Tag Archives: KYC

e-KYC Fintech Dukcapil

Untuk Mitigasi Risiko, Empat Startup Fintech Kini Terhubung dengan Dukcapil (UPDATED)

Pada hari ini (11/6), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan hak akses pemanfaatan data kependudukan untuk 13 institusi yang berasal dari jasa keuangan (terdiri atas bank, lembaga pembiayaan, dan fintech), layanan kesehatan, dan layanan amil zakat nasional.

13 institusi tersebut, di antaranya adalah Pendanaan.com, UangTeman, Ammana, Ovo, Astrido Pacific Finance, Commerce Finance, MAS Finance, Bank Oke Indonesia, BPR Tata Karya, dan Indo Medika Utama. Secara total, kini sistem Dukcapil telah terhubung oleh 2108 pengguna, baik dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.

Perusahaan yang terhubung dengan sistem Dukcapil berkesempatan untuk mempercepat proses bagi masyarakat mendapatkan berbagai layanan publik, sekaligus mengefektifkan proses verifikasi kebenaran data penduduk yang akan mendapatkan pelayanan tersebut. Seluruh pengguna ini memanfaatkan data kependudukan, NIK, dan KTP Elektronik.

Sumber: AFPI
Sumber: AFPI

Bagi startup fintech, verifikasi nasabah yang cepat sangat dibutuhkan karena punya risiko pinjaman fiktif yang begitu tinggi, terlebih ini adalah bagian dari proses KYC (Know Your Customer). Dengan memanfaatkan data kependudukan, NIK, dan KTP Elektronik, tentunya akan sangat membantu saat proses identifikasi konsumen dilakukan secara jarak jauh.

“Diharapkan akses data Dukcapil dapat mencegah peminjam fiktif sehingga dapat memajukan industri, yakni memperkuat peranannya dalam menyalurkan pinjaman ke masyarakat yang belum terakses lembaga jasa keuangan,” ucap CEO Pendanaan.com Dino Martin dalam keterangan resmi.

Diterangkan lebih lanjut, akses pemanfaatan data Dirjen Dukcapil ini akan memberikan keterangan ‘sesuai’ atau ‘tidak sesuai’ pada registrasi calon nasabah UangTeman setelah melengkapi rangkaian pengecekan data melalui teknologi yang digunakan perusahaan sebelumnya, bersama dengan lembaga-lembaga yang tersertifikasi di OJK.

Secara terpisah, mengutip dari Kompas.com, CEO Ammana Lutfi Adhiansyah menyatakan akses data kependudukan hanya untuk proses KYC. Seluruh penyelenggara layanan tidak akan melihat seluruh data penduduk Indonesia.

“Kami mencocokkan data yang sudah kami punya ke Dukcapil. Ketika terjadi kecocokan, maka ada pesan dari sistem Dukcapil bahwa data pengguna terverifikasi. Setelah itu baru kita proses,” katanya.

Menurutnya, sebelum terhubung dengan Dukcapil, penyelenggara layanan kerap menggunakan bantuan pihak ketiga e-KYC untuk mencocokkan data pengguna. Yang mana, service level dengan pihak ketiga itu tentu berbeda. “Dengan kerja sama Dukcapil, proses verifikasi pengguna bisa lebih cepat,” pungkasnya.

Adapun, startup lainnya yang sudah lebih dahulu terhubung dengan Dukcapil, di antaranya LinkAja, PrivyID, Nodeflux, Pajakku, VeriJelas, dan Tunaiku.

*Catatan: perubahan jumlah pemain fintech yang terdapat pada judul artikel

VeriJelas e-KYC

VeriJelas Bermitra dengan Dukcapil, Jadi Platform Bersama Penyelenggara e-KYC untuk Akses Data NIK dan Foto KTP

Melalui peresmian kerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri, VeriJelas ditunjuk sebagai penyelenggara platform bersama pertama untuk proses e-KYC (Electronic Know Your Customer). Termasuk di dalamnya memanfaatkan data NIK KTP Elektronik dan foto wajah.

Penandatanganan kerja sama antara Dukcapil dan PT Jelas Karya Wasantara (VeriJelas) dilakukan hari ini (13/12) di Jakarta. Dihadiri Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dan Dirut VeriJelas Alwin Jabarti Kiemas.

