Mengharapkan peran aktif warga ibukota, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama menghimbau agar sebaiknya warga DKI melengkapi diri dengan aplikasi SafetiPin di perangkat mobile mereka. Nantinya skema tersebut diharapkan mampu menjaga keamanan dengan andil para penggunanya melaporkan kejadian yang sekiranya bisa membahayakan bagi warga lain.
SafetiPin, sejatinya merupakan aplikasi yang dirancang oleh United Nation Woman untuk membantu kaum wanita melaporkan pelecehan atau merasa tidak aman di sekitarnya. Melalui aplikasi ini, pengguna bisa melaporkan bahaya, mengambil foto, dan melaporkan kepada pihak yang berwenang. SafetiPin sejauh ini telah tersedia dalam dua platform yakni Android dan iOS.
Diimplementasikan pertama kali di India, SafetiPin berkembang menjadi lebih luas. Pemanfaatannya tidak hanya melingkupi pencegahan tindak kriminal, tetapi juga mengarah ke pelayanan masyarakat seperti jalan berlubang, tumpukan sampah, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Lantas hal tersebut menjadi minat Pemprov DKI untuk mewadahi pelaporan dan keluhan masyarakat terkait kondisi lingkungan sekitar terinspirasi oleh solusi yang ditawarkan oleh SafetiPin.
Seperti yang dilansir oleh Kompas.com pada hari Selasa kemarin (14/10), Basuki Tjahja Purnama meminta lurah, camat, dan semua PNS DKI Jakarta untuk mengunduh aplikasi tersebut sehingga pejabat setempat dapat dengan sigap dalam merespons laporan dari para warga. Sambil menyelam minum air, proses tersebut juga menjadi ajang evaluasi kinerja para lurah dan camat bagi Ahok.
“Di Safetipin itu, warga bisa melaporkan dengan menggunakan foto juga. Teknologi ini tidak perlu bayar lho, bisa diunduh juga di ponsel murah buatan Tiongkok,” pungkasnya.
Penggunaan SafetiPin sebagai aplikasi yang disarankan oleh Pemprov DKI berarti mengeliminasi kemungkinan pengembangan aplikasi sendiri secara in-house. Sebelumnya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta Agus Bambang Setyowidodo sempat menyatakan keinginan untuk menggarap aplikasi tersendiri yang berbasis SafetiPin. Proyek yang digadang menghabiskan Rp 2 Miliar dari APBD Perubahan 2014 ini nampaknya lebih difokuskan ke infrastruktur pendukung sistem ini, seperti pemasangan 3000 CCTV seantero Jakarta.
Sejak terpilihnya Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama selaku pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemprov DKI memang giat meningkatkan penggunaan teknologi untuk menunjang pelayanan publik. Sejak tahun lalu, Pemprov DKI merekomendasikan penggunaan sistem Lapor! untuk pelaporan pelayanan publik yang juga sudah tersedia untuk beberapa platform mobile. Kedua aplikasi ini bisa bersinergi untuk memastikan pelayanan publik yang lebih baik.
[foto: SafetiPin]