Tag Archives: Noor Iza

Peresmian program Maker Fest 2018 hasil kolaborasi pemerintah dan pelaku industri kreatif di Jakarta / DailySocial

Maker Fest 2018 Dorong Kreator Lokal Capai Kancah Dunia

Industri ekonomi kreatif kini tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Sektor ini telah memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), Triawan Munaf, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), menyebutkan bahwa sektor ekonomi kreatif telah menyumbang sebesar Rp1.000 triliun terhadap PDB Indonesia di 2017.

Jumlah tersebut naik dari pencapaian di 2016 sebesar Rp922 triliun dan di 2015 yang sekitar Rp850 triliun.

“Semoga di 2018, jumlahnya meningkat jadi Rp1.100 triliun,” ungkap Triawan di konferensi pers Maker Fest 2018, Jakarta (16/3/2018).

Potensi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia dinilai masih sangat besar dan perlu digali mengingat lebih dari 30 persen dari pelaku usaha ekonomi kreatif berasal dari generasi millennial.

Maker Fest 2018 kemudian menjadi inisiasi baru antara pemerintah dengan pelaku industri kreatif. Tujuannya mendorong pelaku industri agar berani menjadi perusahaan publik (IPO) dan berbisnis hingga kancah internasional.

Inisiasi independen ini merupakan hasil kolaborasi pelaku industri dan pemerintah, antara lain Tokopedia, JNE, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Perdagangan.

Peluncuran program ini turut dihadiri CEO Tokopedia William Tanuwijaya, Kepala Bekraf Triawan Munaf, Plt Biro Humas Kemkominfo, Presiden Direktur Mohammad Feriadi, Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Gati Wibawaningsih, dan pendiri produk komestik BLP Lizzie Parra.

William Tanuwijaya, yang didapuk menjadi Chairman Maker Fest 2018, mengungkapkan bahwa ia tergerak untuk ikut serta dalam program tersebut berdasarkan pengalamannya membangun dan mengembangkan Tokopedia.

Menurut William, banyak kreator lokal yang cuma fokus berdagang saja, belum berbadan hukum dan belum berniat untuk mengembangkan bisnisnya hingga ke kancah internasional.

“Kami ingin menularkan cita-cita ini [untuk mendunia]. Tidak hanya untuk kreator di Jakarta, tetapi juga di daerah. Tak cuma untuk pedagang, tetapi juga offline. Bahkan kami ingin mereka bisa sampai IPO,” ujar William.

Maker Fest 2018 merupakan program pertama yang nantinya akan digelar rutin setiap tahun. Tahun ini Maker Fest akan menyambangi delapan kota pada April-Desember, yakni Jakarta, Medan, Padang, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar.

Rangkaian acaranya terdiri dari berbagai workshop, sharing session, dan Local Maker Competition dengan total hadiah hingga Rp1,5 miliar untuk tiga pemenang.

Lewat Maker Fest 2018, program ini menargetkan satu juta merek (brand) baru lahir dalam lima tahun ke depan. Tak hanya di sektor digital, tetapi juga sektor-sektor lain.

“Makanya di berbagai kota nanti kami akan bukan sesi konsultasi gratis bahkan akses ke investor. Mereka yang ahli sesuai bidangnya dapat memberikan masukan bagi pelaku usaha,” tambah William.

Broadband sebagai enabler

Plt Biro Humas Kemkominfo Noor Iza menambahkan partisipasi pihaknya dalam program ini sejalan dengan komitmen pemerintah menghapus kesenjangan internet di seluruh wilayah Indonesia.

Ia menegaskan pentingnya pembangunan internet broadband di Indonesia sebagai enabler industri kreatif di Tanah Air.

“Tanpa internet, layanan logistik, financial, e-commerce, dan sektor kreatif akan sulit berjalan,” kata Noor.

Untuk itu, pemerintah tengah menyelesaikan proyek pengerjaan kabel fiber optic Palapa Ring wilayah Barat yang ditargetkan selesai dan dapat beroperasi tahun ini. Sementara pembangunan Palapa Ring wilayah Timur dan Tengah ditargetkan rampung pada tahun 2019.

Kemkominfo juga tengah menyiapkan satelit High Throughput untuk menjangkau pelaku usaha yang tinggal di wilayah terpencil. Noor menyebutkan bahwa satelit tersebut dapat mengirimkan data dengan kecepatan hingga 12Mbps pada 2020 mendatang.

Pemerintah Indonesia Juga Blokir Fight of Gods, Steam Tetap Bisa Diakses Secara Normal

Minggu lalu, pemblokiran Steam oleh pemerintah Malaysia terkait game yang dianggap melecehkan agama membuat kehebohan di kalangan gamer. Para user khawatir, tindakan tersebut akan memicu upaya serupa tiap kali pemerintah menemukan permainan yang bertentangan dengan pandangan mereka. Ada belasan ribu game di Steam, jadi peluang menemukan judul-judul ‘antik’ seperti Fight of Gods cukup besar.

Pemerintah Indonesia sendiri akhirnya mengambil langkah yang sama, tapi tanpa ada pemutusan akses ke Steam. Gamer lokal bisa menikmati permainan-permainan Steam secara normal. Namun jika Anda mengecek laman Fight of Gods sekarang, akan muncul notifikasi eror bertuliskan ‘item ini sedang tidak tersedia di wilayah Anda’. Bahkan ketika search bar digunakan, Fight of Gods tak lagi keluar. Alasannya adalah karena Kemenkominfo sudah mengajukan permintaan pemblokiran game pada Steam.