“Hak akses NIK dan foto wajah dari Dukcapil akan mempermudah dan mempercepat proses e-KYC, validasi, dan verifikasi biometrik secara digital dalam waktu kurang dari 1 menit,” ujar Alwin.

Saat ini platform VeriJelas tengah disiapkan untuk segera diluncurkan secara publik. Nantinya layanan e-KYC yang disajikan memungkinkan bisnis tidak lagi melakukan verifikasi data secara manual, termasuk dalam hal pengisian formulir identitas, pencocokan KTP, dan sebagainya. Biasanya proses ini dilakukan secara tatap muka dan/atau pengguna harus mengunggah foto KTP dan selfie bersama KTP pada saat pendaftaran.

Kolaborasi ini dilakukan sejalan dengan kebijakan pemerintah lewat POJK No. 12-POJK.01-2017 yang mengatur mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Fintech diwajibkan menerapkan customer due diligence dan enhance due diligence (atau proses e-KYC) untuk memastikan semua penggunanya memenuhi regulasi.

Pengamat keamanan siber waswas

Dalam wawancaranya dengan Cyberthreat.id, pengamat keamanan siber Ardi Suteja mengaku kaget mendengar adanya kerja sama ini. Ada beberapa poin yang menjadi sorotan. Pertama, karena melibatkan data milik publik alangkah baiknya Dukcapil terlebih dulu mendengar pendapat publik sebelum memutuskan hal-hal strategis seperti itu.

Kedua, Ardi menyinggung kasus sebelumnya yang melibatkan Biomorf, perusahaan penyedia teknologi untuk proyek KTP elektronik yang merugikan negara hingga 2,3 triliun Rupiah. Ia khawatir kerja sama ini akan mengulangi kegagalan dan terjadi ancaman terhadap keamanan siber jika data bocor. Ardi turut menyampaikan tentang UU Dukcapil yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Kekhawatiran pengamat cukup beralasan. Kami sendiri memang kurang familiar dengan nama VeriJelas – mungkin ini adalah perusahaan yang masih sangat baru. Dalam rilis yang diedarkan juga tidak ada detail mengenai perusahaan. Saat kami akses situsnya, juga terlihat belum sepenuhnya siap. Kami sudah mencoba menghubungi pihak terkait untuk melakukan wawancara, namun belum mendapatkan respons.

VeriJelas
Tampilan situs VeriJelas

Solusi e-KYC sendiri mulai akrab di tengah perkembangan startup digital di Indonesia. Manfaatnya bermacam-macam, sebagai contoh yang dirasakan Bank Permata. Mereka implementasi penuh e-KYC untuk melayani pembukaan rekening baru melalui aplikasi.

Inovasi di bidang KYC juga dikebut beberapa pemain, salah satunya Veiris. Mereka mencoba memanfaatkan kapabilitas blockchain untuk hadirkan model pengenalan pengguna yang lebih efisien.

Startup lain yang bekerja sama dengan Dukcapil untuk sistem verifikasi data adalah PrivyID. Mereka memperoleh hak akses terhadap data kependudukan, meliputi nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Koku Indonesia

Mendalami Strategi Bisnis Koku di Indonesia, Tawarkan Teknologi SaaS untuk Institusi Keuangan

Setelah sebelumnya mengumumkan rencana ekspansi ke Indonesia, startup teknologi finansial asal Singapura Koku saat ini telah melakukan perbincangan dengan tiga perusahaan asal Indonesia untuk kemudian memanfaatkan teknologi Koku menawarkan solusi teknologi untuk pertukaran mata uang asing (valas).

Founder & CEO Koku Calvin Goh mengungkapkan, belum bisa disebutkan apa saja startup dan institusi keuangan yang bakal menggunakan teknologi SaaS milik Koku. Ia mencatat selama ini klien yang telah memanfaatkan teknologi mereka adalah perusahaan yang ingin melakukan ekspansi ke luar negeri.

Koku memiliki target hingga tahun 2020 mendatang bisa menambah 10 klien di Indonesia. Tahun ini Koku telah mengantongi pendanaan pra-seri A sebesar USD 2 juta yang dipimpin oleh Jason Zeng, Co-Founder Tencent dan Founder Decent Capital.

