Dalam rangka mendorong pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan penggunaan sistem e-government, perusahaan “plat merah” yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi, PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), akan fokus untuk memperluas klien di sektor pemerintahan.

Direktur Enterprise & Business Services Telkom Muhammad Awaluddin baru-baru ini menyampaikan bahwa Telkom tidak hanya akan fokus pada perluasan layanan di sektor bisnis enterprise dan menengah tetapi juga pemerintahan.

“Telkom akan memperluas fokus pada layanan enterprise dan bisnis tidak hanya untuk perusahaan besar dan UKM, tetapi juga pada instansi pemerintah mengingat pemerintahan saat ini memiliki fokus yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi [TIK],” ujar Awaluddin.

Perluasan dan fokus baru pada sektor pemerintahan merupakan salah satu bagian dari strategi kelompok layanan enterprise dan bisnis Telkom untuk menyumbang 11 persen dari target pendapatan kelompok yang menargetkan Rp 100 triliun pendapatan di tahun 2015 ini. Sebuah angka yang optimis mengingat tahun lalu layanan enterprise dan bisnis Telkom menyumbang 10 persen dari total pendapatan keseluruhan Telkom group.

Awaluddin menambahkan bahwa total pendapatan kelompok yang dipimpinnya akan terbagi menjadi 58 persen akan di dapat dari klien perusahaan, 22 persen dari klien pemerintah dan 20 persen sisanya dari usaha kecil dan menengah. Lebih jauh Awaluddin memaparkan bahwa tahun ini layanan di sektor pemerintahan akan lebih difokuskan untuk sektor perikanan dan kelautan, sesuai  dengan visi pemerintah yang ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim global.

“Apalagi pemerintah sudah mengeluarkan Perpres 96/2014 tentang Rencana Pita Lebar. Jadi, kita berikan perhatian lebih ke sektor ini. Nanti kita akan dukung program e-government , e-kesehatan, e-pendidikan, e-logistics, dan  e-procurement agar pengelolaan pemerintah lebih  didukung TIK,” ungkap Awaluddin.

Untuk mendukung rencana perluasan ini Telkom merencanakan akan menambah nilai investasi untuk layanan enterprise dan bisnis yang semula berkisar antara Rp. 600 – Rp. 700 miliar menjadi Rp. 800 miliar. Dari keseluruhan dana investasi, sebesar Rp. 200 miliar akan diinvestasikan untuk membangun infrastruktur dan layanan broadband di 18 pelabuhan yang tersebar di seluruh wilayah nusantara seperti di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Kuala Tanjung, Dumai dan Padang.