di sela-sela acara Fintech Talk di Bali, Kamis (25/10).

Dia menerangkan dari ketentuan BI, perusahaan yang ingin bermain di segmen e-money setidaknya mayoritas harus dimiliki oleh lokal sebesar 51%. Terlebih WeChat dan Alipay tidak diperbolehkan menggandeng fintech e-money seperti OVO, melainkan harus terkoneksi langsung ke bank.

Bank yang bisa menerima pun tidak sembarang, minimal sudah berstatus BUKU IV dengan ketentuan modal inti minimal Rp30 triliun. Sehingga mereka harus menggunakan berbagai jasa pembayaran atau jasa transaksional yang disediakan oleh bank BUKU IV tersebut agar terjadi interoperabilitas dan interkonetivitas.

“Kenapa BI maunya bank BUKU IV? Karena kan harus laporan secara rutin, ada banyak hal yang perlu dikontrol. Sementara kalau pakai fintech, itu tidak bisa.”

Adapun bank BUKU IV lain yang sudah menerima yang sudah menerima izin QR Code dari BI di antaranya BRI dan CIMB Niaga.

Disebutkan integrasi antara BNI dengan WeChat dibantu oleh dua pihak lokal, satu di antaranya adalah PT Alto Halo Digital International (AHDI), anak usaha dari perusahaan switching Alto Networks.

Auzaiy melanjutkan, inisiasi awal yang dimulai dari BNI ini tentunya bakal dimanfaatkan penuh oleh perseroan dalam memberikan nilai tambah untuk para merchant yang telah bergabung. Secara perlahan, BNI akan terus menambah QR Code untuk para merchant, dimulai dari Bali dan Manado. Dua destinasi tersebut menjadi tempat favorit wisatawan Tiongkok.

Saat ini merchant BNI yang tergabung dalam Yap! di Bali mencapai angka 11 ribu merchant. Bila digabung dengan NTB dan NTT angkanya melambung sampai 18 ribu merchant. Keseluruhan merchant Yap! mencapai lebih dari 150 ribu di seluruh Indonesia.

“Sekarang masih di-roll out pelan-pelan, mungkin nanti akhir tahun ini pengalaman transaksi lewat WeChat Pay dan Alipay akan lebih terasa maksimal.”

Dia berharap tingginya tingkat kunjungan wisatawan dari Tiongkok, tentunya diharapkan bisa menambah devisa buat negara. Sekaligus tambahan fee based income (pendapatan non bunga) buat perseroan.