Tag Archives: dukcapil

Tanda Tangan Digital TekenAja

TekenAja Meluncur sebagai Platform Tanda Tangan Digital, Tawarkan Kapabilitas Verifikasi Biometrik

Interview, , , , , , , , , , , ,

PT Djelas Tandatangan Bersama (DTB), pengusung produk tanda tangan digital TekenAja, hari ini (03/2) resmi melakukan grand launching. Kepada DailySocial, Rionald Soerjanto selaku Co-Founder & COO menjelaskan, DTB merupakan anak perusahaan GDP Venture yang berbentuk joint venture. Saat ini juga menjadi perusahaan penyelenggara sertifikasi elektronik pertama yang mendapatkan status berinduk dari Kementerian Kominfo.

“Untuk digital signature, di Indonesia itu ada beberapa peringkat. Yakni terdaftar, lalu tersertifikasi, dan berinduk. Kalau berinduk, platform harus memenuhi banyak persyaratan teknis, sistem, dan keamanan yang harus dilakukan,” ujar Rionald.

Selain harus lolos audit yang cukup ketat dari Kementerian Kominfo, status tersebut turut didapat perusahaan berkat infrastruktur yang tersertifikasi. Misalnya, mereka sudah mendapatkan ISO 27001 untuk keamanan sistem. Perusahaan juga telah memiliki fasilitas pusat data tier-3 dan pusat pemulihan data tier-4 untuk melakukan proses bisnis.

Daftar penyelenggara tanda tangan digital yang telah memiliki status legal dari regulator
Daftar penyelenggara tanda tangan digital yang telah memiliki status legal dari regulator

TekenAja juga diklaim menjadi penyedia platform tanda tangan digital pertama yang benar-benar memanfaatkan verifikasi biometrik. Untuk validasi data, mereka telah menjalin perjanjian kerja sama dengan Dukcapil untuk mengakses data kependudukan.

“Biasanya ketika melakukan verifikasi identitas, pengguna akan diminta selife bersama KTP-nya. Kemudian sistem akan mencocokkan foto yang ada di KTP dengan wajah aslinya. Mekanisme tersebut masih memiliki celah, pengguna yang tidak bertanggung jawab bisa saja menggunakan identitas (NIK, Nama, Alamat dll) orang lain, kemudian membuat KTP palsu dengan fotonya sendiri untuk verifikasi. Maka dari itu biometrik menjadi penting,” lanjut Rionald.

Ia juga menjelaskan, konsep tanda tangan digital ini pada dasarnya memungkinkan individu untuk bisa melakukan transaksi online secara aman dengan melampirkan sertifikat digital (berisi data pribadi) yang telah terverifikasi. Keluarannya bisa bermacam-macam, beberapa yang populer berupa tanda tangan elektronik atau kode QR unik. Peran pemain seperti TekenAja tugasnya melakukan penerbitan sertifikat digital tersebut.

“Digital signature cakupannya sampai harus memverifikasi identifikasinya. Ada beberapa tahapan, waktu pendaftaran orangnya harus benar. Kemudian ketika melakukan proses transaksi, juga harus diverifikasi. Jadi katakanlah istri saya punya data login saya untuk menandatangani sesuatu, dia tetap tidak bisa menggunakan karena harus diverifikasi dulu biometriknya untuk memastikan yang tanda tangan benar-benar saya.”

Skenario penggunaan

Untuk pengguna akhir, layanan TekenAja saat ini bisa dipakai di lembaga jasa keuangan untuk menjaga transaksi bisa berjalan secara online dan aman. Pengguna nantinya bisa menggunakan aplikasi mobile untuk melakukan proses tanda tangan. Tapi tidak hanya menutup di sektor itu saja, nantinya juga akan diperluas kegunaannya untuk fungsi-fungsi lain. Contohnya membantu sistem HRD di perusahaan agar berbagai pengajuan (cuti, reimbursement, dll) yang dilakukan karyawan pengesahannya dilakukan secara digital.

Di sisi bisnis nantinya akan ada dua model penerapan, bisa melalui portal khusus yang disediakan atau melalui integrasi API ke dalam sistem aplikasi. Sementara yang sudah pakai TekenAja ada perbankan, multi-finansial, fintech, hingga perusahaan ritel.

Rionald mengatakan, penerapan TekenAja bakal bisa digunakan untuk menjamin legalitas transaksi antarindividu. Ia mencontohkan, ketika ada akad jual-beli mobil atau rumah, pengesahannya (biasanya dilakukan dengan tanda tangan basah di atas materai) bisa dilakukan secara digital lewat aplikasi.

Terintegrasi dengan Asli RI

Rionald sendiri buka orang baru di industri digital. Ia juga menggawangi platform autentikasi biometrik Asli RI dan Login ID. Dengan induk perusahaan yang sama, TekenAja pun terintegrasi dengan kapabilitas yang dimiliki Asli RI. “TekenAja adalah perusahaan digital signature yang kental dengan biometrik. Karena menurut saya autentikasi biometrik itu saat ini jadi sistem keamanan terbaik, paling sulit dijebol,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, pemerintah Indonesia baik itu Dukcapil maupun Kominfo cukup suportif dalam hal penerapan biometrik untuk tanda tangan digital. Sementara banyak pemain yang merasa cukup dengan hanya melakukan verifikasi dengan mekanisme selfie tadi, padahal menurutnya konsep tersebut baru bisa efektif di negara seperti Singapura atau Tiongkok (cth. di Tiongkok memalsukan e-KTP hukumannya mati).

“Target tahun ini, kami ingin lebih agresif melakukan penetrasi pasar, selain itu juga akan memperluas kerja sama di berbagai lini,” tutup Rionald.

–

Gambar Header: Depositphotos.com

e-KYC Fintech Dukcapil

Untuk Mitigasi Risiko, Empat Startup Fintech Kini Terhubung dengan Dukcapil (UPDATED)

Berita, , , , , , , ,

Pada hari ini (11/6), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan hak akses pemanfaatan data kependudukan untuk 13 institusi yang berasal dari jasa keuangan (terdiri atas bank, lembaga pembiayaan, dan fintech), layanan kesehatan, dan layanan amil zakat nasional.

13 institusi tersebut, di antaranya adalah Pendanaan.com, UangTeman, Ammana, Ovo, Astrido Pacific Finance, Commerce Finance, MAS Finance, Bank Oke Indonesia, BPR Tata Karya, dan Indo Medika Utama. Secara total, kini sistem Dukcapil telah terhubung oleh 2108 pengguna, baik dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.

Perusahaan yang terhubung dengan sistem Dukcapil berkesempatan untuk mempercepat proses bagi masyarakat mendapatkan berbagai layanan publik, sekaligus mengefektifkan proses verifikasi kebenaran data penduduk yang akan mendapatkan pelayanan tersebut. Seluruh pengguna ini memanfaatkan data kependudukan, NIK, dan KTP Elektronik.

Sumber: AFPI
Sumber: AFPI

Bagi startup fintech, verifikasi nasabah yang cepat sangat dibutuhkan karena punya risiko pinjaman fiktif yang begitu tinggi, terlebih ini adalah bagian dari proses KYC (Know Your Customer). Dengan memanfaatkan data kependudukan, NIK, dan KTP Elektronik, tentunya akan sangat membantu saat proses identifikasi konsumen dilakukan secara jarak jauh.

“Diharapkan akses data Dukcapil dapat mencegah peminjam fiktif sehingga dapat memajukan industri, yakni memperkuat peranannya dalam menyalurkan pinjaman ke masyarakat yang belum terakses lembaga jasa keuangan,” ucap CEO Pendanaan.com Dino Martin dalam keterangan resmi.

Diterangkan lebih lanjut, akses pemanfaatan data Dirjen Dukcapil ini akan memberikan keterangan ‘sesuai’ atau ‘tidak sesuai’ pada registrasi calon nasabah UangTeman setelah melengkapi rangkaian pengecekan data melalui teknologi yang digunakan perusahaan sebelumnya, bersama dengan lembaga-lembaga yang tersertifikasi di OJK.

