Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Koordinasi Penananaman Modal (BKPM) pada hari Jumat (05/4) lalu menandatangani Akta Yayasan NextICorn. Tujuannya untuk memastikan keberlangsungan program Next Indonesia Unicorn yang sebelumnya sudah dilaksanakan–berupa acara terpadu yang menghubungkan startup calon unicorn dengan investor potensial.
Model yayasan ini dipilih pemerintah agar bisa lebih dalam terlibat menjadi fasilitator pengembangan ekosistem digital. Penandatanganan akta yayasan tersebut dilakukan langsung Menkominfo Rudiantara dan Kepala BKPM Thomas Lembong yang disaksikan anggota Nexticorn, antara lain Lis Sutjiati, Rambun Tjajo, Donald Wirahardja, David Rimbo, Rudy Ramawy, dan Italo Gani.
Visi utama Yayasan NextICorn adalah melembagakan keberlangsungan kerja sama antara pemerintah dengan ekosistem yang diwakili tokoh-tokoh yang telah memberikan warna bagi wajah ekonomi digital di Indonesia melalui program-program NextICorn selama ini. Termasuk para founderunicorn Indonesia yaitu William Tanuwijaya, Nadiem Makarim, dan Achmad Zaky.
“Bukan hanya berorientasi pada kepentingan dan keuntungan jangka pendek masing-masing. Langkah mendirikan yayasan merupakan bagian dari proses pembangunan ekosistem jangka panjang yang berkelanjutan sehingga industri ekonomi digital dapat berkembang lebih cepat dan lebih baik,” sambut Rudiantara.
Fasilitas yang disediakan Yayasan NextICorn tidak hanya dalam hal akses dengan investor, namun juga membuka kesempatan pendanaan, teknologi, pemasaran, maupun dukungan model usaha. Para board member NextICorn sepakat bahwa pembentukan yayasan adalah langkah tepat untuk mengelola dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya untuk memfasilitasi percepatan lahirnya unicorn Indonesia yang baru.
“Yayasan ini adalah kendaraan bagi startup untuk bisa tumbuh dan meminimalisir efek dari fenomena ‘buble burst’. BKPM akan berpartisipasi aktif, tidak hanya menjadi pembina yayasan, namun juga membantu dari segi sponsorship maupun dukungan-dukungan lainnya,” ujar Thomas Lembong.
Setelah mengumumkan komisaris baru di jajaran manajemen Grab Indonesia beberapa hari lalu, hari ini secara resmi Grab mengumumkan rencana besarnya untuk Indonesia. Group CEO dan Co-Founder Grab Anthony Tan di Jakarta mengumumkan akan menggelontorkan dana sebesar $700 juta untuk membangun pusat Research and Development (R&D) di Indonesia dan beberapa inisiatif lainnya dengan masa waktu 4 tahun ke depan. Rencana yang bernama “Grab 4 Indonesia” itu didukung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia.
“Indonesia merupakan negara yang memberikan kontribusi terbesar untuk Grab. Untuk mendukung pertumbuhan yang ada, Grab akan berinvestasi di Indonesia dengan mendirikan R&D Center dan merekrut tenaga muda lokal yang nantinya bisa memberikan kontribusi untuk Grab dan Indonesia,” kata Anthony.
Master Plan 2020 Grab 4 Indonesia dinilai sesuai dengan pertumbuhan bisnis Grab lebih dari 600% pada tahun 2016. Grab 4 Indonesia nantinya akan mencakup kepada beberapa kegiatan, termasuk pembangunan R&D Center Grab di Jakarta yang berfungsi sebagai Pusat Pengembangan Inovasi Teknologi untuk pasar Indonesia. Untuk melancarkan regulasi dan hal-hal pendukung yang dibutuhkan, BKPM akan mengawal Grab selama proses investasi berjalan.
“Kami dari BKPM akan memastikan bahwa investasi yang diberikan oleh Grab telah berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini BKPM akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk melancarkan proses investasi tersebut,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.
