Tag Archives: P2P Lending

Bank Mandiri mengumumkan fasilitas kredit talangan untuk pelaku UKM yang menjadi konsumer Meratus Group, bekerja sama dengan Modal Rakyat

Modal Rakyat Gandeng Bank Mandiri dan Meratus Perdalam Penetrasi ke Segmen B2B

Berita, , , , , , , , ,

Bank Mandiri mengumumkan fasilitas kredit talangan untuk pelaku UMKM yang menjadi konsumer Meratus Group, perusahaan pelayaran dan logistik untuk membiayai operasional jasa angkutan laut kontainer. Penyediaan fasilitas ini dilakukan dengan menggaet startup p2p lending Modal Rakyat, melalui produk ‘smart financing’.

SVP SME Banking Bank Mandiri Alexander Dippo menyampaikan sinergi antara ketiga pihak ini merupakan salah satu strategi perseroan untuk memperluas akses pembiayaan melalui sarana digital, sekaligus meningkatkan penyaluran kredit di sektor industri logistik di tanah air.

“Bank Mandiri akan mendukung kebutuhan kredit modal kerja customer Meratus Group, serta mendukung Meratus Group meningkatkan relationship dengan customer, serta menyempurnakan layanan close-loop-ecosystem. Melalui produk smart financing ini, customer Meratus Group bisa mendapatkan fasilitas kredit yang diproses secara digital, tanpa harus datang ke bank,” ucapnya dalam penandatanganan perjanjian kerja sama di Jakarta, Senin (22/1).

Bank Mandiri sebagai super lender dari Modal Rakyat berkomitmen untuk menyiapkan fasilitas kredit sebesar Rp200 miliar sepanjang tahun ini untuk Meratus Group. Tidak menutup kemungkinan akan bertambah seiring dengan kelanjutan ke depannya.

Sebagai catatan, sepanjang 2023, total penyaluran kredit Bank Mandiri melalui kerja sama dengan perusahaan digital dan fintech p2p lending telah mencapai Rp3,58 triliun kepada lebih dari 266 ribu debitur.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Chief Commercial Officer Meratus Group Alex Hadinoto, produk smart financing ini dibutuhkan oleh konsumer Meratus Group yang sering terkendala operasional bisnisnya karena masalah cash flow. Oleh karena itu, perusahaan menginisiasikannya sebagai bentuk pelayanan kepada konsumer loyalnya.

“Partner kami selalu berkembang bisnisnya, tapi terkadang ada fluktuasi. Ketika terjadi peningkatan skala bisnis tiba-tiba, ada isu cash flow. Kita tahu persis isu ini sudah sejak lama, tapi karena kita ini bukan institusi keuangan makanya perlu partner,” ujarnya.

Dalam produk jenis invoice-based financing ini, Meratus akan menyeleksi calon-calon konsumer bisnis yang layak mendapatkan fasilitas kredit, berdasarkan profil dan historisnya. Bila lolos, limit kredit yang disediakan maksimal Rp2 miliar, tanpa agunan, dan bunga yang kompetitif. Akan tersedia dasbor yang bisa mereka akses dan memilih jenis pembayaran yang diinginkan, smart financing atau bayar dengan ToP (term of payment).

“Harapannya kerja sama ini akan terus berjalan dengan banyak pengembangan berikutnya, baik menaikkan limit atau kebutuhan lainnya, sebab kita terhubung dengan banyak pihak yang punya kebutuhan finansial yang bermacam-macam terkait bisnis mereka,” tutupnya.

Masuk ke lebih banyak ekosistem B2B

CEO Modal Rakyat Christian Hanggra menyampaikan, startupnya bertindak sebagai perantara dalam pemberian fasilitas kredit antara Bank Mandiri dan Meratus Group. Dengan demikian, proses pengajuan hingga pencairan kredit sepenuhnya sudah terdigitalisasi.

Tidak berhenti di situ, Modal Rakyat akan masuk ke lebih banyak ekosistem B2B, seiring dengan fokus perusahaan yang bermain di sektor pembiayaan produktif. Serta, dalam rangka menjaga kualitas penyaluran pembiayaan yang lebih berkualitas di tengah kondisi yang masih menantang pasca-pandemi dan tahun politik.

“Kita akan perkuat assessment borrower, tapi akan perkuat lagi [assessment] di supplier dan mitra strategis supplier-nya karena kita akan perkuat bisnis invoice financing dan PO financing, seperti dengan Meratus ini,” terangnya.

Sepanjang tahun lalu, Modal Rakyat telah menyalurkan pembiayaan hingga Rp1,4 triliun. Diklaim TWP90 dapat terjaga di kisaran 2%-3%. Mayoritas borrower bergerak di segmen perdagangan, logistik, dan bisnis online di platform e-commerce.

Disebutkan, total borrower di Modal Rakyat mencapai lebih dari 200 klien korporat dan pengusaha individu lebih dari 10 ribu orang. Sementara itu, lender didominasi dari kalangan korporat, salah satunya adalah Bank Mandiri.

Christian menargetkan sepanjang tahun ini perusahaan dapat meningkatkan penyaluran menjadi Rp1,8 triliun. Secara year-to-date (YTD) per hari ini, outstanding di Modal Rakyat mencapai Rp30 miliar.

Christian baru diangkat sebagai CEO Modal Rakyat per Desember 2023 menggantikan Hendoko Kwik yang sebelumnya memimpin Modal Rakyat sejak Desember 2019.

Application Information Will Show Up Here

Klaim Profit Semester Lalu, Komunal Raih Pendanaan Baru

Berita, , , , , ,

Startup fintech Komunal mengumumkan pendanaan seri A+ senilai $5 juta (sekitar Rp85 miliar) yang dipimpin Sumitomo Corporation Equity Asia dengan partisipasi dari Jafco Asia, Skystar Capital, Sovereign Capital, dan Gobi Partners.

Komunal akan mendorong inklusi keuangan melalui digitalisasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang disebut punya jangkauan hyperlocal pada masyarakat setempat. Perusahaan juga akan memperluas produk dan layanan dan mendorong kemitraan dengan lebih banyak BPR, khususnya di luar Jawa dan Bali.

“Kami percaya digitalisasi BPR adalah kunci untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Kami akan terus berinovasi untuk memberikan dampak lebih besar bagi masyarakat Indonesia, khususnya UMKM di kot tier 2 dan tier 3 yang masih underserved,” ujar Co-Founder dan CEO Komunal Hendry Lieviant dalam keterangan resminya.

Disampaikan pula pencapaian bisnisnya, Komunal mengklaim telah membukukan keuntungan pada kuartal III dan kuartal IV pada tahun 2023. Komunal tercatat menyalurkan pinjaman dan deposito senilai Rp9 triliun, naik hampir tiga kali lipat dibanding tahun 2022.

Lewat KomunalP2P, perusahaan menyalurkan pinjaman Rp3,8 triliun ke lebih 1.300 proyek UMKM di mana 86% berasal dari luar kawasan Jabodetabek. Sementara lewat DepositoBPR by Komunal, perusahaan menyalurkan dana deposito senilai Rp5,2 triliun ke lebih dari 330 BPR dan BPRS di Indonesia.

Sekadar diketahui, BPR Prima Dadi Arta diakuisisi 100% oleh Komunal pada November 2021. BPR ini menjadi percontohan sekaligus laboratorium inovasi untuk mendorong efisiensi operasional dan integrasi dengan ekosistem Komunal.

Hingga saat ini, Komunal telah bermitra dengan 376 BPR di seluruh Indonesia dan menyalurkan pinjaman usaha ke UMKM yanh mayoritas berada di kota tier 2 dan tier 3. Melalui DepositoBPR by Komunal, perusahaan menempatkan deposito di ratusan BPR secara digital tanpa tatap muka.

“Komunal memberdayakan BPR dengan platfom one-stop banking-as-a-service atau BaaS yang akan berperan penting memperluas ketersediaan kredit untuk UMKM, yang juga dapay membuka potensi ekonomi di kota tier 2 dan 3,” ungkap Alan Tang, perwakilan Sumitomo Corporation Equity Asia.

Pemerataan penyaluran pinjaman usaha masih menjadi salah satu tantangan pelaku industri fintech. Berdasarkan data Fintech Report 2022-1H23, total penyaluran pinjaman masih terpusat di Pulau Jawa. Per semester I 2023, pinjaman yang tersalurkan di Jawa mencapai Rp88,9 triliun, sedangkan di luar Jawa baru mencapai Rp24 triliun.

Pelaku industri dituntut untuk meningkatkan pemerataan penyaluran, termasuk berkolaborasi dengan berbagai sektor untuk menjangkau segmen-segmen yang belum terlayani, khususnya UMKM.

Application Information Will Show Up Here
Peluncuran Roadmap Fintech P2P Lending 2023-2028 / OJK

Luncurkan Roadmap P2P Lending, OJK Soroti Pencabutan Moratorium hingga Mekanisme Penagihan

Berita, , , ,

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru meluncurkan roadmap pengembangan fintech P2P Lending untuk periode 2023-2028 sekaligus menerbitkan Surat Edaran (SEOJK) No.19 Tahun 2023 tentang pelaksanaannya. Peta jalan ini akan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor P2P Lending.

“Pertumbuhan outstanding pembiayaan dan tingkat kesehatan serta kontribusinya kepada peminjam, termasuk UMKM, akan semakin besar. Roadmap ini akan menjadi masa depan penentu apakah industri benar-benar kuat dan merespons dengan tepat terhadap kepercayaan, tanggung jawab, dan ekspektasi yang begitu besar dari masyarakat dan pemerintah,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam keterangan resminya.

Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis
Teknologi Informasi (LPBBTI/fintech P2P Lending) memuat sejumlah program strategis, termasuk pencabutan moratorium P2P di sektor produktif dan penataan mekanisme penagihan pinjaman.

OJK membentuk satuan tugas atau task force yang akan melaksanakan dan mengevaluasi roadmap, target, dan program kerja dalam lima tahun ke depan. Satuan tugas ini akan beranggotakan OJK, asosiasi, dan P2P Lending. Berikut rangkumannya:

Modal, penagihan, hingga moratorium

OJK menetapkan program strategis yang akan dijalankan dalam lima tahun mendatang dalam tiga fase implementasi, antara lain:

  1. Penguatan permodalan, tata kelola, manajemen risiko, dan SDM melalui pemenuhan ketentuan ekuitas minimum, pengembangan dan penguatan credit scoring, serta program sertifikasi SDM.
  2. Penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan lewat penyusunan tindak lanjut UU Pengembangan dan Penguatan Sistem Perbankan (PPSK), relaksasi batas maksimum pembiayaan untuk mendukung sektor produktif, pengaturan manfaat ekonomi (suku bunga), dan pembukaan moratorium P2P Lending, khusus sektor produktif dan UMKM.
  3. Penguatan perlindungan konsumen melalui penataan mekanisme penagihan (debt collection), penertiban iklan menyesatkan, dan pemberantasan dan penegakan sanksi pidana terhadap P2P Lending ilegal.
  4. Pengembangan elemen ekosistem melalui penataan dan penguatan peran asosiasi, penguatan dukungan asuransi/penjaminan kredit, dan perluasan jalur distribusi penyaluran pembiayaan ke sektor produktif dan UMKM.
  5. Pengembangan infrastruktur data dan sistem informasi melalui pengembangan Pusdafil dan SLIK.

Suku bunga dan denda keterlambatan

Peluncuran roadmap P2P Lending ini diikuti dengan diterbitkannya Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.05/2023 pada 8 November 2023 yang menjadi tindak lanjut POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi.

Salah satu aturan yang dimuat dalam Surat Edaran ini adalah terkait penetapan batas maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) dan denda keterlambatan berdasarkan jenis pendanaan sektor produktif dan sektor konsumtif.

Diolah kembali oleh DailySocial.id / Sumber: OJK

Disebutkan juga, penetapan manfaat ekonomi dan denda keterlambatan tidak boleh melebihi 100% dari nilai pinjaman yang tercantum dalam perjanjian. Maka itu, penyelenggara P2P diminta untuk memerhatikan kemampuan bayar peminjam. Salah satunya memastikan peminjam tidak menerima pendanaan lebih dari tiga penyelenggara P2P Lending.

Langkah moratorium

Moratorium pendaftaran P2P telah berlangsung sejak Februari 2020. Langkah ini diambil oleh OJK karena pesatnya perkembangan fintech di Indonesia tak diikuti dengan pemenuhan persyaratan fintech, terutama maraknya P2P ilegal.

OJK mencatat kerugian masyarakat akibat investasi dan P2P ilegal mencapai Rp120,7 triliun di sepanjang 2022. Selain itu, industri P2P juga dihadapkan pada tantangan kredit macet sejak tahun lalu. Sebanyak 25 P2P tercatat memiliki kredit macet (TWP 90) melampaui 5% per Januari 2023.

Maka itu, moratorium ini diharapkan dapat memberikan waktu bagi OJK untuk menyempurnakan peraturan dan pengawasannya terhadap industri P2P. Di samping itu, pelaku P2P juga dapat meningkatkan kualitas dan layanan, terutama perihal manajemen risiko dan perlindungan konsumen.

Per September 2023, OJK melaporkan outstanding pembiayaan yang disalurkan oleh P2P Lending naik 14,28% (YoY) dengan total Rp55,7 triliun dan Tingkat Wanprestasi (TWP 90) sekitar 2,82%. Dari total penyaluran pinjaman, segmen UMKM mengambil porsi sebesar 36,57%. Terdapat 102 pemain P2P yang telah terdaftar dan berizin di OJK.

Startup fintech lending Investree, melalui perusahaan induk akan meraih pendanaan Seri D senilai Rp3,6 triliun yang dipimpin JTA Holdings

Investree Galang Pendanaan Seri D Rp3,6 Triliun Dipimpin JTA Holdings

Berita, , , , , ,

Startup fintech lending Investree, melalui perusahaan induk Investree Singapore Pte Ltd (Investree Group) akan meraih pendanaan seri D senilai 220 juta Euro atau setara 3,6 triliun Rupiah yang dipimpin oleh JTA International Holdings, diikuti oleh investor lama SBI Holding, yang sebelumnya mendanai Investree pada putaran seri B dan C.

Disebutkan, pendanaan seri D ini masih dalam proses yang akan difinalisasi di kemudian hari.

Pada akhir tahun lalu, Investree sudah mengumumkan rencana penggalangan seri D ini. JTA Holdings menunjukkan komitmennya untuk memimpin putaran tersebut. Target penutupan dana ini molor dari rencana awal, yakni Januari 2023.

Sebagai bagian dari kesepakatan, JTA International Holding dan Investree telah menyelesaikan pendirian perusahaan patungan bernama “JTA Investree Doha Consultancy”, yang berfungsi sebagai pusat Investree di Timur Tengah untuk menawarkan solusi teknologi pinjaman digital UMKM, salah satunya adalah layanan penilaian kredit berbasis AI.

Usaha patungan ini memungkinkan JTA International Holding dan Investree menghadirkan teknologi inovatif yang dibangun di Indonesia untuk memberdayakan UMKM di Qatar, Timur Tengah, dan Asia Tengah.

Investree terakhir kali mengumpulkan dana sebesar $23,5 juta dalam putaran pendanaan seri C pada Maret 2020 yang dipimpin oleh MUFG Innovation Partners dan BRI Ventures.

President Director & Co-Founder/CEO Investree Adrian Gunadi menyampaikan dana segar tersebut akan digunakan untuk memperluas produk dan layanannya, serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai mitra untuk memberikan solusi digital yang lebih inovatif bagi para pelaku UMKM.

Ia juga menegaskan, berdirinya JTA Investree Doha menandai visi bersama mereka untuk semakin memperluas teknologi pinjaman UMKM digital, dengan JTA Investment Holding sebagai mitra strategis Investree.

“Kami dapat menyampaikan bahwa hingga saat ini, usaha patungan antara Investree dan JTA International Holding telah didirikan secara lengkap dan diakui secara resmi oleh pemerintah Qatar. Prosesnya memakan waktu karena terdapat berbagai langkah yang harus kami patuhi. dengan peraturan perundang-undangan di Qatar,” kata Adrian.

Didirikan pada 20105, Investree menyediakan empat produk pinjaman untuk UMKM, yaitu Invoice Financing untuk UMKM yang memberikan layanan/produk kepada perusahaan besar dengan sumber pembayaran dari invoice; Working Capital Term Loan (WCTL) untuk UMKM dengan model bisnis yang unik; Buyer Financing untuk UMKM sebagai pembeli ritel di pengecer besar/grosir; dan Pinjaman Produktif Mikro untuk pengusaha ultra mikro dari ekosistem mitra Investree.

Per Oktober 2023, Investree Indonesia telah mencatatkan total pencairan pinjaman sebesar Rp13,97 triliun dalam bentuk pinjaman produktif sejak didirikan di 2015. Investree Indonesia merupakan anak perusahaan Investree Group, perusahaan induk yang berbasis di Singapura, bersama Investree Thailand dan Investree Filipina.

Tersandung isu gagal bayar

Di Indonesia, pada Mei 2023, Investree masuk dalam radar OJK karena dikaitkan dengan isu gagal bayar. Lender (pemberi pinjaman) di Investree belum dibayar hingga ratusan hari. Perusahaan telah diminta oleh regulator untuk membuat rencana aksi, seperti meningkatkan upaya tagih pada portofolio yang jatuh tempo.

“Ini kita tindaklanjuti lagi kalau tidak sesuai,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PMVL) OJK Agusman seperti dikutip dari CNBC Indonesia.

Kondisi tersebut menjadi perhatian penting, lantaran TKB90 yang dicatatkan di situs perusahaan adalah 95,37% per hari ini (5/10). Angka tersebut sedikit lebih rendah dari rata-rata di industri sebesar 96,53% per Juli 2023.

Aplikasi Investree di Google Play dihujani dengan keluhan-keluhan lender yang mengaku tidak menerima pengembalian lebih dari ratusan hari.

Application Information Will Show Up Here
Aturan Fintech Lending

Membahas Aturan Main Fintech Lending

Feature, , , , ,

Beberapa waktu terakhir, industri fintech lending di Indonesia kembali menjadi sorotan. Gara-garanya kasus gagal bayar yang viral di media sosial, menyeret nama salah satu platform terdaftar di OJK yakni AdaKami (PT Pembiayaan Digital Indonesia). Baik AdaKami, OJK, maupun AFPI sebagai asosiasi yang menaungi bisnis fintech lending di Indonesia sudah memberikan keterangan, yang intinya masing-masing tengah mendalami kasus ini.

Di tengah popularitasnya, industri fintech lending memang dihadapkan pada sejumlah isu menahun. Mulai dari eksistensi platform ilegal [yang terus-menerus diberantas, namun juga tetap berdatangan], pelanggaran SOP proses bisnis yang tertera dalam aturan [penagihan dengan intimidasi dll], hingga yang paling miris yakni soal literasi finansial rendah para konsumennya.

Menurut rilis terbaru OJK, per 9 Maret 2023 ada 102 pemain fintech lending berizin. Secara akumulasi, per Juli 2023 para pemain telah menyalurkan Rp657.854,73 miliar pinjaman melalui lebih dari 435 juta transaksi pendanaan, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Adapun saat ini ada lebih dari 117 juta rekening pinjaman terdaftar.

Latar belakang munculnya fintech lending karena adanya funding gap di tengah masyarakat. Menurut data IMF, secara total ada kebutuhan kredit senilai Rp1.600 triliun setiap tahunnya. Sementara lembaga keuangan konvensional (bank/multifinance) baru bisa melayani sekitar Rp600 triliun saja.

Isu yang ramai di media sosial

Dari yang ramai diperbincangkan di media sosial, ada tiga kasus utama yang disoroti: dugaan korban bunuh diri akibat gagal bayar, teror penagihan, dan tingginya bunga/biaya pinjaman. Kendati AdaKami mengelak pihaknya melakukan hal tersebut, namun netizen yang menyebarkan informasi ini turut menyertakan bukti-bukti berupa tangkapan layar aplikasi dan beberapa rekaman proses penagihan yang kurang beradab.

Terkait kasus bunuh diri, sebenarnya ini bukan baru kali ini terjadi. Beberapa kasus bunuh diri yang dilatarbelakangi gagal bayar pinjaman online sudah mulai diberitakan sejak beberapa tahun lalu. Misalnya pada Februari 2019, ada sopir taksi berinisial Z (35 tahun) ditemukan tewas di kamar indekos. Dari sepucuk surat yang ditemukan polisi, korban meminta ke OJK atau pihak berwajib untuk memberantas pinjol yang menurutnya seperti ‘jebakan setan’.

Kasus serupa juga terjadi di tahun-tahun berikutnya. Lebih dari 10 kasus bunuh diri yang sama diberitakan media selama 3 tahun terakhir.

Motif bunuh diri karena para korban merasa tertekan dan dipermalukan atas proses penagihan yang dilakukan secara intimidatif — tidak hanya pada dirinya, tapi ke orang-orang di sekitarnya. Mengingat banyak aplikasi [khususnya yang ilegal] turut meminta akses  ke kontak ponsel pelaku.

Padahal OJK maupun AFPI sudah memiliki aturan yang sangat rinci terkait skema penagihan ini, baik saat dilakukan secara in-house ataupun lewat pihak ketiga. Tidak dimungkiri karena keterbatasan area operasional, banyak pemain fintech lending menyewa jasa pihak ketiga untuk proses collection, untuk melakukan penagihan via ponsel maupun mediasi secara langsung kepada para nasabahnya.

Skema penagihan yang ditentukan

Dalam Peraturan OJK No. 10 tahun 2022, tertera bawhwa penyelenggara pinjol hanya boleh menagih dalam waktu 90 hari dan selebihnya hangus. Mekanismenya lalu didetailkan dalam ketentuan AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia).

Terkait tata cara penagihan yang diatur AFPI poinnya sebagai berikut:

  1. Perusahaan wajib memiliki dan menyampaikan prosedur penagihan apabila terjadi gagal bayar.
  2. Langkah-langkah yang dianjurkan: pemberian peringatan, penjadwalan restrukturisasi, korespondensi jarak jauh via telepon/email/lainnya, kunjungan/komunikasi dengan tim penagihan, dan penghapusan pinjaman.
  3. Karyawan internal penagihan dari perusahaan fintech lending diwajibkan mendapatkan sertifikasi Agen Penagihan dari AFPI/OJK.
  4. Perusahaan fintech wajib menginformasikan kepada penerima pinjaman secara detail mengenai risiko jika tidak melakukan pelunasan.
  5. Dilarang melakukan penagihan dengan intimidasi, kekerasan fisik dan mental ataupun cara-cara yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat serta harga diri penerima pinjaman — entah itu di secara langsung maupun lewat dunia maya baik terhadap diri peminjam, harta benda, kerabat, rekan dan keluarganya.

Pun jika penagihan dipasrahkan kepada pihak ketiga, AFPI juga sudah memiliki ketentuan khusus, sebagai berikut:

  1. Pihak ketiga harus terdaftar di AFPI dan memiliki sertifikat untuk melakukan penagihan pinjaman online.
  2. Seluruh karyawan penagihan dari perusahaan jasa pelaksanaan penagihan diwajibkan memperoleh sertifikasi Agen Penagihan.
  3. Perusahaan fintech pendanaan menggunakan pihak ketiga untuk tagihan yang telah melewati batas keterlambatan yaitu lebih dari 90 hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman.
  4. Selain menggunakan pihak ketiga untuk menagih pinjaman lebih dari 90 hari, perusahaan fintech lending juga bisa melakukan beberapa hal ini, yaitu:
    • Menunjuk kuasa hukum dan mengajukan upaya hukum yang tersedia atas nama pendana kepada penerima pinjaman tentunya harus sesuai dengan UU yang berlaku.
    • Untuk pemberian pinjaman kepada peminjam dengan skema kerja sama (misalnya kerja sama supply chain atau distributor financing), penagihan bisa dilakukan oleh business partner
  5. Perusahaan fintech lending dilarang menggunakan pihak ketiga perusahaan jasa penagihan yang masuk ke dalam daftar hitam OJK/AFPI.

Ketentuan terkait bunga

Kasus yang disoroti juga terkait biaya layanan yang sangat besar, mendekati 100% dari nilai pinjaman. Sebenarnya praktik ini ilegal, faktanya OJK mengatakan bahwa batas tingkat bunga termasuk biaya lainnya untuk fintech lending yang ditetapkan oleh AFPI yaitu sebesar maksimal 0,4 persen per hari dan lebih ditujukan untuk pinjaman jangka pendek. Angka ini turun, beleid sebelumnya mengisyaratkan bunga maksimal 0,8 persen per hari.

Sebelumnya bunga fintech lending memang bisa dibilang relatif tinggi jika dibandingkan dengan produk kredit perbankan. Menurut AFPI ada beberapa faktor, pertama karena fintech lending memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi akan kredit macet dari nasabah. Kedua, terkait berbagai kemudahan yang ditawarkan lewat digitalisasi dari proses onboarding sampai pencairan dana. Dan ketiga, tenor pinjaman online ini relatif pendek.

Kabar dijalankan oleh entitas luar

Isu lain yang turut viral dibahas adalah keterlibatan entitas luar terhadap bisnis pinjaman online di luar, lantaran dalam perjanjian menyebutkan ada perusahaan nonlokal yang menjadi pihak pemberi dana. Secara aturan dalam POJK, untuk mendapatkan izin dari otoritas fintech lending harus berupa entitas dan kepemilikan lokal, sehingga harus berbadan hukum (PT) di Indonesia. Dan saat ini 100% entitas yang terdaftar di OJK memiliki PT terdaftar.

Terkait keterlibatan entitas luar ini, DailySocial.id mencoba menelusurinya, bertanya langsung dengan pihak yang terkait. Narasumber kami, mantan CEO dari perusahaan fintech lending berlisensi OJK bercerita. Kebanyakan penyaluran pinjaman fintech lending memang berasal dari super lender di luar negeri — untuk yang konsumtif paling banyak dari Tiongkok atau Hong Kong yang berbadan hukum di Singapura.

Namun praktik ini dinilai memang umum dilakukan dan tidak melanggar aturan. Dalam debutnya, salah satu KPI perusahaan fintech lending adalah menyalurkan dana pinjaman sebanyak-banyaknya. Untuk mencapai hal tersebut maka memerlukan talangan dana yang besar. Jika hanya mengandalkan pendana ritel, nilainya akan sangat kurang. Untuk itu para perusahaan melakukan penggalangan pinjaman (debt/loan channeling) ke super lender institusi.

Narasumber kami juga menjelaskan, biasanya skema kerjanya adalah super lender tersebut akan membuat entitas di lokal atau di Singapura, bertujuan untuk bisa memantau langsung proses bisnis dari perusahaan fintech yang dibantunya. Terkait penyaluran dana, super lender terlebih dulu mentransfer ke perusahaan fintech, lalu fintech tersebut yang meneruskan ke konsumen akhir. Jika dalam perjanjian pinjaman, biasanya super lender dilibatkan menjadi pihak kedua sebagai pemilik dana.

Sebagai informasi, di perjanjian peminjaman dana, ada tiga pihak yang dilibatkan: peminjam/konsumen, pemberi dana, dan platform/penyalur.

Di sisi lain, memang tidak sedikit perusahaan fintech lending lokal yang menjadi perpanjangan tangan (ekspansi) dari perusahaan dari luar.

Seperti dikutip dari Katadata, Peneliti Ekonomi Digital Ignatius Untung Surapati mengatakan bahwa dirinya tidak yakin bahwa fintech itu 90% lokal. Ia mencontohkan platform seperti OVO, Gopay, ShopeePay, dan lainnya yang menjadi penguasa pasar sebagian besar dananya dari para investor yang berasal dari India, Tiongkok, dan negara lainnya.

Sumber kami juga tidak mengelak tentang kondisi ini. Karena memang banyak fintech lending lokal yang bisnis (utamanya) turut dioperasikan dari luar negeri.

Kami pun mencoba melakukan penelusuran, salah satunya dengan mengidentifikasi perusahaan operator di balik aplikasi fintech lending yang beredar di Indonesia. Caranya dengan mengidentifikasi perusahaan yang mengiklankan aplikasi tertentu melalui AdSense. Ditemukan tidak sedikit entitas luar — kendati banyak juga yang dioperasikan PT dari Indonesia — yang berupaya memasarkan layanan tersebut.

Literasi finansial masyarakat

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen dan inklusi keuangan sebesar 85,10 persen. Nilai ini meningkat dibanding hasil SNLIK 2019 yaitu indeks literasi keuangan 38,03 persen dan inklusi keuangan 76,19 persen.

Proposisi tersebut artinya menunjukkan akses ke layanan keuangan saat ini lebih mudah, dibanding kompetensi terkait produk keuangan itu sendiri.

Literasi keuangan adalah pengetahuan seseorang terhadap produk-produk finansial. Sementara inklusi keuangan merujuk pada kondisi kepemilikan akun bank atau lembaga keuangan lainnya oleh kalangan penduduk usia produktif.

Sebagai gambaran, dari statistik OJK, paling banyak pemilik akun pinjaman online ada di rentang usia 19-34 tahun dengan pembagian yang berimbang antara laki-laki dan perempuan. Sementara penyalurannya 81% masih di area Jawa. Atas dasar ini, aturan baru POJK mulai mendorong para pemain untuk memberikan porsi lebih kepada peminjam di luar Jawa. Ini menjadi misi yang mulia, kendati PR untuk edukasi pengguna juga relatif akan lebih menantang.

Regulasi finetch lending memang sudah selayaknya dibuat sangat ketat dan disiplin. Termasuk upaya pemberantasan pemain ilegal dan sanksi terhadap pelanggaran. Toh sedari dulu sektor keuangan memang high-regulated. Namun yang tak kalah penting adalah upaya edukasi ke masyarakat terkait produk keuangan dan risiko secara mendalam. Karena pada akhirnya, kasus viral tersebut tidak akan terjadi jika dari awal masyarakat terkait sudah memahami betul ketentuan produk pinjaman yang dilanggan tersebut.

Dalam POJK, sebenarnya juga sudah diatur kewajiban pemain industri melakukan edukasi kepada masyarakat. Di beleid lama tertera di pasal 33 POJK 77/2016, berbunyi penyelenggara mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Bentuk dukungan tersebut dituangkan dalam bentuk sosialisasi dan edukasi. Bagi penyelenggara yang sudah terdaftar wajib 12 kali sosialisasi di 12 kota dan provinsi berbeda dengan proporsi 6 di Pulau Jawa dan 6 di luar Pulau Jawa. Sedangkan Penyelenggara berizin rutin 3 kali dalam satu tahun dengan proporsi 1 kali di Pulau Jawa dan 2 kali di luar Pulau Jawa.

Pada intinya, seluruh stakeholder yang terlibat dalam industri fintech lending harus saling mendukung. Pemerintah mengawasi ekosistem industri; industri memberi memberikan layanan dan edukasi yang baik ke masyarakat; masyarakat juga harus cermat dalam menjadi nasabah dan berperan aktif membantu regulator untuk mengawasi.

PT Akselerasi Usaha Indonesia (Akseleran Group) menunda IPO jadi tahun depan lalu PHK (layoff) 60 karyawan hampir semua divisi terdampak

Akseleran Tunda IPO Hingga Tahun Depan, Rumahkan 60 Karyawan

Berita, , , , ,

PT Akselerasi Usaha Indonesia (Akseleran Group) menunda pelaksanaan IPO dari rencana semula pada 9 Agustus 2023 menjadi tahun depan. Perusahaan berdalih keputusan dipicu karena belum menemukan investor strategis yang tepat untuk mendukung ke depannya.

“Dikarenakan kondisi pasar saat ini, dibutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mendapatkan strategic investor yang tepat yang dapat mendukung perusahaan ke depannya. Oleh karena itu, perusahaan memutuskan untuk menunda IPO untuk sementara waktu,” ujar Group CEO & Co-founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan dalam keterangan resmi.

Secara terpisah, mengutip dari Investor.id, Ivan menjelaskan faktor pemicu lainnya adalah kondisi pasar masih banyak yang ‘wait and see’, terutama bagi investor institusi, yang mana sektor teknologi belum diminati dan tingginya suku bunga di tahun ini. Belum lagi rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) yang dinilai tidak bergairah pada tahun ini dibandingkan 2022.

“Tech IPO juga institutional investor juga masih wait and see. Makanya butuh waktu lebih panjang untuk secure strategic investor untuk kami,” tegas dia.

Menyabung dari kabar tersebut, perusahaan melakukan restrukturisasi internal dengan merumahkan (PHK) kurang lebih 60 karyawan. Hampir semua divisi terdampak dari keputusan ini.

Ivan menyampaikan, restrukturisasi ini ditempuh agar grup berada dalam kondisi yang optimal untuk dapat menjalankan operasionalnya dengan lebih efektif dan efisien, agar mampu bertumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang dan tetap sehat secara finansial.

Ia berdalih, restrukturisasi ini bukan jalan pintas yang diambil perusahaan. Sebelumnya, keputusan serupa sudah ditempuh untuk meningkatkan kinerja keuangan sejak 2020, termasuk meningkatkan pendapatan usaha secara substansial sebesar 105%, 117%, dan 80%, berturut-turut dari 2020-2022, serta mengelola biaya secara efisien pada saat yang sama.

“Ini merupakan restrukturisasi internal pertama yang perusahaan lakukan sejak pertama beroperasi di 2017.”

Karyawan yang terdampak dipastikan akan menerima kompensasi sesuai haknya yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Tak hanya itu, perusahaan akan memberikan dukungan finansial, profesional, perpanjangan asuransi kesehatan, memberikan laptop, serta arragement kerja yang fleksibel agar mereka dapat melakukan transisi dan melanjutkan karier ke depannya.

Dampak pasca-tunda IPO

Sebagai dampak penundaan IPO, rencana perusahaan untuk mengakuisisi penuh perusahaan multifinance PT Pratama Interdana Finance (PIF) juga ikut tertunda. Ivan mengaku masih berdiskusi dengan manajemen PIF terkait hal tersebut.

“Deal-nya, kami akan melihat kondisi pasar dalam satu tahun ke depan. Jadi mungkin kalau kami lakukan pakai buku kuartal empat itu artinya sampai Juni tahun depan. Makanya kami lihat kondisi pasar sampai tahun depan,” jelasnya.

Kendati begitu, perusahaan akan terus melanjutkan bisnisnya sebagai p2p lending dengan memberikan kemudahan akses penyaluran untuk UKM dan investasi pendanaan yang aman buat masyarakat.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan per 2022, Akseleran masih mencatatkan rugi sebesar Rp22 miliar. Target untuk menghasilkan laba bersih selambat-lambatnya pada kuartal IV 2023 akan dikejar, dengan upaya meningkatkan penyaluran pinjaman sekaligus pendapatan, serta efisiensi pengeluaran operasional.

Dalam periode yang sama, perseroan telah menyalurkan lebih dari Rp6,5 triliun pinjaman kepada ribuan penerima pinjaman, dengan tingkat pertumbuhan majemuk tahunan (CAGR) penyaluran pinjaman mencapai 96% per tahun sejak 2018-2022.

Adapun per Juni 2023, perusahaan telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp1,44 triliun, angka ini naik 22% secara year-on-year. Tingkat NPL dapat terjaga dengan stabil sebesar 0.66% dari outstanding pinjaman per Juni 2023. Angka tersebut diklaim salah satu yang terendah di Indonesia untuk perusahaan p2p lending.

Dari sisi pendanaan, Akseleran didukung oleh lebih dari 200 ribu pemberi pinjaman ritel dan berbagai pemberi pinjaman institusional, termasuk dari BCA, BRI, Bank OCBC, Bank Mandiri, dan Bank Jtrust.

Application Information Will Show Up Here
Boost Indonesia, bisnis fintech dari Axiata Group, mengumumkan komitmennya untuk mendukung UMKM yang belum terlayani secara finansial

Boost Indonesia Incar Penambahan UMKM Peroleh Akses Pembiayaan

Berita, , , , ,

Boost Indonesia, bisnis fintech dari Axiata Group, mengumumkan komitmennya untuk mendukung UMKM Indonesia yang belum terlayani secara finansial di seluruh negeri. Sektor ini berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB Indonesia, namun sebanyak 77,6% UMKM belum menerima kredit perbankan.

“Sejak awal, tujuan dan misi kami adalah untuk melayani yang kurang terlayani, dengan mendukung para peminjam atau merchant kami secara digital dalam mencapai tujuan mereka di negara tempat kami beroperasi, termasuk Indonesia. Dengan lanskap digital yang terus berkembang, sangat penting bagi mereka untuk mendapatkan akses ke alat dan solusi tepat, yang diperlukan untuk merangkul digitalisasi,” terang Group CEO Boost Sheyantha Abeykoon dalam keterangan resmi, Senin (24/7).

Perusahaan yang berkantor pusat di Malaysia ini, sudah hadir di Indonesia sejak 2017. Produk yang ditawarkan adalah layanan pembiayaan melalui p2p lending, yaitu invoice financing dan supply chain financing.

Peminjam (disebut Boost Merchant) dapat mengajukan pinjaman hingga Rp2 miliar dalam waktu tiga bulan. Layanan tersebut memungkinkan UMKM gunakan untuk kegiatan usaha, memperluas toko, membayar gaji karyawan, dan mewujudkan impian usaha mereka.

Boost Merchant juga mendapat keuntungan dari Boost Kedai, sebuah platform digital yang dirancang untuk menyederhanakan proses rantai pasok bagi UMKM di era ekonomi digital. Platform tersebut menghubungkan Boost Merchant dengan pemasok dan menawarkan metode pembayaran yang nyaman melalui Boost Tempo untuk manajemen arus kas.

“[..] Saat ini, kami bermitra dengan pelaku ekosistem untuk melihat bagaimana kami dapat mengubah model fintech lending kami yang terkini menjadi solusi dan produk usaha yang bernilai bagi UMKM di Indonesia agar tumbuh tak terbatas,” tambah CEO Boost Indonesia Stefanus Warsito.

Menurutnya, lebih dari 40% nasabah Boost di Malaysia dan Indonesia belum pernah menerima kredit dari penyedia jasa keuangan lain sebelumnya. Kondisi tersebut jadi faktor pemicu perusahaan untuk menjangkau lebih banyak UMKM.

Diklaim, sejak awal berdiri hingga tahun ini, perusahaan telah menyalurkan pinjaman hampir Rp9 triliun di Malaysia dan Indonesia, dengan lebih dari 40% atau sekitar Rp3 triliun dari nominal tersebut dicairkan di Indonesia.

Kepercayaan peminjam disebutkan menunjukkan tren positif, terlihat dari repeat rate atau pengajuan pinjaman kembali mencapai 90% untuk pembiayaan mikro jangka pendek. Penyaluran ini tumbuh lebih dari 13% per tahunnya dengan pencairan rata-rata per bulan sebesar Rp208 miliar. Diklaim, pencapaian tersebut membawa Boost berada di posisi sebagai salah satu pemain fintech teratas di Indonesia.

Perkembangan Boost

Pada awal perusahaan beroperasi di Indonesia, hadir sebagai mobile wallet yang memungkinkan pengguna untuk membayar transaksi di merchant dengan memindai kode QR. Selain pembayaran, aplikasi tersebut juga dilengkapi dengan program loyalitas dan gamifikasi.

Pengembangan bisnis berikutnya terjadi di 2020, saat itu perusahaan memperluas suplai produk, melalui kemitraan dengan perusahaan lainnya, untuk melengkapi produk yang dapat dijual kembali oleh merchant. Juga, mulai membuka akses pendanaan untuk merchant.

Keputusan untuk mantap beralih sebagai p2p lending, perusahaan mengumumkan akuisisi 68,75% saham PT Creative Mobile Adventures (KIMO) pada Mei 2021. KIMO adalah perusahaan p2p lending yang memfokuskan diri pada pembiayaan supply chain telekomunikasi.

Di kantor pusatnya, solusi yang ditawarkan Boost lebih beragam yang beroperasi di bawah lima entitas berbeda. Yakni, Boost Life, Boost Biz, Boost Credit, Boost Connect, dan Boost Indonesia. Solusi tersebut bergerak di jasa keuangan, mulai dari pembayaran, pinjaman, solusi merchant, dan remitansi.

Bahkan, sudah masuk ke bank digital berkat kongsinya dengan RHB Banking Group (RHB). Lisensinya sudah dikantongi dari otoritas setempat pada April 2022. Secara pendanaan, Boost mengantongi pendanaan senilai $70 juta dari Great Eastern pada 2020.

Usai IPO, Akseleran berencana masuk ke bisnis sekuritas, bank, hingga asuransi, setelah tiga tahun fokus di multifinance dan lending

Setelah IPO, Akseleran Ingin Rambah Bisnis Sekuritas Hingga Bank

Berita, , , , , ,

PT Akselerasi Usaha Indonesia Tbk (Grup Akseleran) segera melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham AKSL. Usai IPO, perseroan bersiap untuk mengembangkan bisnis ke sektor keuangan lainnya, mulai dari sekuritas, bank, hingga asuransi.

Grup CEO dan Co-founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan mengungkapkan, rencana masuk ke bisnis di luar nonpinjaman merupakan aspirasi perseroan untuk jangka panjang. Setidaknya sampai tiga tahun mendatang, perseroan tetap memfokuskan diri di bisnis pinjaman, yakni p2p lending dan multifinance.

“Multifinance mau kita buat fully-integrated sampai 2026, setelah itu seiring skala bisnis meningkat kami mau lihat bisnis lain seputar jasa keuangan. Beberapa bisnis yang mungkin bisa ditambahkan, sekuritas karena kita ada basis investor ritel, consider juga kemudian hari masuk ke banking karena bisa ambil deposit untuk himpun dana sehingga cost of fund turun. Tapi kita mau fokus tiga tahun dulu sampai 2026 bangun bisnis multifinance dan lending-nya,” ujarnya saat paparan publik, kemarin (3/7).

Pengembangan bisnis ke jasa keuangan lainnya, di luar lending, sudah banyak ditempuh oleh berbagai perusahaan fintech, dalam hal ini kompetitor Akseleran itu sendiri. Ambil contoh, Modalku yang masuk ke Bank Index dan akuisisi perusahaan multifinance PT Buana Sejahtera Multidana, Investree yang mencaplok Bank Amar, KoinWorks dengan BPR Asri Cikupa, Kredivo dengan Bank Bisnis, Amartha dengan Bank Victoria Syariah, Alami dengan BPRS Cempaka Al Amin, dan lainnya.

Menurut Ivan, pada hakikatnya semua bisnis itu harus berevolusi agar tetap relevan dengan tren di industri. Bagi perusahaan yang masuk ke perbankan, biasanya ingin menekan ongkos sumber dana karena bisa menampung deposit dari masyarakat. Namun, Akseleran lebih memilih untuk cari segmen pasar dengan ticket size yang lebih besar.

“Kalau masuk bank harus step by step karena butuh modal besar. Sementara kami tipikalnya mau kontrol untuk create sinergi yang real, kalau minoritas enggak bisa drive.”

Rencana berikutnya

Perseroan mulai melirik masuk ke bisnis multifinance sudah sejak tahun lalu. PT Pratama Interdana Finance jadi pilihan karena perusahaan tersebut dianggap memiliki fundamental bisnis yang bagus. Rencana akuisisi ini diharapkan rampung pada Oktober 2023, sembari di-rebrand dan diintegrasikan dengan grup.

“Kita bisa dapat [perusahaan] multifinance yang sudah dicari dari tahun lalu, perusahaannya relatif bersih [utang], pricing oke, dan perhitungannya the earlier kita bisa integrasi, kesempatan yang terbuka lebih bagus.”

Harapannya pada 2024 mendatang bisnis teranyar ini dapat beroperasi penuh dan memberikan transformasi kinerja grup yang lebih substansial, tercermin dalam laporan keuangan setahun penuh yang paling lambat dipublikasikan pada Maret 2025.

Ivan menuturkan, akuisisi ini bakal menjadi game changer bagi perseroan dalam mendongkrak pendapatan. Dalam regulasi, dengan bisnis lending, maksimal penyaluran yang dapat disalurkan untuk peminjam sebesar Rp2 miliar. Sementara, perseroan yang menyasar peminjam dari bisnis skala menengah ini biasanya mencari pinjaman mulai dari Rp10 miliar sampai Rp15 miliar.

“Produknya sama, proses sama, cost structure sama, tapi revenue bisa naik 7 sampai 10 kali lipat. Dengan multifinance, bisa support ticket size lebih besar dan segmen yang disasar juga lebih luas,” tambahnya.

Tidak hanya kelebihan itu saja, perseroan melihat peningkatan prospek bisnis ini berpengaruh pada semakin murahnya sumber dana yang bisa didapat untuk disalurkan kembali ke peminjam. Lantaran, perusahaan multifinance sangat dimungkinkan untuk mencari sumber dana dari penerbitan surat hutang, tak hanya pinjaman dari bank saja.

Sebagai diferensiasi dengan pemain sejenis, nantinya bisnis multifinance ini juga akan menjalankan produk yang sama dengan bisnis lending Akseleran. Yakni, menawarkan produk pinjaman berbasis cashflow dengan underlying tagihan milik peminjam, seperti pinjaman invoice, purchase order financing, dan inventory financing.

“Multifinance lain belum ada yang menawarkan produk ini, kebanyakan main di pembiayaan motor dan sejenisnya. Selama kita bangun expertise bangun produk lending berbasis cashflow, jadi expertise kami untuk akuisisi peminjam, penilaian, eksekusi, hingga pelunasannya, akan jadi nilai tambah yang ditawarkan Akseleran.”

Sejak kemarin hingga 18 Juli 2023 mendatang, Akseleran membuka masa penjatahan. Sebanyak 2,98 miliar lembar saham atau sebanyak-banyaknya 29% dari modal ditempatkan ditawarkan ke publik dengan harga penawaran Rp100-Rp120 per lembar. Perseroan berpeluang meraup dana sebesar Rp358 miliar dari aksi korporasi ini.

Agar saham dapat terserap dengan baik, perseroan menyiapkan sejumlah jurus. Tidak hanya memperkuat fundamental laporan keuangan, pemegang saham juga berkomitmen untuk melakukan lock up saham hingga tiga tahun selepas IPO. Co-founder Mikael Ramses Tambunan menuturkan, langkah ini ditempuh karena perusahaan ingin memberikan keyakinan kepada investor baru bahwa rencana IPO ini adalah komitmen jangka panjang.

“Menegaskan bahwa IPO ini bukan suatu kesempatan buat para existing shareholder untuk segera keluar sehingga ada lock up,” kata dia.

Application Information Will Show Up Here
Startup fintech lending Akseleran, melalui induknya PT Akselerasi Usaha Indonesia Tbk, mengumumkan segera melantai (IPO) di BEI

Akseleran Segera IPO, Incar Dana Hingga Rp358 Miliar

Berita, , , ,

Hari ini (28/6) Akseleran, melalui induknya PT Akselerasi Usaha Indonesia Tbk, mengumumkan segera melantai (IPO) di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan menargetkan dapat meraup dana segar sampai dengan Rp358 miliar.

Dalam newsletter konsumen yang diterima DailySocial.id, perusahaan menyampaikan public expose akan diselenggarakan pada pekan depan, 3 Juli 2023. Bersamaan dengan itu masa penjatahan (book building) juga dibuka hingga 18 Juli 2023. Bila tidak ada aral melintang, pencatatan di papan BEI akan dilaksanakan pada 9 Agustus 2023.

“Keputusan untuk go public merupakan langkah yang signifikan bagi Grup Akseleran karena ini menunjukkan kepercayaan akan visi, layanan, dan potensi pertumbuhan dari Grup Akseleran. Kami percaya bahwa langkah ini akan membuka peluang-peluang baru dan memperkuat komitmen kami untuk menyediakan pengalaman pengguna yang lebih baik lagi,” ujar perusahaan.

Mengutip materi presentasi yang dipublikasi, perusahaan akan melepas 2,98 juta lembar saham atau setara 29% saham disetor ditempatkan setelah IPO. Harga per lembarnya dipasang mulai dari Rp100-Rp120, dengan rasio waran 10:1.

Nantinya dana segar dari aksi korporasi akan digunakan untuk dua hal: sebanyak Rp36,5 miliar digunakan untuk akuisisi perusahaan pembiayaan PT Pratama Interdana Finance untuk kuasai 99,99% kepemilikan saham, dan menyetor tambahan modal sebesar Rp200 miliar untuk amunisinya, sisanya untuk modal kerja perusahaan dalam rangka mendukung bisnis utama dan pengembangan bisnis selanjutnya.

Ada dua underwriter yang ditunjuk dalam IPO ini, yakni BCA Sekuritas dan BRI Danareksa Sekuritas.

Kinerja Akseleran

Startup fintech ini sudah beroperasi sejak 2017 sediakan akses kredit untuk UKM. Berdasarkan laporan keuangannya per 2022, total dana pinjaman yang telah disalurkan sebesar Rp6,5 triliun (kumulatif), bila dilihat secara tahunan angkanya sebesar Rp2,93 triliun dengan rentang penyaluran per bulannya Rp336 miliar.

Dari laporan perusahaan, portofolio penyalurannya sebanyak 90% untuk pinjaman invoice financing, PO financing, dan inventory financing, dengan tenor enam bulan dan pinjaman mulai dari Rp75 juta sampai Rp2 miliar. Adapun dari proporsi pemberi pinjamannya, sebanyak 206 ribu adalah investor ritel, dan delapan dari kalangan institusi. Rasio kredit macetnya (NPL) berhasil dijaga di rasio 0,41%.

Portofolio peminjamnya didominasi oleh sektor migas (17%), disusul konstruksi (12,7%), suplai konstruksi (7,2%), dan material bangunan (7,2%). Lokasinya terbesar di Jakarta (47%), Jawa Barat (17%), dan Jawa Timur (15%).

Melihat lebih jauh dari laporan keuangan perusahaan, Akseleran mencetak pendapatan sebesar Rp71,4 miliar dengan pertumbuhan 80% yoy dan biaya operasional masih membengkak Rp94 miliar, naik 34%. EBITDA perusahaan masih negatif Rp18,9 miliar, tunjukkan tren positif sebesar 33% dibandingkan tahun sebelumnya. Alhasil dari seluruh laporan tersebut, Akseleran cetak rugi bersih Rp22,4 mliar.

Perusahaan memproyeksikan dapat segera cetak laba pada kuartal IV 2023, setelah melakukan berbagai strategi besar, salah satunya mengakuisisi perusahaan multifinance. Diyakini akan menjadi game changer bagi perusahaan karena memungkinkan penyaluran lebih besar antara Rp10 miliar-Rp15 miliar untuk UKM dengan omzet bisnis Rp50 miliar dalam setahun.

“Perusahaan multifinance juga akan membuat Grup Akseleran menjadi lebih efisien; karena biaya, proses, dan waktu untuk melakukan asesmen terhadap pinjaman sebesar Rp10-15 miliar tidak berbeda dengan asesmen pinjaman sebesar Rp2 miliar. Sehingga dengan struktur biaya yang sama, pendapatan dapat bertumbuh secara substansial,” tutup perusahaan.

Application Information Will Show Up Here
OJK juga berniat untuk mencabut penghentian sementara (moratorium) izin p2p lending dalam waktu dekat

Izin TaniFund Terancam Dicabut Tahun Ini

Berita, , , , , , ,

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan izin usaha TaniFund terancam dicabut jika perusahaan tidak segera menyelesaikan seluruh kewajiban kredit macetnya. OJK memberikan tenggat waktu maksimal sampai pertengahan tahun ini kepada TaniFund untuk menyelesaikan masalah kredit macet ini.

Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology OJK Tris Yulianta mengatakan saat ini TaniFund berada di bawah pengawasan khusus. “Kami minta TaniFund untuk melakukan action plan. Apabila sampai batas waktunya [persyaratan] tidak dipenuhi, kami akan tindak lebih tegas lagi,” kata Tris ditemui di acara Halal Bihalal AFPI-Taralite, pekan lalu (5/5).

Tris mengatakan, hampir setiap minggu atau minimal dua minggu sekali, OJK berkomunikasi dengan TaniFund terkait progres penyelesaian kredit macet ini. Ia menyebut, pihak TaniFund sudah melakukan penagihan, tetapi hasilnya belum signifikan. “Jadi kredit macet lender yang kemarin ramai, sudah sebagian berhasil ditarik. Tapi belum signifikan.”

Menurut dia, permasalahan kredit macet di perusahaan sangat kompleks, tidak hanya manajemen, tetapi juga masalah pada peminjamnya. “Karena ini sektor pertanian, bisa jadi tingkat keberhasilan panennya tidak sesuai ekspektasi. Namun, tidak bisa dikatakan ini hanya borrower-nya. Ini impact dari dua hal, ekspektasi borrower terhadap tingkat panen tidak sesuai, dan manajemen risiko juga kurang bagus.”

Hingga kini situs TaniFund (tanihubgroup.com) menghilang, hanya tersedia TaniHub Food Solutions yang merupakan solusi B2B dari grup tersebut sebagai penyuplai untuk bisnis.

Mengutip dari CNBC Indonesia, TaniHub ramai diberitakan karena gugatan PKPU yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut muncul karena tingkat kredit macet yang tinggi. Dilaporkan pada Maret 2023, TKB90 TaniHub hanya 36,07%.

Moratorium segera dicabut

Tak hanya itu, OJK juga berniat untuk mencabut penghentian sementara (moratorium) izin p2p lending dalam waktu dekat. Alasannya, perizinan untuk peluncuran teknologi baru sudah dalam tahap evaluasi akhir. Begitu rampung, moratorium akan segera dicabut.

“Kami mengusahakan pada tahun ini, bahkan mungkin tidak sampai akhir tahun ini [pencabutan moratorium]. Dalam waktu dekat bisa selesai karena evaluasi sudah dalam tahap akhir,” tambahnya.

Tris menerangkan teknologi yang akan diluncurkan ini bernama Sistem Perizinan Terintegrasi (SPRINT). Sistem ini akan membuat pendaftaran perusaahaan akan lebih cepat dan transparan. Para pendaftar dapat mengetahui perkembangan pengajuan izin sejauh ini di OJK sudah sejauh mana. Sebelumnya, pendaftar tidak dapat melacak progres perizinan dokumen dengan menggunakan sistem lama.

Dia menambahkan, moratorium dulu dilakukan pada Februari 2020 karena bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan, sekaligus meningkatkan kualitas perusahaan p2p lending yang terdaftar di OJK. Hasilnya, terlihat dari perusahaan yang terdaftar saat itu mencapai 164, kini yang sanggup bertahan tersisa 102 perusahaan.

Berdasarkan statistik OJK, sejak 2018 hingga Februari 2023, jumlah penyaluran pendanaan telah mencapai Rp564 triliun yang disalurkan oleh 1 juta pemberi pinjaman kepada 106 juta penerima pinjaman. Per 3 April 2023, industri ini telah membukukan profit sebesar Rp98,25 miliar pada Februari 2023.