Secara terpisah, mengutip dari Kompas.com, CEO Ammana Lutfi Adhiansyah menyatakan akses data kependudukan hanya untuk proses KYC. Seluruh penyelenggara layanan tidak akan melihat seluruh data penduduk Indonesia.

“Kami mencocokkan data yang sudah kami punya ke Dukcapil. Ketika terjadi kecocokan, maka ada pesan dari sistem Dukcapil bahwa data pengguna terverifikasi. Setelah itu baru kita proses,” katanya.

Menurutnya, sebelum terhubung dengan Dukcapil, penyelenggara layanan kerap menggunakan bantuan pihak ketiga e-KYC untuk mencocokkan data pengguna. Yang mana, service level dengan pihak ketiga itu tentu berbeda. “Dengan kerja sama Dukcapil, proses verifikasi pengguna bisa lebih cepat,” pungkasnya.

Adapun, startup lainnya yang sudah lebih dahulu terhubung dengan Dukcapil, di antaranya LinkAja, PrivyID, Nodeflux, Pajakku, VeriJelas, dan Tunaiku.

*Catatan: perubahan jumlah pemain fintech yang terdapat pada judul artikel

e-KYC Data Kependudukan Dukcapil

Ditjen Dukcapil Gandeng Sejumlah Perusahaan Optimalkan Data Kependudukan untuk e-KYC

Berita, , , , ,

Sebanyak 7 perusahaan termasuk Nodeflux menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) terkait pemanfaatan data kependudukan. Kerja sama ini tak lepas dari kebutuhan electronic-know your customer (e-KYC).

Nodeflux, Pajakku, Nebula Surya Corpora, Bank Yudha Bhakti, BNI, dan BNI PJAP merupakan perusahaan yang ikut dalam perjanjian kerja sama dengan Ditjen Dukcapil. Dengan demikian semua perusahaan yang sudah bekerja sama dapat melakukan verifikasi data seperti nomor induk kependudukan (NIK) yang ada di database Ditjen Dukcapil.

Nodeflux dalam kerja sama ini berperan sebagai penyedia platform pengenalan wajah dengan kecerdasan buatan yang terhubung dengan basis data Dukcapil. Platform mereka ini selanjutnya memungkinkan perusahaan yang sudah terdaftar untuk memverifikasi data pelanggan ke basis data Dukcapil.

“Dalam kerja sama ini tidak ada nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, dan informasi lainnya yang keluar dari platform bersama. Dukcapil berperan penuh dalam pemegang keputusan, jika ada satu entitas memasukkan NIK-nya, kami akan mencocokkan dengan teknologi face recognition untuk memberikan kesimpulan sebagai akurasi dari NIK dengan wajah dari entitas tersebut,” ucap Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh.

Sebab penggunaan teknologi

Zudan menjelaskan verifikasi data konsumen sebuah layanan digital yang saat ini menggunakan NIK dan KK tak lagi cukup. Dalam berbagai kasus, pengguna yang mendaftarkan dirinya untuk suatu layanan digital ternyata memakai NIK dan KK sembarang yang berserakan di internet.

Autentikasi berdasarkan pengenalan wajah menurut Zudan menjadi kunci. Dengan teknologi ini ia berharap potensi penyalahgunaan data terhindarkan.

“Kalau transaksi cuma pakai NIK saja, kita bisa tertipu. Maka dari itu perlu piranti yang berikutnya. Jangan percaya nama, NIK, atau KK saja,” imbuhnya.

Hingga saat ini tercatat sudah ada sekitar 1.617 lembaga pemerintah dan swasta yang bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil terkait pemanfaatan data. Sektor keuangan, terutama perbankan, merupakan jenis sektor yang akan terbantu oleh teknologi ini dalam hal KYC mereka.

Maka tak mengherankan institusi perbankan akan paling banyak terbantu dalam kerja sama ini. Salah satunya adalah Bank Artos. Hal ini membuat perusahaan yang baru saja resmi diakuisisi oleh Perry Waluyo dan Jerry Ng kian mantap menjelma menjadi bank digital dalam waktu dekat. “Kami sekarang masih develop platform, tapi tahun depan segera running. Mungkin di semester 1 atau triwulan 1 kita coba,” ucap Plt Direktur Utama Bank Artos Deddy Triyana kepada DailySocial.