BKPM sendiri menyambut baik investasi yang diberikan Grab untuk Indonesia. Bukan hanya mendirikan pusat R&D namun juga fokus kepada peningkatan inklusi keuangan serta peningkatan akses terhadap pembayaran mobile dan peluang pembiayaan di seluruh Indonesia.
“BKPM mencatat hanya 30% saja masyarakat Indonesia yang memiliki rekening bank, artinya masih rendah kesadaran masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan fasilitas keuangan. Dengan hadirnya pusat R&D nanti, diharapkan bisa meningkatkan skill tenaga kerja di Indonesia yang terbilang masih kurang,” kata Thomas.
Dengan menggandeng BKPM, Grab ingin menerapkan pelokalan dan tentunya menyesuaikan dengan peraturan serta ketentuan yang ada. Hal tersebut juga ditegaskan Anthony, terutama untuk Indonesia yang memiliki karakter dan perbedaan dalam hal ketertiban lalu lintas hingga kebiasaan lainnya.
Menciptakan lapangan pekerjaan di bidang teknologi informasi
Group CEO dan Co-Founder Grab Anthony Tan
Dalam waktu dua tahun ke depan, Grab Indonesia akan melakukan perekrutan 150 engineer di Indonesia. Pusat R&D yang akan hadir di Jakarta, akan menjadi pusat pengembangan inovasi yang ditujukan untuk Indonesia disesuaikan dengan pasar Indonesia. Hal tersebut mencakup algoritma baru terkait dengan peraturan lalu lintas yang baru di Jakarta dan GrabHitch (Nebeng), layanan yang tersedia bagi hampir 1,4 juta komuter di Jakarta.
“Sebelumnya kami telah mendirikan pusat R&D di Singapura, Beijing dan Seattle dan Indonesia merupakan negara keempat untuk pusat R&D Grab. Untuk membantu proses mentoring yang ada di pusat R&D Jakarta, kami akan menghadirkan para mentor dari ketiga perwakilan pusat R&D tersebut untuk membantu Indonesia,” kata Anthony.
Dalam acara peresmian Grab 4 Indonesia ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memberikan apresiasi.
“Saya sangat antusias dengan adanya rencana Grab membangun pusat R&D di Indonesia seperti yang nantinya akan dilakukan oleh Apple. Terkait dengan bisnis model dari Grab pemerintah Indonesia mendukung sepenuhnya karena secara langsung akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia,” kata Rudiantara.
Mendukung pelaku startup dan mitra pengemudi Grab
Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata
Selain mendirikan pusat R&D, Grab juga akan berinvestasi dalam technopreneurship dengan membantu startup terpilih untuk mempercepat proses penetrasi produknya ke pasar dengan investasi modal dan bantuan teknis dari Grab. Selanjutnya Grab juga akan terus meluncurkan dan mengembangkan layanan mobile, agar dapat meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap pembayaran mobile dan peluang pembiayaan di Indonesia.
“Inovasi yang akan kami hadirkan diantaranya melalui GrabPay Credits, opsi pembayaran non-tunai dan kemitraan yang telah dijalin dengan Mandiri serta solusi e-Cash serta terus mengembangkan platform pembayaran e-money bersama dengan Lippo Group dan bank Nobu untuk memungkinkan pengguna menggunakan Grab dalam pembayaran layanan dan barang di berbagai ritel Lippo,” kata Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata.
Saat in Grab Indonesia telah memiliki sekitar 100 ribu mitra pengemudi dan telah tersedia di 8 kota di Indonesia. Sebagai bentuk apresiasi Grab Indonesia kepada mitra pengemudi, Grab akan memberikan akses berupa pembiayaan untuk membeli dan memiliki smartphone dan kendaraan bermotor. Grab Indonesia mengklaim dari sisi pendapatan, mitra dari Grab lebih banyak mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan penyedia layanan transportasi on demand lainnya di Indonesia.
“Sejak awal kami memiliki komitmen terhadap target dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Indonesia, di antaranya dengan menciptakan lapangan pekerjaan melalui pengembangan bisnis kami di berbagai kota baru dan mempekerjakan tim lokal serta memberikan kesempatan menarik kepada mitra pengemudi,” kata Ridzki.
Untuk mengakselerasi target pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020 mendatang, kini pemerintah berencana untuk mengajak kerja sama dengan India di bidang pengembangan ekonomi digital dan layanan e-commerce.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas T Lembong mengatakan peluang Indonesia untuk bisa bekerja sama dengan India cukup besar dan sangat prospektif, mengingat kedua negara sedang mengalami perkembangan pesat di bidang tersebut.
Dia juga menilai beberapa perusahaan digital seperti Tokopedia, Traveloka, dan Go-Jek jadi contoh yang cukup sukses di Indonesia. Hal yang sama juga terjadi di India, banyak perusahaan digital yang cukup sukses lahir di sana.
Tak hanya itu, Lembong melihat sejumlah perusahaan e-commerce lokal telah menggunakan jasa programmer dan coder yang didatangkan langsung dari Negeri Bollywood tersebut. Tujuannya untuk memecahkan permasalahan utama kekurangan talenta yang sesuai kebutuhan industri.
“Indonesia sedang mengalami kekurangan programmer tatkala pertumbuhan ekonomi digital di negara ini sedang booming. Hal yang sama juga terjadi di India, tapi permasalahan ini bisa mereka atasi,” ucapnya seperti dikutip dari Antara.
Menurut Lembong, kerja sama dengan India bisa dijalankan sepenuhnya karena India sudah memiliki pengalaman lebih banyak mengenai pengembangan teknologi informasi (TI). Ia menilai kerja sama seperti ini akan sangat prospektif bagi Indonesia.
Go-Jek menjadi contoh
Go-Jek jadi salah satu startup digital yang belakangan ini rajin mengakuisisi sekaligus mempekerjakan (acquihire) talenta asal India. Malah, niatan pihak Go-Jek makin besar setelah meresmikan kantornya perwakilannya di sana dengan nama GoProducts Engineering India LLC.
CEO Go-Jek Nadiem Makariem bilang pembukaan kantor ini erat kaitannya dengan pengembangan layanannya. Pasalnya, sebagian programmer Go-Jek berasal dari India. CTO Go-Jek juga kerap menjalin komunikasi dengan developer di sana, sehingga kantor barunya tersebut diharapkan pengembangan layanan ride sharing bisa lebih cepat dilakukan.
Pembukaan kantor di India juga diharapkan jadi langkah mencari bibit-bibit baru developer dan menjadi pusat pelatihan untuk seluruh engineer Go-Jek, baik dari India maupun Indonesia.
“Kami telah melihat bagaimana kolaborasi dan berbagi pengetahuan antara engineer kami di Indonesia dan India. Hal tersebut telah bantu mempercepat inovasi produk, data mining, dan meningkatkan pengalaman konsumen di Go-Jek,” katanya dikutip dari Detik.
Setidaknya tahun ini Go-Jek sudah mengakuisisi empat perusahaan dari India. Pianta, perusahaan yang bergerak di bidang home healthcare. Dua startup konsultan teknologi C42 dan CodeIgnition. Terakhir, startup pengembangan produk LeftShift.
BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) kembali mengumumkan rencana penerimaan dana investasi. Kali ini Kepala BKPM Franky Sibarani mengungkapkan ada perusahaan asal Inggris, yang bergerak di bidang layanan mobile money, yang siap menggelontorkan dana $5 juta (atau senilai dengan Rp 65 miliar).
“Direktur perusahaan tersebut telah bertemu dengan perwakilan BKPM di London dan menyampaikan akan melakukan perluasan investasinya di bidang mobile money di Indonesia, sehingga dalam jangka waktu lima tahun ke depan, total nilai investasi akan mencapai sekitar $5 juta,” kata Franky.
Perusahaan tersebut, yang belum disebutkan namanya, kabarnya juga telah mendapatkan Izin Prinsip dari BKPM di awal tahun 2016 ini sebagai usaha telekomunikasi nirkabel dengan nilai investasi $1,14 juta (Rp 15 miliar).