“Sebagai perusahaan teknologi, kami ingin membantu dan melengkapi startup untuk memperdalam proses dan teknologi mereka. Sementara untuk perusahaan konvensional, bisa mengadopsi teknologi dan memanfaatkan layanan kami seperti Know Your Customer (KYC) hingga pengolahan data. Semua bisa dikustomisasi oleh klien berdasarkan kebutuhan mereka.”

Secara khusus Indonesia merupakan negara yang menjadi fokus bagi Koku di Asia Tenggara selain Filipina. Melihat besarnya peluang, tren penggunaan smartphone yang meluas di Indonesia hingga masih banyaknya masyarakat unbankable di Indonesia. Koku ingin mengadopsi sistem keagenan sebagai pengganti layanan yang biasanya disediakan oleh perbankan.

“Kebanyakan klien kami adalah perusahaan atau startup yang masuk dalam kategori LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank), tidak memiliki niat untuk men-distrupt layanan perbankan, Koku ingin menjadi tech enabler perusahaan yang membutuhkan sistem terpadu untuk merancang, mengembangkan, dan menyediakan teknologi untuk mereka yang belum tersentuh layanan,” kata Calvin.

Memiliki jaringan global

Sebagai solusi teknologi penukaran mata uang asing yang memberdayakan operator transfer uang non-bank, saat ini Koku mengklaim menjadi platform pertama yang hadir di Indonesia. Meskipun memiliki kompetitor di negara Eropa hingga Amerika Serikat, Koku secara khusus hanya menargetkan Asia Tenggara untuk segmentasi pasar. Pihaknya juga telah memiliki jaringan secara global yang bisa bermanfaat untuk klien mereka di Indonesia.

“Kami percaya saat ini Asia Tenggara merupakan kawasan yang paling relevan untuk model bisnis kami. Untuk melancarkan rencana tersebut khususnya di Indonesia, Koku akan bergerak untuk berkolaborasi dengan mitra-mitra ahli di pasar lokal. Para mitra ini termasuk adalah para pemain industri layanan e-wallet, pinjaman mikro dan perusahaan pembayaran, serta bisnis remitansi dan penukaran uang.”

Kemitraan dengan para LKBB ini akan terpusat sekitar integrasi teknologi Koku kepada operasional yang sudah ada, memastikan para mitra memiliki kemampuan untuk masuk ke pasar dengan cepat dan tanpa gangguan terhadap bisnis mereka. Selain itu, Koku berpotensi mengeksplorasi peluang untuk bermitra dengan supermarket dan minimarket lokal, yang akan berperan sebagai titik akses kepada layanan keuangan nantinya akan membantu masyarakat yang belum memiliki layanan bank untuk semakin terpapar kepada inklusi keuangan.

“Untuk tahap pertama kami masih ingin menawarkan layanan kepada institusi keuangan hingga startup terkait, namun untuk fase selanjutnya kami juga memiliki rencana untuk melebarkan usaha menjalin kemitraan dengan gerai toko ritel seperti Indomaret hingga Alfamart,” kata Calvin.

Bekerja bersama OJK dan Bank Indonesia

Salah satu fokus yang menjadi prioritas Koku adalah memastikan posisinya menjadi perusahaan finansial yang legal dan telah dipercaya oleh regulator di Indonesia, dalam hal ini Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terutama dalam hal penyediaan layanan dan teknologi KYC yang sepenuhnya masih menjadi perhatian dan pengawasan otoritas.

Koku ingin memastikan bahwa teknologi yang dimiliki bisa diandalkan dan pastinya terjamin keamanannya. Salah satu teknologi yang saat ini tengah dikembangkan dan dimiliki oleh Koku adalah proses KYC memanfaatkan video seperti yang sedang dikembangkan oleh Jenius dari BTPN.

“Kami percaya dalam industri ini belum ada ‘winner takes all’ untuk itu kami pastikan semua peraturan dan persyaratan telah dipenuhi sesuai dengan permintaan dari regulator, namun kami juga menjalin kemitraan dengan mitra lokal yang telah memiliki izin dan tentunya sudah dipercaya posisinya di Indonesia,” kata Calvin.

Calvin melanjutkan untuk bisa menyediakan layanan yang paling relevan bagi perusahaan finansial, Koku tidak ingin men-distrupt semua proses yang ada, namun berupaya untuk meningkatkan bisnis dan pendapatan mereka memanfaatkan teknologi dan layanan yang dimiliki oleh Koku dengan menyediakan FX TechUp Suite Koku yang terdiri dari tiga solusi yakni White Label Remittance, Liquidity Providers Connect Solution, dan API Solution.