VeriJelas e-KYC

VeriJelas Bermitra dengan Dukcapil, Jadi Platform Bersama Penyelenggara e-KYC untuk Akses Data NIK dan Foto KTP

Berita, , , , , , , ,

Melalui peresmian kerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri, VeriJelas ditunjuk sebagai penyelenggara platform bersama pertama untuk proses e-KYC (Electronic Know Your Customer). Termasuk di dalamnya memanfaatkan data NIK KTP Elektronik dan foto wajah.

Penandatanganan kerja sama antara Dukcapil dan PT Jelas Karya Wasantara (VeriJelas) dilakukan hari ini (13/12) di Jakarta. Dihadiri Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dan Dirut VeriJelas Alwin Jabarti Kiemas.

“Hak akses NIK dan foto wajah dari Dukcapil akan mempermudah dan mempercepat proses e-KYC, validasi, dan verifikasi biometrik secara digital dalam waktu kurang dari 1 menit,” ujar Alwin.

Saat ini platform VeriJelas tengah disiapkan untuk segera diluncurkan secara publik. Nantinya layanan e-KYC yang disajikan memungkinkan bisnis tidak lagi melakukan verifikasi data secara manual, termasuk dalam hal pengisian formulir identitas, pencocokan KTP, dan sebagainya. Biasanya proses ini dilakukan secara tatap muka dan/atau pengguna harus mengunggah foto KTP dan selfie bersama KTP pada saat pendaftaran.

Kolaborasi ini dilakukan sejalan dengan kebijakan pemerintah lewat POJK No. 12-POJK.01-2017 yang mengatur mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Fintech diwajibkan menerapkan customer due diligence dan enhance due diligence (atau proses e-KYC) untuk memastikan semua penggunanya memenuhi regulasi.

Pengamat keamanan siber waswas

Dalam wawancaranya dengan Cyberthreat.id, pengamat keamanan siber Ardi Suteja mengaku kaget mendengar adanya kerja sama ini. Ada beberapa poin yang menjadi sorotan. Pertama, karena melibatkan data milik publik alangkah baiknya Dukcapil terlebih dulu mendengar pendapat publik sebelum memutuskan hal-hal strategis seperti itu.

Kedua, Ardi menyinggung kasus sebelumnya yang melibatkan Biomorf, perusahaan penyedia teknologi untuk proyek KTP elektronik yang merugikan negara hingga 2,3 triliun Rupiah. Ia khawatir kerja sama ini akan mengulangi kegagalan dan terjadi ancaman terhadap keamanan siber jika data bocor. Ardi turut menyampaikan tentang UU Dukcapil yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Kekhawatiran pengamat cukup beralasan. Kami sendiri memang kurang familiar dengan nama VeriJelas – mungkin ini adalah perusahaan yang masih sangat baru. Dalam rilis yang diedarkan juga tidak ada detail mengenai perusahaan. Saat kami akses situsnya, juga terlihat belum sepenuhnya siap. Kami sudah mencoba menghubungi pihak terkait untuk melakukan wawancara, namun belum mendapatkan respons.

VeriJelas
Tampilan situs VeriJelas

Solusi e-KYC sendiri mulai akrab di tengah perkembangan startup digital di Indonesia. Manfaatnya bermacam-macam, sebagai contoh yang dirasakan Bank Permata. Mereka implementasi penuh e-KYC untuk melayani pembukaan rekening baru melalui aplikasi.

Inovasi di bidang KYC juga dikebut beberapa pemain, salah satunya Veiris. Mereka mencoba memanfaatkan kapabilitas blockchain untuk hadirkan model pengenalan pengguna yang lebih efisien.

Startup lain yang bekerja sama dengan Dukcapil untuk sistem verifikasi data adalah PrivyID. Mereka memperoleh hak akses terhadap data kependudukan, meliputi nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Kerja Sama Dukcapil dan PrivyID

Jalin Kerja Sama dengan Dukcapil, PrivyID Permudah Verifikasi Data

Berita, , , , , , , , ,

Startup pengembang platform tanda tangan digital PrivyID meresmikan kerja sama sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terkait verifikasi data.

Lewat kolaborasi ini, Dukcapil yang memiliki otoritas terhadap data kependudukan Indonesia, mempercayakan PrivyID untuk mengolah dan memanfaatkan informasi untuk melakukan verifikasi digital. Adapun PrivyID memperoleh hak akses terhadap data kependudukan, meliputi nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Founder & CEO PrivyID Marshall Pribadi menyebutkan, dengan kolaborasi ini nantinya verifikasi data kini tidak lagi dilakukan secara manual dan memakan waktu lama dengan cara bertatap muka, pengisian formulir identitas, pencocokan KTP, foto, pemindaian, hingga penyimpanan data dalam bentuk digital.

“Dengan akses real-time ke basis data kependudukan, proses verifikasi identitas yang kami berikan hanya akan memakan waktu satu menit,” ujar Marshall saat membuka acara peluncuran di kantor PrivyID, Jumat (29/3).

Pada kesempatan sama Direktur Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan untuk mendukung layanan publik, ke depannya tidak lagi memerlukan tanda tangan basah. Setiap masyarakat dapat menaruh sendiri identitasnya. Terlebih Dukcapil tengah mengembangkan teknologi pengenalan wajah (face recognition) dan sidik jari yang diharapkan dapat semakin mempermudah verifikasi identitas masyarakat. Kendati demikian, ekosistemnya dinilai belum siap saat ini.

Menurut data Dukcapil, saat ini terdapat 20 lembaga akses NIK di Indonesia, termasuk di antaranya Telkomsel, Smartfren, BCA, dan BPJS. Saat ini, penduduk Indonesia mencapai 265 juta, namun baru 192 juta telah memiliki e-KTP.

“Kami ingin membangun ekosistem [data kependudukan berbasis digital] karena kami tidak bisa menyelesaikan masalah negara sendiri. Mimpi kami adalah mengembangkan one data-policy dengan big data. Ini akan mengubah tata kelola pemerintahan di masa depan,” tutur Zudan.

Sementara menurut Marshall, saat ini kolaborasi dengan Dukcapil hanya terbatas pada akses data kependudukan. Artinya, jika fitur-fitur di atas telah siap digunakan, pengolahan data tetap dilakukan di sistem Dukcapil.

“Yang menyelenggarakan pencocokkan sidik jari itu Dukcapil, misalnya kita [pengguna PrivyID] selfie, [data] dilempar ke Dukcapil, tidak di proses di PrivyID,” tambah Marshal.

Sementara itu Plt. Deputi Bidang Proteksi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Agung Nugraha menambahkan, seiring dengan perkembangan layanan digital yang pesat, bentuk-bentuk kejahatan dunia siber juga semakin merajalela. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam transaksi yang memanfaatkan teknologi

Ia menilai implementasi sertifikat elektronik menjadi wujud perlindungan data dan informasi dari aspek otentikasi, integritas, serta menghindari penyangkalan dalam percobaan-percobaan kejahatan di dunia siber.

Saat ini PrivyID sudah menggaet 3,4 juta pengguna di Indonesia. Marshall membidik menjadi 9 juta pengguna di akhir 2019 dengan rerata tambahan 15 ribu pengguna baru per hari.

Perusahaan tengah menggalang pendanaan seri A yang masih melibatkan investor sebelumnya, yaitu Telkom, Bank Mandiri, Gunung Sewu, dan Mahanusa. Selain itu, PrivyID juga sedang mencari investor baru, terutama investor lokal.

Empat bank yang telah memiliki akses Dukcapil untuk permudah verifikasi nasabah / DailySocial

Platform Fintech Bank Amar “Tunaiku” Kini Terintegrasi dengan Sistem Dukcapil, Permudah Verifikasi Nasabah

Berita, , , , , , , ,

Bank Amar kini telah bergabung ke dalam salah satu perusahaan yang telah mendapat izin dari Dirjen Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk mengakses data kependudukan dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis. Lewat kesempatan ini, Bank Amar akan manfaatkan akses untuk percepat mekanisme validasi data nasabah yang selama ini masih dilakukan secara manual.

“Dengan Dukcapil ini, mekanisme validasi akan semakin akurat dari sisi kecepatan dan ketepatannya. Kami juga bisa mitigasi risiko dengan mengkalkulasi kemungkinan gagal bayar,” ucap Direktur Utama Bank Amar Indonesia Tuk Yulianto, pekan lalu (23/3).

Dia melanjutkan, dampak lainnya bagi bank adalah proses penyaluran kredit maupun operasional bakal lebih termitigasi dengan baik. Begitu pula terkait potensi terjadinya kejahatan perbankan atau fraud yang memanfaatkan KTP palsu.

Salah satu produk fintech andalan Bank Amar, Tunaiku, bakal menjadi amunisi yang paling tepat untuk implementasi dari integrasi data ke Dukcapil. Menurutnya, proses pengambilan keputusan akan jauh tiga kali lebih cepat dibandingkan sebelumnya.

“Paling tidak dalam fase pencocokan identitas ini akan sangat terbantu sekali. Ketika tidak jelas, bisa langsung d- drop. Waktu kita akan 50% lebih efisien,”

Dia mencontohkan untuk proses pengajuan kredit di Tunaiku, sebelumnya bisa memakan waktu hingga 24 jam hingga dana cair. Namun, dengan integrasi data proses tersebut akan terpangkas menjadi sekitar enam jam.

Diklaim berdasarkan kinerja hingga Februari 2018, secara konsolidasi baik bisnis konvensional maupun lini digital telah menyalurkan kredit sekitar Rp500 miliar.

Selain Bank Amar, dalam kesempatan yang sama Dukcapil juga menandatangani kerja sama dengan delapan lembaga keuangan lainnya, yaitu BRI Agro, Central Santosa Finance, MNC Bank, BNI Syariah, Mitra Dana Top Finance, Shakti Top Finance, Mega Auto Finance, dan Mega Central Finance.

Menurunkan kredit bermasalah

Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo menambahkan dampak dari integrasi data dengan Dukcapil, perbankan dapat memperoleh efisiensi dari tiga aspek, yaitu waktu, biaya, dan proses. Menurutnya, dulu bank butuh waktu lama untuk mencari dan mengumpulkan data calon nasabah seperti alamat dan aset.

Lewat data yang telah terintegrasi ini, hal-hal tersebut bisa dipangkas dan bank bisa bisa memperoleh peluang bisnis baru. Secara tidak langsung, integrasi data akan perkecil potensi terjadinya kredit bermasalah.

Firman bilang, kualitas kredit bergantung pada analisisnya. Nah, kualitas analisa ditentukan oleh kualitas kredit. “Jadi saling melengkapi antara kualitas sumber daya manusia dan teknologi,” terangnya.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menuturkan kerja sama dengan 9 lembaga keuangan ini adalah tindak lanjut atas nota kesepahaman antara Mendagri dengan OJK pada 2014 untuk kerja sama pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK), data kependudukan, dan KTP elektronik.

Zudan bilang, kerja sama ini juga akan berikan dampak positif bagi Kemendagri dalam melengkapi basis data kependudukan mengenai transaksi keuangan. Dalam teknisnya, administrator yang ditunjuk oleh lembaga yang bekerja sama akan mendapat password untuk mengakses data kependudukan. Data pribadi, tidak boleh disebar luaskan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan yang bersangkutan.

“Kami telah bekerja sama dengan 973 lemabga jasa keuangan, diharapkan dapat turut menekan peluang pembuatan KTP palsu. Dengan penggunaan sistem data informasi yang telah terjamin akurasinya, celah terjadinya kejahatan financial dengan KTP palsu bisa terhindari,” pungkas Zudan.

Dari data Dukcapil, sebanyak 97,4% penduduk Indonesia telah melakukan perekaman KTP elektronik dari total 262 juta penduduk. Zudan juga meminta pihak lembaga keuangan untuk bantu sosialisasi dan mewajibkan nasabahnya menggunakan KTP elektronik.