Seperti harapan-harapan dari tiap investasi, dalam wacana ini Franky turut mengharapkan prospek yang positif untuk perkembangan bangsa terutama di sektor IT dan ekonomi digital yang tengah tumbuh. Berdasarkan pemberitaan Detik, kesempatan kali ini juga diusahakan menjadi pemicu untuk investasi-investasi lanjutan dari perusahaan Inggris.
Jika melihat tren yang berkembang, menggarap pasar Asia Tenggara terutama Indonesia merupakan hal yang menggiurkan di ranah digital dewasa ini. Franky sendiri melihat potensinya dan serta merta mendukung dalam aspek birokrasi yang disederhanakan. “Berinvestasi di Indonesia lebih mudah karena proses perizinan lebih cepat,” ungkapnya.
Pejabat Promosi Investasi kantor perwakilan BKPM London Nurul Ichwan ikut menyampaikan perannya yang mengiringi proses minat investasi dari pihak yang terlibat, “Saat ini kami menyediakan layanan endto end services kepada investor sehingga perusahaan telekomunikasi tersebut tentu kami harapkan dapat menggunakan services kami untuk mempercepat perluasan investasi mereka.”
Minggu lalu, BKPM turut mewartakan niatan dari perusahaan perakit ponsel asal Amerika Serikat dengan nilai $18 juta (Rp 240 Miliar), dan perusahaan penyedia konten hiburan asal Malaysia dengan nilai $10 juta (Rp 130 Miliar).
Ranah e-commerce Indonesia memang merupakan magnet bagi pelaku usaha yang berburu potongan kue dari market share tersebut. Tidak heran jika industri yang bersinggungan seperti vendor perangkat ponsel, dan solusi pembayaran online turut menaruh minat mengiringi roda bisnis nasional.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan bahwa salah satu perusahaan perakit gadget kenamaan asal Amerika Serikat yang akan membangun fasilitas riset senilai $18 Juta (atau senilai Rp 240 Miliar). Turut diberitakan pula bahwa penyedia konten asal Malaysia akan menggelontorkan dananya sebesar $10 Juta (Rp 130 Mililar).
Kepala BKPM Franky Sibarani memaparkan bahwa perusahaan AS ini akan membentuk research and development (R&D) center yang melingkupi fasilitas, perakitan, peralatan, dan perekrutan untuk membantu dan membina SDM Indonesia untuk mengembangkan aplikasi dan desain produk.
“Mereka [perusahaan asal AS] menargetkan SDM muda Indonesia untuk dilatih sebagai pengembang aplikasi agar mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital bangsa,” kata Franky, mengutip Deal Street Asia (29/3). Dalam pemberitaan tersebut, Franky tidak menyebutkan nama perusahaan, namun berdasarkan pemaparan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Apple Inc memiliki rencana ke arah yang dimaksud.
Rencana Apple ini nampaknya juga merupakan sebuah skema sebagai salah satu bentuk pemenuhan TKDN (Tingkatan Kandungan Dalam Negeri) yang ditetapkan pemerintah ditujukan pada para vendor impor yang ingin masuk ke pasar Indonesia. Kebijakan TKDN itu sendiri akan mematok vendor untuk merakit perangkat 4G hingga mencapai angka 40% per tanggal 1 Januari 2017 nanti.
“Kalau kurang dari 40%, Kementerian Perdagangan nggak akan kasih izin. iPhone mau nggak mau juga harus, kalau nggak ya nggak kita izinin. Ini berlaku untuk semua vendor,” tegas Rudiantara.
Penyedia Konten Asal Malaysia Akan Investasikan $10 Juta
Tumbuh suburnya konten mobile di Indonesia tak lepas dari besarnya kepemilikan smartphone 4G yang ada di tengah masyarakat Indonesia. Franky menambahkan adanya perjanjian oleh jawara penyedia konten di tanah negeri Jiran yang akan memproduksi konten mobile di Indonesia dengan dana senilai $10 Juta. Mampu meraup penghasilan sekitar 3 Juta Ringgit per hari, perusahaan tersebut akan mencoba peruntungannya dalam ekspansi ke Indonesia.
Kini pihaknya dikabarkan tengah berada dalam perbincangan menjajaki tahap lanjutan untuk memproses kerja sama sinergis ini.
Setelah mendapat “tekanan” dari sejumlah pihak, termasuk regulator (dalam hal ini Kementerian Perhubungan), Grab dan Uber tampaknya benar-benar serius untuk mengurus bentuk usaha tetap dan memenuhi aturan perizinan layanan transportasi. Grab telah setuju mengikuti kegiatan uji KIR dan memberikan 2 opsi pajak, sedangkan Uber sudah mendapat lampu hijau dari BKPM untuk mendirikan badan usaha berbasis PMA (modal asing). Keduanya menjalin kerja sama dengan Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia (PRRI) untuk urusan perizinan transportasi dan pembayaran pajak.
Seperti dikutip dari Tempo, Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis memastikan bahwa Uber sudah mendapatkan perizinan portal web dari BKPM. Uber, seperti halnya Grab, juga bermitra dengan Koperasi Jasa PRRI untuk kemudahan perizinan layanan transportasi, kemudahan perpajakan untuk pembayaran ke pengemudi, dan kemudahan bagi pengemudi mitra untuk memperoleh asuransi dan kredit kendaraaan.
Sebelumnya wacana badan hukum Uber sudah bergulir sejak bulan Juli 2015.
Tentu saja hal ini adalah berita baik untuk mengakhiri polemik layanan transportasi, antara layanan taksi konvensional dan layanan transportasi berbasis aplikasi.
Satu hal yang masih menjadi ganjalan adalah perpajakan untuk perusahaan. Grab mengaku akan membayar pajak secara langsung untuk pembayaran menggunakan kartu kredit, sementara Uber sendiri belum menginformasikan hal apapun untuk pendapatan yang diperolehnya. Selama ini, seperti kita ketahui, Uber menggunakan teknik double irish with a dutch sandwich supaya bisa mengalihkan kegiatan keuangan (dan perpajakan) di negara-negara tax haven.
Dalam upaya menggairahkan iklim investasi di Indonesia, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Senin (15/12) kemarin secara resmi meluncurkan layanan Online SPIPISE. Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan langkah pertama dalam implementasi ini adalah menerapkan kebijakan satu pintu dan merampingkan proses perizinan penanaman modal bagi investor lokal dan luar negeri.
Ini adalah blog post dari Andi S. Boediman yang sebelumnya diterbitkan di blog pribadinya. Diterbitkan di DailySocial dengan izin.
Melanjutkan tulisan saya tentang Regulasi Tanpa Insentif, belakangan ini beberapa kali saya berhadapan dengan isyu seputar e-commerce yang membuat saya berpikir panjang tentang kebijakan yang seharusnya ada dan bagaimana hal ini memberikan dampak kepada pelaku bisnis e-commerce. Continue reading Mental Pak Ogah Membuat E-commerce Gerah→
Following last week’s revelation that the Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) has extended the interpretation of the Negative Investment List, which restricts foreign investments, to cover companies that conduct online trading, we contacted a number of industry figures to seek their opinion or understanding of this new implementation.
Sebuah kabar yang sangat terdengar tidak enak datang untuk industri e-commerce Indonesia. Konon kabarnya, para pelaku retail online tersebut kini benar-benar dibatasi atau bahkan DILARANG sama sekali untuk menerima segala bentuk investasi dari pihak asing oleh pemerintah selaku pihak yang berwenang mengeluarkan regulasi. Bak sebuah hantaman ombak besar ke arah perahu kecil, industri e-commerce Indonesia kini mungkin bisa saja terombang ambing dalam pengembangan kedepannya (apalagi untuk penggiat startup e-commerce). Mengapa hal ini bisa terjadi?