“Ekspansi ke Indonesia akan sangat bergantung pada melibatkan mitra yang tepat. Kami ingin memastikan bahwa teknologi kami disesuaikan dengan kebutuhan lokal untuk mendukung kebutuhan budaya dan kebutuhan bisnis,” tutup Calvin.

Tampilan muka Veiris / Veiris

Startup Berbasis Blockchain Veiris Mungkinkan Proses KYC yang Lebih Ringkas

Veiris mengumumkan kehadirannya di Indonesia dengan mengusung teknologi visual komputer berbasis blockchain. Perusahaan berbasis di Singapura ini hadir untuk membantu perusahaan menyelesaikan proses KYC untuk para mitranya dari kalangan korporat.

Co-Founder dan CEO Veiris Anwar Yunus menuturkan selama ini perusahaan yang bergerak di sektor perbankan, fintech, wisata, serta asuransi harus mengumpulkan foto kartu identitas yang menampilkan wajah pelanggan untuk memverifikasi identitas mereka. Regulasi juga secara gamblang menyebutkan bahwa perusahaan tidak bisa menerima verifikasi pelanggan hanya lewat tulisan.

Proses ini menjadi bertele-tele dan memakan waktu yang lama, tidak hanya untuk perusahaan, tapi juga semua pihak yang terkait. Bagi perusahaan, proses pelayanan jadi terhambat karena verifikasi yang memakan waktu. Bagi pelanggan, mereka harus menunggu waktu lama sampai perusahaan berhasil membenarkan identifikasi mereka.

“Perusahaan kini bisa menggunakan ekosistem visual komputer yang terdesentralisasi, untuk memverifikasi data pelanggan dengan lebih cepat, seperti dari gambar wajah, warna dokumen, hingga informasi tulisan dengan institusi mitra. Cara ini sekaligus mengurangi risiko pemalsuan dokumen secara signifikan,” terang Anwar dalam keterangan resmi yang diterima DailySocial.

Veiris, sambungnya, menghubungkan perusahaan di berbagai sektor melalui sistem Veiris Enterprise Ecosystem (VeE) yang berbasis blockchain, menjamin integritas dan kepemilikan data real-time secara penuh.

Model bisnis Veiris

Perusahaan menggunakan software development kit (SDK) agar semua informasi pelanggan tidak perlu keluar dari server perusahaan. Terdapat pula solusi penyimpanan cloud menggunakan web API dan teknologi inframe untuk perusahaan.

Teknologi KYC yang dimiliki Veiris membantu para pelaku bisnis untuk memverifikasi kebenaran identitas lewat algoritma gambar, wajah, warna, dan tulisan. Dengan demikian, perusahaan bisa mendapatkan penghasilan lebih tinggi dengan memastikan orisinalitas dan kepemilikan dokumen gambar yang akurat.

Apabila ada yang mencoba mengubah informasi atau wajah dalam kartu identitas dan paspor, ekosistem Veiris akan segera mendeteksi hal tersebut.

“Bagi pelanggan hal ini akan membuat mereka merasa lebih nyaman karena data mereka selalu terlindungi. Mereka juga bisa tahu ketika seseorang mencoba menggunakan atau mengubah data mereka. Singkatnya, Veiris membuat verifikasi jarak jauh semudah dan seakurat proses verifikasi secara face-to-face.”

Sejak hadir pada 2015, Anwar mengklaim perusahaan ini telah berkembang dengan cepat tanpa mengandalkan investasi eksternal. Saat ini Veiris sedang bekerja sama dengan para pelaku bisnis di Indonesia yang bergerak di payment gateway dan bitcoin exchange. Di saat yang sama, Veiris juga sedang beruji coba dengan beberapa bank. Dari situ, waktu tunggu bagi para pelanggan diklaim turun secara drastis.

Pada kuartal kedua tahun ini, Veiris akan mengadakan penjualan token VeE dengan harga banderol maksimal US$18 juta (Rp247 miliar) dan diadakan di beberapa bursa yang akan diumumkan dalam beberapa minggu mendatang. Penjualan tersebut digunakan untuk membangun ekosistem di bank, pariwisata, fintech, asuransi, dan perusahaan lain dengan lebih baik.