Tag Archives: Kementerian Koperasi dan UKM

Memahami Kembali Konsep Berbisnis Online

Ada banyaknya toko daring yang berseliweran di dunia maya, di satu sisi secara kuantitas memang mengindikasikan sudah banyak pemilik usaha yang mulai memerhatikan potensi belanja online. Namun berdasarkan segi kualitas, belum semua pemilik usaha paham dengan konsep berbisnis online karena pola pikirnya belum di-digital-kan.

Untuk itu, Gerakan Nasional Mari Berdigital kembali melanjutkan roadshow-nya di kota kedua, Bandung pada 18 Mei 2017. Tema yang diambil kali ini adalah “Bangkitkan Ekonomi Lokal dengan Go-Digital”.

“Gol akhir yang ingin dicapai adalah meningkatkan jumlah UKM yang mulai go digital. Kemudian, mengubah digital mindset. Perubahan perilaku konsumen sangat dinamis, jadi harus disesuaikan agar bisnis tetap sustained. Jadi digital itu tidak sekadar punya situs dan dipasarkan lewat sosmed saja,” terang Managing Director bDigital Indonesia Rama Dhonanto, Kamis (18/5).

Seluruh pengisi materi Mari Berdigital Bandung / DailySocial
Seluruh pengisi materi Mari Berdigital Bandung / DailySocial

Acara ini turut dihadiri Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram. Dalam sambutannya, Agus menerangkan bahwa berjualan online kini adalah suatu keniscayaan. Inisiatif yang dilakukan pemerintah untuk mendorong UKM yang ingin go digital di antaranya dengan meluncurkan Smescotrade, sebuah marketplace khusus UKM lokal milik Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM Kemenkop (LLP-KUKM).

Di dalam marketplace tersebut telah menampung 1.900 UKM dengan total 74 ribu produk. Tak hanya itu, pemerintah telah bekerja sama dengan marketplace Tokopedia, Bukalapak, elevenia, Blibli, dan Bhinneka untuk pengadaan produk UKM lokal.

Tak sekadar memberi ruangan untuk berjualan, pemerintah juga mengadakan Kampung Digital UKM dalam rangka memberikan edukasi secara menyeluruh mengenai digital. Inisiatif tersebut kini telah tersebar di 50 titik di seluruh Indonesia.

Kemudian, bekerja sama dengan kementerian lainnya misalnya Kemkominfo memberikan dua juta domain gratis untuk para UKM. Ditargetkan angka tersebut dapat tercapai pada 2018 mendatang.

“Pemerintah juga menyiapkan silabus dan pelajaran berisi dunia e-commerce untuk para UKM. Kami turut aktif dalam setiap kegiatan kewirausahaan nasional yang diadakan setiap tahunnya. Pemerintah sadar betul bahwa digital itu tidak bisa dijadikan alat, tapi lebih tepat sebagai mindset,” terang Agus.

Buat kurikulum

Dalam rangka mendukung pembentukan pola pikir digital, yang berbeda dengan gerakan nasional kali ini, pihak Mari Berdigital juga bakal menyiapkan kurikulum yang bakal dikemas khusus untuk pengembangan UKM lokal. Untuk mewujudkan kurikulum ini, dalam Mari Berdigital akan terbagi menjadi tiga arena berbeda, terdiri dari Conference Area, Tech & Digital, dan Business Growth.

Di dalam arena utama Conference Area akan diisi dengan diskusi panel dari berbagai pelaku yang kompeten di bidangnya. Untuk arena Tech & Digital akan terfokus seputar pemasaran digital, layanan e-commerce, dan media sosial. Sedangkan di arena Business Growth, berbicara mengenai pengembangan bisnis dari segi finansial, branding, dan hukum.

“Obyektifnya setelah acara ini selesai, UKM dapat mengetahui how to-nya. Dari yang belum tahu tentang dunia digital jadi lebih tahu, serta yang sudah tahu jadi lebih mahir. Yang terpenting mereka jadi tahu bagaimana cara eksekusinya untuk meningkatkan bisnisnya,” tutup Ketua Pelaksana Mari Berdigital Soni Jiferson.

Setelah Jakarta dan Bandung, rencananya Gerakan Nasional Mari Berdigital akan melanjutkan roadshow ke tiga kota lainnya di Surabaya, Medan, dan Makassar pada tahun ini.


DailySocial adalah media partner event Mari Berdigital Bandung

Peluncuran CashCoop dan Upaya Pemerintah Galakkan Strategi Digital untuk Koperasi dan Usaha Mikro

Fintech tampaknya makin dipercaya menjadi sebuah awal baru dari transformasi bisnis keuangan, dari skala mikro maupun makro. Hal serupa turut diyakini oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop). Penerapan strategi fintech akan segera digalakkan oleh usaha di bawah Kemenkop, baik untuk bisnis ataupun lini usaha koperasi. Salah satu upaya awal yang akan dilakukan ialah melalui aplikasi CashCoop, sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk jaringan konektivitas koperasi.

Kemenkop bekerja sama dengan PT Finnet Indonesia (anak usaha PT Telkom) untuk mendorong koperasi bertransformasi dalam fintech sebagai bagian dari program pemerintah yang disebut dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Menurut Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo seperti yang dilansir dalam laman Kompas, dengan pendekatan ini koperasi dinilai akan mendapatkan bargaining position yang setara dengan perbankan. Karena dengan penerapan teknologi informasi, masyarakat akan menjadi lebih mudah mendapatkan akses ke kanal tersebut.

CashCoop memiliki fungsi sebagai payment system dan funding, sehingga memungkinkan koperasi untuk melakukan transaksi non-tunai, seperti melakukan pembayaran tagihan atau transfer. Aplikasi ini akan diberikan ke koperasi secara gratis, sehingga koperasi tidak perlu lagi menanggung biaya bergabung atau biaya lainnya. Salah satu keuntungan penggunaan aplikasi ialah untuk membuat transaksi bisnis koperasi tidak semahal transaksi antar perbankan.

Menurut data Kemenkop, per tahun 2015 jumlah koperasi di Indonesia mencapai 212.135 unit, dengan total koperasi aktif sebanyak 150.233 unit. Sementara jumlah anggota koperasi sebesar 37 juta orang dengan nilai transaksi mencapai Rp 266,1 triliun.

Mendorong digitalisasi sektor keuangan mikro secara gotong royong

Selain hendak memaksimalkan potensi fintech yang kian menarik dalam lanskap bisnis nasional, inisiatif peningkatan kualitas usaha kecil dengan pendekatan digital sebelumnya juga pernah diinisiasi, salah satunya dengan memaksimalkan e-commerce. Disadari pengembangan proyek teknologi tidaklah mudah, terlebih untuk bisnis kecil, sehingga salah satu strategi yang diusulkan ialah dengan gotong royong, baik dengan sektor BUMN, swasta maupun masyarakat secara umum.

Sebelumnya Kementerian Koperasi dan UKM telah menggodok skema crowdfunding bersama Universitas Indonesia. Harapannya dengan model tersebut (crowdfunding atau urun dana milik jaringan usaha pemerintah) secara cepat dapat mengakselerasi implementasi digital dalam tubuh usaha mikro. Kala itu Barman mengatakan, tujuan pendirian platform tersebut adalah untuk meminimalkan cost (bunga) yang akan muncul apabila sebuah platform crowdfunding dimiliki oleh swasta.