Tag Archives: Ekonomi Makro

Ekonomi Makro: Mari Mengenal Pengertian, Tujuan, Bentuk, Ruang Lingkup, dan Permasalahannya

Apakah kamu tahu apa itu ekonomi makro, yang merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang paling penting? Dalam hal ini, ekonomi makro adalah komponen yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi berbagai kebijakan.

Termasuk tenaga kerja, stabilitas harga, dan pertumbuhan bisnis nasional. Dari sini, jelas bahwa memahami apa itu ekonomi makro sangat penting. Simak penjelasan lengkap di bawah ini!

Pengertian Ekonomi Makro

Ekonomi makro, juga dikenal sebagai makroekonomi adalah bidang penelitian yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan dan menyeluruh.

Namun, Adam Smith, bapak ekonomi, mengatakan bahwa ekonomi makro adalah upaya untuk menganalisis fenomena atau peristiwa yang biasanya untuk mengetahui sebab-akibatnya.

Selain itu, masalah ekonomi makro mencakup topik seperti inflasi, pengangguran, pembangunan nasional, pendapatan nasional, GDP, tingkat harga, dan lain-lain.

Selain itu, ekonomi makro juga digunakan untuk mempelajari arus lingkar pendapatan, yang merupakan perputaran uang dan barang-barang antara dua atau lebih pelaku ekonomi. Arus lingkar pendapatan menunjukkan perilaku konsumen yang menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen.

Konsep ekonomi makro membahas secara menyeluruh perekonomian, yang memungkinkan kita untuk mengetahui seberapa baik kesehatan ekonomi suatu negara. Pemerintah dapat menggunakan konsep ini sebagai acuan untuk mengambil kebijakan ekonomi makro untuk tumbuh.

Tujuan Ekonomi Makro

Seperti yang disebutkan sebelumnya, konsep makro ekonomi adalah mempelajari ekonomi secara keseluruhan, termasuk faktor-faktor seperti inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Jadi, mengatasi masalah ekonomi ini adalah tujuan ekonomi makro. Ini adalah beberapa tujuan ekonomi makro:

  1. Menciptakan Kesempatan Kerja

Untuk menyelesaikan masalah pengangguran, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan ekonomi makro untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

Hal ini dilakukan karena pengangguran yang sangat tinggi masih ada di suatu negara, yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi. 

Pemerintah dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan mengeluarkan kebijakan yang menciptakan lapangan pekerjaan.

  1. Peningkatan Produksi Nasional

Pendapatan nasional dapat dipengaruhi oleh rendahnya produksi dalam negeri. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara, meningkatkan produksi dalam negeri adalah salah satu tujuan ekonomi makro.

  1. Menciptakan Situasi Ekonomi yang Stabil

Membuat ekonomi stabil adalah tujuan selanjutnya dari makroekonomi. Untuk mencapai hal ini, pemerintah akan berusaha untuk menstabilkan harga barang, lapangan pekerjaan, dan tingkat pendapatan masyarakat.

Akan menguntungkan negara jika ekonomi stabil.

  1. Menyeimbangkan Neraca Pembayaran

Stabilitas neraca perdagangan merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Untuk meningkatkan pundi-pundi devisa negara, pemerintah akan berusaha menyeimbangkan neraca pembayaran dengan meningkatkan kegiatan ekspor dengan negara lain.

  1. Meratakan Pendapatan Masyarakat

Ini adalah tujuan ekonomi makro tambahan yang berkaitan dengan meratakan pendapatan masyarakat. Ini dapat dicapai melalui pemerataan hasil olahan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, tingkat jual-beli masyarakat akan meningkat, menghilangkan ketimpangan sosial, yang menghasilkan kehidupan yang aman dan damai.

  1. Mengendalikan Inflasi

Inflasi adalah salah satu masalah ekonomi yang paling sering melanda suatu negara. Ini terjadi karena adanya permintaan yang berlebihan untuk suatu komoditas, yang menyebabkan harganya naik.

Untuk menghentikan laju inflasi, pemerintah akan menerapkan kebijakan cash ratio, politik pasar terbuka, dan politik diskonto dalam ekonomi makro.

Bentuk Kebijakan Ekonomi 

Seperti yang disebutkan sebelumnya, kebijakan dibuat menggunakan praktik ekonomi makro. Beberapa contoh kebijakan ekonomi makro adalah sebagai berikut.

  1. Kebijakan Keuangan

Kebijakan moneter adalah kebijakan pertama yang membentuk perbedaan antara ekonomi makro dan mikro. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia bertindak sebagai bank sentral nasional.

Kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah yang mempengaruhi pengeluaran agregat, mulai dari mengubah penawaran atau peredaran uang hingga menaikkan tingkat bunga.

Singkatnya, kebijakan moneter bertujuan untuk mengukur jumlah dana yang dikeluarkan bank sentral negara. Ini karena perputaran uang bank sentral mempengaruhi tingkat inflasi yang tinggi atau rendah.

Oleh karena itu, salah satu fungsi kebijakan moneter dalam ekonomi makro adalah untuk memastikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu negara tetap stabil.

  1. Kebijakan Pengeluaran

Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal dengan mengatur pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi pengeluaran agregat atau perekonomian.

Dalam ekonomi makro, kebijakan fiskal memengaruhi distribusi pendapatan, tingkat investasi, dan pendapatan nasional lainnya.

  1. Kebijakan yang Berkaitan dengan Penawaran

Kebijakan segi penawaran, yang lebih berfokus pada keseimbangan neraca keuangan negara atau perusahaan, merupakan kebijakan terakhir dalam ekonomi makro.

Kebijakan segi penawaran juga membantu bisnis menghemat lebih banyak uang dan meningkatkan upaya untuk mengurangi pajak pendapatan rumah tangga.

Pemerintah umumnya melaksanakan kebijakan ini dengan mendorong bisnis untuk terus berinovasi, menggunakan teknologi terbaru, dan mengembangkan produk berkualitas tinggi.

Ruang Lingkup Ekonomi Makro

Ada tiga ruang lingkup utama ekonomi makro dalam penerapannya, di antaranya:

  1. Kebijakan yang Dibuat oleh Pemerintah

Dari ketiga kebijakan pemerintah yang disebutkan sebelumnya adalah bentuk upaya pemerintah untuk mengatasi inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi makro lainnya.

  1. Menentukan Kondisi Ekonomi Nasional

Dalam ekonomi makro, ruang lingkup kedua adalah kemampuan suatu negara untuk membuat produk dan jasa. Ini mencakup detail tentang pengeluaran pemerintah, investasi dan pengeluaran bisnis, konsumsi rumah tangga, dan ekspor dan impor.

  1. Pengeluaran Secara Keseluruhan 

Tingkat pengeluaran agregat, atau secara keseluruhan, adalah topik terakhir yang dibahas dalam ekonomi makro. Jika tingkat pengeluaran agregat tidak ideal, maka akan muncul masalah perekonomian lainnya.

Problem Ekonomi Makro

Dilakukannya ekonomi makro juga ternyata berdampak pada iklim bisnis suatu negara dan sering dikaitkan dengan masalah keuangan negara tersebut.

Selain itu, ada beberapa masalah ekonomi makro yang sering muncul. Yang pertama adalah masalah yang berkaitan dengan perbankan dan kredit; yang kedua adalah krisis nilai tukar uang, baik di dalam maupun di luar negeri; dan yang terakhir adalah masalah yang berkaitan dengan konteks bisnis yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.

Ini mencakup penjelasan lengkap tentang definisi ekonomi makro, serta penjelasan tentang jenis kebijakan, ruang lingkup, tujuan, dan masalah yang terkait dengannya. Memahami ekonomi makro akan sangat membantu kamu dalam menangani setiap situasi dan membuat keputusan, baik secara pribadi maupun bisnis.

BI Rate: Pengertian, Fungsi, Tujuan, dan Perbedaan dengan BI 7 Day Repo Rate

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki peranan untuk selalu menjaga stabilisasi perekonomian di negara Indonesia. Dalam misi tersebut, Bank Indonesia memiliki dua kebijakan utama yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh bank sentral dalam menstabilkan nilai rupiah khususnya melalui pengendalian jumlah uang yang beredar. Sementara itu kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam menciptakan stabilitas ekonomi melalui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah.

Salah satu instrumen dalam kebijakan moneter yang digunakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar adalah suku bunga. Suku bunga acuan yang sekarang berlaku di negara Indonesia disebut sebagai BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR). Suku bunga acuan ini dulunya bernama BI Rate. Namun, Bank Indonesia akhirnya mengganti nama dari suku bunga tersebut sejak 19 Agustus 2016.

Apa sebetulnya BI Rate itu? Apakah BI Rate merupakan suatu hal yang sama dengan BI-7 Day (Reverse) Repo Rate dan hanya diganti namanya saja? Berikut ini adalah pembahasan mengenai pengertian, fungsi, tujuan dari BI Rate dan perbedaan istilah ini dengan 7 Days Repo Rate.

Pengertian BI Rate

Ilustrasi BI Rate sebagai suku bunga acuan | Pexels

Menurut Bank Indonesia, BI Rate adalah suku bunga referensi kebijakan moneter dan selalu ditetapkan setiap bulannya dalam Rapat Dewan Gubernur. Suku bunga acuan di Indonesia ini akan ditetapkan setiap bulan dengan melihat kondisi perekonomian negara. Sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter, pengaturan suku bunga BI Rate setiap bulan diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi bangsa.

Salah satu faktor yang menjadi penentu nilai BI Rate di Indonesia adalah inflasi. Dilansir dari situs resmi Bank Indonesia, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terjadi terus menerus dalam periode waktu tertentu. Ketika terjadi kenaikan pada inflasi, Bank Indonesia akan cenderung menaikkan suku bunga BI Rate-nya. Dengan kenaikan suku bunga ini, masyarakat diharapkan akan akan menabung uangnya sehingga uang yang beredar di di masyarakat akan berkurang. Peredaran uang yang berkurang biasanya akan menjadi gejala turunnya inflasi.

Fungsi BI Rate

Ilustrasi fungsi BI Rate bagi perekonomian negara | Pexels

BI Rate serta kebijakan moneter lain merupakan salah satu instrumen yang negara lakukan untuk menjaga kestabilan ekonomi makro bangsa. Kebijakan ekonomi makro memiliki tujuan utama untuk menjaga kestabilan negara. Sebenarnya bagaimana suatu instrumen seperti BI Rate mampu berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi bangsa? Berikut ini adalah berbagai fungsi dari BI Rate yang mungkin akan memberikan kamu gambaran tentang bagaimana peran BI Rate dalam menjaga perekonomian negara supaya tetap stabil.

Menjaga Kestabilan Inflasi

Inflasi merupakan suatu aspek yang biasanya menjadi salah satu indikator kestabilan ekonomi suatu bangsa. Inflasi di Indonesia pernah mencapai angka 600% di tahun 1960-an (hiperinflasi) dan hal tersebut bukan pertanda yang baik bagi perekonomian. Dilansir dari Tirto, ciri khas dari hiperinflasi adalah kepercayaan masyarakat banyak yang hilang ketika memegang uang. Mereka akan langsung membelanjakan uang mereka ketika mendapatkannya karena khawatir nilai terus merosot. 

Inflasi yang tinggi memiliki indikasi bahwa harga barang dan layanan yang ada di masyarakat itu memiliki kenaikan. Untuk mengendalikan inflasi pemerintah dapat menggunakan kebijakan moneter salah satunya dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan BI Rate. Ketika inflasi naik, bank sentral akan cenderung menaikkan nilai suku bunganya.

Hal ini dimaksudkan agar bank umum juga akan menaikan suku bunga deposito dan kreditnya. Dengan begitu, masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya dengan menabung karena tabungan mereka memiliki bunga besar. Ketika masyarakat banyak yang menabung, peredaran uang dalam masyarakat akan berkurang. Peredaran uang yang berkurang biasanya akan menjadi gejala turunnya inflasi.

Menjaga Daya Beli Masyarakat

Selain menjaga kestabilan persentase inflasi, suku bunga acuan BI Rate juga diharapkan mampu untuk menjaga daya beli dan gairah konsumsi masyarakat. BI Rate sebagai kebijakan moneter di Indonesia sejatinya berpengaruh terhadap peredaran uang dalam masyarakat. Ketika suku bunga bank naik, masyarakat akan cenderung menabung daripada melakukan pinjaman kredit. Menurut Bhima Yudhistira, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), suku bunga acuan BI Rate biasanya akan memberikan pengaruh terhadap kredit properti seperti rumah, motor dan mobil.

Ketika BI Rate naik, maka bunga kredit properti tadi akan ikut naik sehingga masyarakat jadi urung untuk melakukan transaksi kredit. Karena masyarakat cenderung untuk menabung uangnya, peredaran uang akan turun dan inflasi pun akan turun. Penurunan harga pada produk barang dan jasa dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan makro dalam suatu negara terkadang mungkin akan penuh dengan spekulasi mengenai kebijakan yang diberlakukan. Hal yang paling utama adalah tujuan utama dari kebijakan makro adalah tentunya mencapai stabilitas keuangan negara.

Memengaruhi Harga Saham

BI Rate dapat memberikan pengaruhnya terhadap harga saham walaupun mungkin tidak secara langsung. Kenaikan BI Rate dapat membuat daya beli masyarakat meningkat karena tingkat inflasi yang turun. Permintaan barang dan jasa yang semakin tinggi dapat memberikan keuntungan yang semakin besar pula bagi perusahaan. Performa perusahaan yang baik akan berdampak pada naiknya harga saham perusahaan. Oleh karena itu, BI Rate dan harga saham memiliki hubungan yang selaras.

Mencegah Potensi Fraud dari Lembaga Perbankan

BI Rate merupakan salah satu instrumen yang dapat dilakukan untuk memonitori aktivitas bank. Pengawasan terhadap bank dilakukan agar tidak ada potensi fraud oleh bank. Fraud adalah kecurangan yang dapat dilakukan oleh suatu pihak, dalam konteks bank, fraud dapat dilakukan oleh pihak individu maupun manajemen bank. 

Ketika Bank Indonesia sebagai bank sentral menaikkan atau menurunkan BI Rate dengan harapan dapat menjadi acuan bagi bunga bank konvensional. Sewaktu bank umum menerapkan bunga yang berbeda jauh dengan sistem BI Rate, pihak berwenang akan dengan mudah dapat mendeteksi adanya fraud oleh bank.

Menjaga Kestabilan Ekonomi Negara

Secara umum, kebijakan untuk mengelola BI Rate dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi negara. BI Rate merupakan salah satu instrumen powerful yang mampu memberikan stimulus terhadap pola kebiasaan masyarakat. 

Tujuan BI Rate

Ilustrasi BI Rate sebagai suku bunga standar acuan | Pexels

BI Rate merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian. Sebenarnya apa saja tujuan dari ditetapkannya BI Rate? Kenapa harus ada BI Rate di Indonesia? Berikut adalah tujuan ditetapkannya BI Rate pada perekonomian negara.

Menjadi Standar Acuan Bunga Bank

BI Rate merupakan suku bunga acuan di Indonesia. Berdasarkan namanya, tentunya suku bunga ini berperan sebagai standar suku bunga bank di Indonesia. Dengan begitu, bank-bank konvensional perlu untuk selalu mengikuti penetapan BI Rate oleh bank sentral. Jadi, ketika BI Rate mengalami kenaikan maka bunga pada bank umum akan ikut memberikan kenaikan pada suku bunga bank mereka. Begitupun sebaliknya. Pengukuran suku bunga acuan bank itu menggunakan basis poin BI Rate.

Menstimulasi Kegiatan Perekonomian Masyarakat

Pengaturan naik maupun turunnya suku bunga acuan BI Rate memiliki tujuan salah satunya yaitu untuk menstimulasi aktivitas perekonomian masyarakat. Pada misalnya, ketika pemerintah ingin mendorong masyarakat untuk mengambil kredit, pemerintah akan cenderung menurunkan suku bunga BI Rate. Dengan suku bunga standar acuan yang naik, suku bunga dari bank pun ikut menunjukkan angka penurunan persentase.

Suku bunga kredit yang turun akan membuat beban bunga yang harus dibayar oleh masyarakat juga turun. Penurunan bunga tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk mengambil kredit. BI Rate pun dapat diatur untuk memberikan stimulus lain bagi kegiatan perekonomian masyarakat, tergantung pada kebijakan bank nasional.

Meningkatkan Nasabah Bank

Menarik atau tidaknya suku bunga acuan standar negara dapat memengaruhi ketertarikan masyarakat dalam menggunakan layanan bank. Suku bunga bank BI Rate yang meningkat mungkin saja menarik perhatian nasabah baru untuk menggunakan layanan tabungan bank. Hal ini terjadi karena bank menjanjikan return bunga yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketika suku bunga BI Rate turun, mungkin masyarakat akan berbondong-bondong meminati produk kredit bank karena beban bunga yang lebih rendah.

Dapat Mendorong Perputaran Dana Bisnis

Ketika suku bunga BI Rate turun, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk mengambil kredit. Dengan begini, BI Rate mampu mendorong pendanaan bisnis kepada rakyat oleh Bank umum.

BI Rate dan BI 7 Day Repo Rate

Ilustrasi BI Rate sebagai kebijakan moneter | Pexels

Kita mungkin mengenal BI Rate sebagai suku bunga acuan, akan tetapi kita juga sering mendengar BI-7 Day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR) sebagai suku bunga juga acuan di Indonesia. Sebenarnya apa hubungan di antara keduanya? Berikut adalah perbedaan dari BI Rate dan BI 7 Day Repo Rate.

Perbedaan BI Rate dan BI 7 Day Repo Rate

Jadi, BI Rate adalah nama dari kebijakan suku bunga acuan yang lama di Indonesia. Dimulai dari 19 Agustus 2016, suku bunga acuan negara Indonesia diganti menjadi BI-7 Day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR). Bank Indonesia memberikan klaim bahwa penggantian suku bunga dari BI Rate ke BI-7 Day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR) merupakan hal yang wajar dan merupakan best practice internasional dalam pelaksanaan moneter.

Penggantian nama dan kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas kebijakan. Perbedaan utama yang dimiliki oleh BI Rate dan BI-7 Day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR) adalah rentang waktu yang perlu lembaga keuangan lakukan untuk dapat menarik uang.

Mengapa BI 7 Day Repo Rate Dipilih Dibandingkan BI Rate?

BI-7 Day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR) memiliki rentang waktu yang lebih singkat dibanding dengan BI Rate. Lembaga perbankan tidak perlu untuk menunggu hingga mencapai satu tahun untuk dapat menarik kembali uang mereka. Mereka dapat menarik uang setelah sebelumnya menyimpan udang selama 7 hari (dapat 14 hari, 21 hari, dan seterusnya) di Bank Indonesia.

Dengan waktu yang lebih singkat, BI-7 Day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR) memiliki suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan BI Rate. BI-7 Day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR) diharapkan mampu menjadi kebijakan yang lebih baik daripada BI Rate. Dampak yang dirasakan dari penggantian kebijakan ini adalah alur kredit yang lebih lancar antara bank dengan masyarakat. Selain itu, risiko kredit macet dari skenario perubahan suku bunga yang dapat terjadi tiba-tiba jadi lebih kecil.

Suku bunga acuan yang diatur oleh bank sentral ternyata penting sekali ya untuk kesejahteraan dan kestabilan perekonomian negara. Perekonomian negara tidak akan berjalan dengan baik tanpa instrumen kebijakan suku bunga yang baik pula. Nah, itu tadi adalah artikel mengenai BI Rate, baik itu pengertian, fungsi, tujuan, dan perbedaannya dengan BI-7 Day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR). Apakah kamu tertarik mempelajari lebih lanjut seputar suku bunga dan kebijakan makro ekonomi lainnya?

Sumber gambar header: Pexels