Tag Archives: transaksi non tunai

Kontribusi Gojek pada Perekonomian Indonesia

Laporan LD FEB UI: Tahun 2018 Mitra Gojek Berkontribusi 44 Triliun Rupiah untuk Perekonomian Indonesia

Berawal dari layanan ride-hailing, Gojek kini bertransformasi menjadi aplikasi untuk pembayaran, pengiriman barang hingga pemesanan berbagai kebutuhan. Bukan hanya mengajak lebih banyak masyarakat mengadopsi teknologi, Gojek juga sudah memudahkan pelaku UKM mempromosikan dan menjual produk secara cepat dan lebih mudah.

Untuk melihat peranan dan efek yang ditimbulkan oleh Gojek kepada mitra hingga pelaku UKM di Indonesia, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) memaparkan hasil riset terbarunya yang bertajuk “Dampak Gojek terhadap Perekonomian Indonesia pada Tahun 2018”. Hasil Riset LD FEB UI ini menemukan kontribusi mitra Gojek dari empat layanan, yaitu layanan Go-Ride, Go-Car, dan Go-Food kepada perekonomian Indonesia mencapai 44,2 triliun Rupiah.

“Secara langsung Gojek sudah memudahkan pelaku UKM secara khusus untuk meningkatkan penjualan memanfaatkan aplikasi. Mulai dari pemesanan hingga pembayaran non-tunai,” kata Wakil Kepala LD FEB UI Paksi Walandouw.

Meningkatkan taraf hidup mitra

Survei yang dilakukan oleh LD FEB UI mengacu kepada total sampel sebanyak 6 ribu lebih responden yang terdiri dari 3886 mitra Go-Ride, 1010 mitra Go-Car, 1000 mitra Go-Resto dan 836 gabungan dari mitra Go-Life dan Go-Clean. Wilayah survei yang dilakukan oleh LD FEB UI untuk semua mitra kecuali mitra Go-Life berasal dari Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, Balikpapan, Makassar dan Palembang.

Sebagai layanan yang menjadi pembuka jalan bagi layanan lainnya, Go-Ride telah memberikan kontribusi sebesar 16,5 triliun Rupiah per tahun ke perekonomian Indonesia pada 2018. Untuk mitra yang bergabung rata-rata sebelumnya memiliki penghasilan sekitar 1 juta Rupiah, setelah bergabung menjadi mitra Gojek mengalami peningkatan hingga 6 juta Rupiah. LD FEB UI mencatat penghasilan rata-rata mitra Go-Ride di Jabodetabek adalah 4,9 juta Rupiah. Sementara mereka yang tinggal di luar Jabodetabek 3,8 juta Rupiah.

Hal serupa juga terjadi dengan mitra Go-Car, yang kebanyakan memiliki latar belakang lebih tinggi dari mitra ride-hailing roda dua Gojek. Penghasilan mitra Go-Car berkontribusi 8,5 triliun Rupiah per tahun ke perekonomian Indonesia di tahun 2018.

Secara demografi LD FEB UI mencatat, 66% mitra pengemudi berusia 21-40 tahun. Sebanyak 71% mitra pengemudi memiliki tingkat pendidikan SMA ke bawah, 43% mitra pengemudi sebelumnya pernah bekerja menjadi karyawan swasta dan 90% mitra pengemudi memiliki tanggungan. Setelah bergabung menjadi mitra Gojek, penghasilan rata-rata mereka meningkat menjadi 42%. Sementara pengeluaran rata-rata mitra pengemudi meningkat 32% setelah bergabung menjadi mitra Gojek.

Membantu mitra mengadopsi teknologi

Sementara itu untuk layanan yang saat ini makin digemari oleh pengguna dan terpisah dari aplikasi induk di Gojek yaitu Go-Life, sudah memberikan kontribusi sekitar 1,2 triliun Rupiah per tahun ke perekonomian Indonesia di tahun 2018. LD FEB UI juga mencatat meskipun masih terbatas di beberapa wilayah, Go-Life juga didominasi oleh mitra yang 95% berasal dari kalangan perempuan, sangat relevan dengan beberapa layanan yang ditawarkan oleh Go-Life.

Setelah bergabung menjadi mitra Go-Life LD FEB UI mencatat, penghasilan rata-rata meningkat menjadi 72%. Sementara pengeluaran mitra meningkat 19% setelah bergabung menjadi mitra Go-Life. Omzet mitra UKM Go-Food berkontribusi 18 triliun RUpiah per tahun. Para mitra yang bergabung bisa mendapatkan keuntungan sekitar 15 juta Rupiah.

Yang menjadi fokus utama dari LD FEB UI adalah bagaimana Gojek sudah membantu pelaku UKM khususnya industri kuliner untuk memasarkan, mempromosikan hingga melakukan transaksi secara online. Bukan hanya menambah jumlah pelanggan lebih luas lagi jangkauannya, Gojek juga sudah mengajarkan pelaku UKM dan pengguna untuk melakukan transaksi secara non-tunai.

Sebanyak 75% responden UKM juga telah menerapkan pembayaran non-tunai setelah menjadi mitra dari Go-Food. Sementara itu 93% mitra UKM langsung go online dengan alasan menjadi mitra dari Go-Food. LD FEB UI juga mencatat, 72% mitra UKM klasifikasi “usaha mikro” dengan omzet 300 juta Rupiah per tahun.

Teknologi dinilai telah membantu pelaku UKM membuka jaringan dan menambah jumlah pelanggan. LD FEB UI mencatat 90% mitra bergabung dengan Go-Food untuk meningkatkan pemasaran, 78,5% mitra bergabung untuk mengadopsi perkembangan teknologi.

Application Information Will Show Up Here

Rangkaian Roadmap E-Commerce: Bank Indonesia Resmikan Gerbang Pembayaran Nasional

Bank Indonesia meresmikan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai bagian dari rangkaian roadmap e-commerce. GPN merupakan suatu sistem yang dibangun bank sentral untuk mewujudkan interkoneksi antar switching dan interoperabilitas sistem pembayaran nasional. Masyarakat bisa melakukan transaksi keuangan non tunai lebih mudah dan murah.

Sasaran lain implementasi GPN adalah meningkatkan perlindungan konsumen melalui pengamanan data transaksi nasabah dalam setiap transaksi. GPN juga dikembangkan untuk meyakinkan ketersediaan dan integritas data transaksi sistem pembayaran nasional guna mendukung efektivitas transimisi kebijakan moneter, efisiensi intermediasi, dan resiliensi sistem keuangan.

Kehadiran GPN dijadikan sebagai tulang punggung untuk memberikan bantuan sosial non tunai, elektronifikasi jalan tol dan transportasi publik, dan keuangan inklusif dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik sebagaimana yang telah dimandatkan dalam Perpres No.74 Tahun 2017 tentang Roadmap E-commerce.

“Sejak digagas lebih dari 20 tahun lalu, yaitu dalam Cetak Biru Sistem Pembayaran Nasional Tahun 1995/1996, pada pagi hari ini akan jadi suatu momen bersejarah karena GPN akan diluncurkan dan dimulai implementasinya,” terang Gubernur Bank Indonesia Agus D. Martowardjojo, Senin, (4/12).

Bagi industri, GPN dapat mendorong sharing infrastructure sehingga utilisasi terminal ATM/EDC dapat meningkat dan yang berlebih dapat direlokasi ke daerah yang kekurangan. Biaya investasi untuk infrastruktur dapat dialihkan untuk kegiatan pembiayaan lainnya. Industri pun akan dimudahkan karena kompleksitas koneksi, dari bilateral antar pihak, jadi tersentralisasi ke GPN.

“Pelaku industri akan tetap dijaga, tetap menikmati profit tapi kini dengan rate yang normal.”

Sementara bagi nasabah, mereka dapat bertransaksi dari bank manapun dengan instrumen dan kanal pembayaran apapun (any bank, any instrument, any channel). Masyarakat pun dihimbau untuk tidak perlu memiliki banyak kartu untuk bertransaksi.

Biaya transaksi non tunai atau merchant discount rate (MDR) pun akan turun, dari awalnya 2-3% menjadi 1% flat per transaksi off us (transaksi di ATM atau EDC yang berbeda dari kartu yang digunakan). Hanya saja, sambung Agus, nasabah harus menggunakan kartu ATM/debet berlogo internasional bila ingin bertransaksi saat di luar negeri.

Sebagai awal keberadaan GPN, nasabah akan diperkenalkan dengan kartu ATM/debit berlogo nasional yang dapat digunakan untuk transaksi dalam negeri dan dapat diterima di seluruh terminal pembayaran merchant. Secara bertahap kartu berlogo baru ini mulai didistribusikan pada awal 2018.

Mekanisme sistem GPN

Gubernur Bank Indonesia dengan latar belakang logo GPN yang bakal disematkan di kartu debit / DailySocial
Gubernur Bank Indonesia dengan latar belakang logo GPN yang bakal disematkan di kartu debit / DailySocial

Di dalam sistem GPN, bank sentral membuat sistem yang terdiri dari tiga penyelenggara yakni lembaga standar, switching, dan services. Lembaga standar bertugas menyusun dan mengelola standar teknologi pembayaran nasional yang ditetapkan BI dan wajib dipatuhi oleh seluruh industri, menggunakan NSICCS untuk ATM/debit dan untuk uang elektronik melalui penerapan SAM Multi Applet.

Saat ini lembaga standar telah dibentuk dan dijalankan oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Selanjutnya, Lembaga standar akan diarahkan membentuk badan hukum dengan pengelolaan yang bersifat profesional, kompeten, dan mandiri.

Adapun Lembaga switching bertugas menyelenggarakan pemrosesan data transaksi pembayaran domestik secara aman dan efisien. Pada momen peluncuran GPN, BI menetapkan empat perusahaan penyelenggara switching domestik yaitu Jalin Pembayaran Nusantara, Artajasa Pembayaran Elektronik, Rintis Sejahtera, dan Alto Network.

“Lembaga switching yang kita bicarakan beda dengan yang selama ini kita kenal, karena sekarang switching untuk GPN. Ada empat lembaga yang masuk kriteria yang ditetapkan BI. Untuk jalankan GPN ini, bisa saja BI jalankan sendiri, tapi kami lebih memilih untuk melibatkan pelaku yang sudah bergerak. BI juga berikan keberpihakan untuk empat perusahaan seandainya ingin undang mitra asing.”

Terakhir, lembaga services memiliki empat tugas utama di antaranya menjaga keamanan transaksi dengan memastikan enkripsi data transaksi secara end-to-end, menangani perselisihan transaksi, dan mendorong perluasan penerimaan instrumen non tunai.

Lembaga services dibentuk dan dimiliki bersama oleh lembaga switching GPN dan anak usaha pelaku industri utama, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BCA yang menguasai 75% pangsa transaksi pembayaran ritel nasional melalui konsorsium. Menurut Agus, pendirian konsorsium ini diawali dengan penandatanganan perjanjian dan diharapkan akan segera berbadan hukum agar dapat segera beroperasi secara penuh di Juli 2018.

Untuk tahap awal, telah dilakukan penandatanganan empat dokumen yang menandai dimulainya operasionalisasi GPN, yaitu perjanjian konsorsium untuk meresmikan pendirian lembaga services, perjanjian interkoneksi empat lembaga switching GPN, perjanjian interoperabilitas kartu debit, dan perjanjian interoperabilitas uang elektronik.