Via Kompas, Noor Iza selaku juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, permohonan penutupan akses dikirimkan pada hari Rabu minggu ini. Kemenkominfo memberikan waktu dua kali 24 jam bagi Valve untuk melakukannya. Berdasarkan perhitungan kasar, maka tenggat waktunya adalah hari Jumat ini. Namun tampaknya publisher merespons dengan tanggap. Fight of Gods sudah tak lagi dapat dibeli sejak kemarin.

Dirjen Aptika Kemenkominfo Samuel Abrijani Pangerapan juga berkomentar, “Permainan ini tak layak untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia. Kita adalah bangsa yang beragama, simbol-simbol agama bukan untuk dipermainkan, apalagi dipertarungkan. Hal tersebut bisa menimbulkan gesekan berbau SARA.”

Saya belum bisa memastikan apa yang terjadi bagi user Steam Indonesia yang kebetulan telah membelinya. Sewaktu penjualan tiket early access-nya masih tersedia, Fight of Gods dijajakan seharga Rp 42 ribu. Sangat murah. Apakah Valve mengembalikan uang mereka? Atau gamer diperkenankan buat menyimpan dan memainkannya?

Fight of Gods adalah permainan fighting yang memparodikan mitos figur, dewa dan sosok-sosok penting dalam agama. Titel Steam Early Acess di sana menandai bahwa game ini masih belum rampung dikembangkan oleh developer-nya, Digital Crafter asal Taiwan.

Kualitas visual dan gameplay Fight of Gods tentu saja kalah jauh dari franchise-franchise terkenal seperti Street Fighter dan Tekken, tapi pemblokiran Steam oleh Malaysia dan kegaduhan yang disebabkan olehnya membuat Fight of Gods semakin tersohor. Berdasarkan sejumlah review di Steam, user yang tadinya tidak mengacuhkan game ini malah memutuskan untuk membelinya ‘sebagai bentuk kritik terhadap kakunya pemerintah Malaysia’.

Tak cuma diblokir di Indonesia dan Malaysia, Fight of Gods juga memperoleh perlakuan serupa dari pemerintah Thailand. Sementara itu, permainan ini malah jadi judul yang dilombakan dalam turnamen game Revolution 2017 di kota London.

Badan Siber dan Sandi Nasional Diharapkan Menjadi Induk Pengamanan Siber

Peraturan Presiden (PP) Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) telah ditandatangani Presiden pada 19 Mei 2017 lalu. Lembaga negara non-kementerian tersebut akan efektif bertugas (selambatnya) mulai Oktober 2017 mendatang. Tugas utamanya untuk melaksanakan keamanan siber dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengkonsolidasikan berbagai unsur yang terkait.

Salah satu yang melatarbelakangi pembentukan BSSN adalah permasalahan siber di Indonesia yang belum terintegrasi. Dari tata kelola yang cenderung masih bersifat parsial, celah kerawanan masih banyak ditemukan di sana-sini. Dikhawatirkan menjadi ancaman ketahanan dan keamanan secara nasional.

Berkaitan dengan pembentukan BSSN ini kami mencoba mendiskusikan beberapa hal terkait dengan urgensi dan harapan capaian. Kami berdiskusi dengan Plt Ka Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika Noor Iza.

“Pembentukan BSSN sangat penting, fungsinya memungkinkan kolaborasi yang telah dilakukan oleh berbagai kementerian/lembaga kemudian disatukan di dalam BSSN. Termasuk dalam melakukan pengamanan siber untuk objek vital nasional. Dengan ditatanya Lembaga Sandi Negara menjadi BSSN, keamanan siber nasional diharapkan dapat diwujudkan lintas sektor secara efektif dan efisien,” ujar Iza.

Berdasarkan Perpres yang telah disahkan, BSSN menjadi lembaga yang akan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menko Polhukam. Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi di bawah Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo juga akan melebur ke dalam BSSN.

“Saat ini belum ada yang menjadi induk pengamanan siber dari masing-masing sektor strategis. Kemenkominfo sudah mengawali peta jalan keamanan siber untuk objek vital nasional. Roadmap ini nanti tentu akan terus ditingkatkan dan dikembangkan di BSSN, sehingga BSSN yang akan menjadi induk atau pengkoordinasi pengamanan siber nasional. Dengan demikian pembentukan BSSN akan mengoptimalkan sistem pengawasan dan keamanan siber negara yang sudah ada dengan memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor,” lanjut Iza.

Terkait dengan kebutuhan badan pengamanan siber berskala nasional sebenarnya juga sudah diisyaratkan sejak lama. Keresahan terhadap serangan siber sendiri memuncak di Indonesia ketika Ransomeware WannaCry beberapa waktu lalu menjangkit banyak komputer di instansi krusial. Dari situ banyak yang mulai menaruh kewaspadaan terkait keamanan komunikasi jalur internet.

“Serangan siber sangat bermacam-macam, yang masing-masing memiliki keunikan cara bekerjanya sehingga tentu dalam menanganinya juga harus meliputi jurus-jurus yang tepat untuk setiap serangan. Serangan siber juga terus tumbuh dan bahkan selalu mengintai titik lemah suatu instalasi komputer. Oleh karena itu penanganan keamanan siber harus komprehensif. Dalam suatu penyelenggara objek vital nasional harus tersedia sistem, gugus kendali dan tata kelola yang diikuti dengan pemantau dan pengawasan. Gugus kendali akan melakukan mekanisme kerja identify, detect, protect, respond, dan recover,” jelas Iza.

Sesuai dengan fungsinya, BSSN nantinya akan dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Sekretariat Umum serta empat deputi yaitu, Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi, Deputi Bidang Proteksi, Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan, serta Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian.