Bank Amar kini telah bergabung ke dalam salah satu perusahaan yang telah mendapat izin dari Dirjen Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk mengakses data kependudukan dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis. Lewat kesempatan ini, Bank Amar akan manfaatkan akses untuk percepat mekanisme validasi data nasabah yang selama ini masih dilakukan secara manual.

“Dengan Dukcapil ini, mekanisme validasi akan semakin akurat dari sisi kecepatan dan ketepatannya. Kami juga bisa mitigasi risiko dengan mengkalkulasi kemungkinan gagal bayar,” ucap Direktur Utama Bank Amar Indonesia Tuk Yulianto, pekan lalu (23/3).

Dia melanjutkan, dampak lainnya bagi bank adalah proses penyaluran kredit maupun operasional bakal lebih termitigasi dengan baik. Begitu pula terkait potensi terjadinya kejahatan perbankan atau fraud yang memanfaatkan KTP palsu.

Salah satu produk fintech andalan Bank Amar, Tunaiku, bakal menjadi amunisi yang paling tepat untuk implementasi dari integrasi data ke Dukcapil. Menurutnya, proses pengambilan keputusan akan jauh tiga kali lebih cepat dibandingkan sebelumnya.

“Paling tidak dalam fase pencocokan identitas ini akan sangat terbantu sekali. Ketika tidak jelas, bisa langsung d- drop. Waktu kita akan 50% lebih efisien,”

Dia mencontohkan untuk proses pengajuan kredit di Tunaiku, sebelumnya bisa memakan waktu hingga 24 jam hingga dana cair. Namun, dengan integrasi data proses tersebut akan terpangkas menjadi sekitar enam jam.

Diklaim berdasarkan kinerja hingga Februari 2018, secara konsolidasi baik bisnis konvensional maupun lini digital telah menyalurkan kredit sekitar Rp500 miliar.

Selain Bank Amar, dalam kesempatan yang sama Dukcapil juga menandatangani kerja sama dengan delapan lembaga keuangan lainnya, yaitu BRI Agro, Central Santosa Finance, MNC Bank, BNI Syariah, Mitra Dana Top Finance, Shakti Top Finance, Mega Auto Finance, dan Mega Central Finance.

Menurunkan kredit bermasalah

Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo menambahkan dampak dari integrasi data dengan Dukcapil, perbankan dapat memperoleh efisiensi dari tiga aspek, yaitu waktu, biaya, dan proses. Menurutnya, dulu bank butuh waktu lama untuk mencari dan mengumpulkan data calon nasabah seperti alamat dan aset.

Lewat data yang telah terintegrasi ini, hal-hal tersebut bisa dipangkas dan bank bisa bisa memperoleh peluang bisnis baru. Secara tidak langsung, integrasi data akan perkecil potensi terjadinya kredit bermasalah.

Firman bilang, kualitas kredit bergantung pada analisisnya. Nah, kualitas analisa ditentukan oleh kualitas kredit. “Jadi saling melengkapi antara kualitas sumber daya manusia dan teknologi,” terangnya.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menuturkan kerja sama dengan 9 lembaga keuangan ini adalah tindak lanjut atas nota kesepahaman antara Mendagri dengan OJK pada 2014 untuk kerja sama pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK), data kependudukan, dan KTP elektronik.

Zudan bilang, kerja sama ini juga akan berikan dampak positif bagi Kemendagri dalam melengkapi basis data kependudukan mengenai transaksi keuangan. Dalam teknisnya, administrator yang ditunjuk oleh lembaga yang bekerja sama akan mendapat password untuk mengakses data kependudukan. Data pribadi, tidak boleh disebar luaskan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan yang bersangkutan.

“Kami telah bekerja sama dengan 973 lemabga jasa keuangan, diharapkan dapat turut menekan peluang pembuatan KTP palsu. Dengan penggunaan sistem data informasi yang telah terjamin akurasinya, celah terjadinya kejahatan financial dengan KTP palsu bisa terhindari,” pungkas Zudan.

Dari data Dukcapil, sebanyak 97,4% penduduk Indonesia telah melakukan perekaman KTP elektronik dari total 262 juta penduduk. Zudan juga meminta pihak lembaga keuangan untuk bantu sosialisasi dan mewajibkan nasabahnya menggunakan KTP elektronik.